GIANYAR – Anggota Komisi III DPR RI asal Bali Nyoman Parta mendorong pengusutan menyeluruh atas kasus penggerebekan narkoba di tempat hiburan malam berinisial New Star (NS) di Denpasar Barat. Ia menilai terdapat sejumlah kejanggalan yang perlu ditelusuri lebih dalam.
Dalam keterangannya kepada awak media, Jumat (27/3/2026), Parta mengungkap bahwa sejak penggerebekan dilakukan oleh Mabes Polri pada 15 Maret 2026, perkembangan kasus terkesan berjalan lambat dan minim informasi ke publik.
“Kasus ini seperti berhenti di tengah jalan. Belum terlihat upaya serius untuk mengungkap jaringan besar di baliknya,” ujarnya.
Dugaan Jaringan Lebih Besar
Berdasarkan informasi yang beredar, dari penggerebekan tersebut diamankan belasan orang dan ribuan butir ekstasi di dalam sebuah room. Namun hingga kini, baru tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Parta menilai, dengan jumlah barang bukti yang besar, kecil kemungkinan peredaran narkotika tersebut hanya melibatkan segelintir orang.
“Secara logika, ini tidak mungkin berdiri sendiri. Harus ada jaringan pemasok, pengedar, hingga sistem distribusi yang lebih luas,” katanya.
Ia juga menyinggung kemungkinan adanya aliran dana yang dapat ditelusuri melalui transaksi perbankan sebagai bagian dari pengembangan penyidikan.
Minim Koordinasi Aparat Lokal
Sorotan lain yang mengemuka adalah tidak dilibatkannya aparat penegak hukum di daerah dalam operasi tersebut. Parta menyebut, pola ini juga terjadi dalam pengungkapan kasus narkoba lain di Bali.
“Kenapa aparat di daerah seperti Polda Bali atau BNN Provinsi tidak dilibatkan? Ini menimbulkan tanda tanya besar,” tegasnya.
Menurutnya, keterlibatan aparat lokal penting untuk memastikan kesinambungan penanganan kasus, termasuk pengembangan jaringan di wilayah setempat.
Transparansi Dipertanyakan
Dalam sudut pandang investigatif, Parta menilai kurangnya keterbukaan informasi justru berpotensi memunculkan spekulasi di masyarakat. Hingga kini, belum ada penjelasan rinci terkait alur penyidikan, peran masing-masing tersangka, maupun kemungkinan adanya pelaku lain.
“Publik butuh kejelasan. Jangan sampai muncul asumsi liar karena informasi yang tertutup,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih, mengingat Bali sebagai destinasi wisata internasional harus bebas dari peredaran narkotika, khususnya di tempat hiburan malam.
Dorongan Pengusutan Menyeluruh
Parta mendesak aparat penegak hukum untuk membuka perkembangan kasus secara berkala serta menelusuri kemungkinan keterlibatan jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang diduga berada di balik distribusi narkoba di lokasi tersebut.
“Kalau memang ada jaringan besar, harus dibongkar sampai ke akar. Ini penting untuk memberikan efek jera dan menjaga Bali tetap aman,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen aparat dalam memberantas peredaran narkoba secara transparan dan menyeluruh di wilayah Bali.
