Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno (Dave Laksono) menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap penugasan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi internasional, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.
Menurutnya, dinamika konflik global yang terus berubah menuntut pemerintah untuk lebih adaptif dalam menentukan kebijakan penugasan luar negeri. Hal ini disampaikannya menyusul insiden gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Lebanon yang menjadi perhatian serius berbagai pihak.
“Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama untuk meninjau ulang kesiapan dan keamanan penugasan prajurit kita di wilayah konflik,” ujar Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).
Ia menilai bahwa evaluasi tidak cukup hanya menyentuh aspek teknis di lapangan, tetapi juga harus mencakup pertimbangan strategis yang lebih luas, termasuk relevansi keberlanjutan misi serta tingkat ancaman yang dihadapi personel TNI.
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menegaskan, opsi penyesuaian jumlah personel hingga penarikan sementara pasukan dari wilayah berisiko tinggi perlu menjadi bagian dari skenario kebijakan yang realistis.
“Keselamatan prajurit harus menjadi prioritas utama. Jika situasi tidak memungkinkan, maka langkah penyesuaian, termasuk penarikan pasukan, harus dipertimbangkan secara serius,” tegasnya.
Meski demikian, Dave menegaskan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk berperan aktif dalam misi perdamaian dunia. Namun, komitmen tersebut harus diimbangi dengan sistem mitigasi risiko yang kuat serta perlindungan maksimal bagi prajurit di lapangan.
Dalam hal ini, Komisi I DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pemerintah melakukan evaluasi komprehensif terhadap seluruh aspek penugasan internasional TNI.
“Peran global Indonesia penting, tetapi keselamatan prajurit tidak boleh dikompromikan dalam kondisi apa pun,” pungkasnya.
Evaluasi tersebut diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur, baik dalam bentuk penguatan sistem pengamanan maupun penyesuaian strategi penugasan di kawasan konflik.
