CIREBON – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan bahwa pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban harus diposisikan sebagai bagian dari strategi besar negara, tidak hanya dalam aspek pertahanan, tetapi juga dalam memperkuat iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
Hal tersebut disampaikan Dave saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke Korem 063/Sunan Gunung Jati, Jawa Barat, Rabu (12/2/2026).
Menurut Dave, sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), Pelabuhan Patimban memiliki peran vital sebagai simpul logistik baru yang menopang arus ekspor-impor serta mendorong pertumbuhan investasi di wilayah barat Indonesia.
“Patimban bukan sekadar pelabuhan. Ia adalah simpul logistik strategis nasional yang akan menentukan daya saing investasi Indonesia. Karena itu, sistem pengamanannya harus terintegrasi, adaptif, dan mampu menjawab dinamika ancaman multidomain,” ujar Dave.
Ia menjelaskan, meningkatnya aktivitas industri, ekspor kendaraan, serta arus logistik di Patimban membawa implikasi keamanan yang semakin kompleks. Tidak hanya terkait pengamanan fisik, tetapi juga ancaman non-konvensional seperti sabotase, gangguan siber, hingga potensi pelanggaran kedaulatan.
Dave menerangkan, kepastian keamanan menjadi faktor fundamental dalam menarik dan menjaga kepercayaan investor. Tanpa sistem pengamanan yang kuat dan terkoordinasi, potensi ekonomi yang besar dari Patimban tidak akan optimal.
“Investasi membutuhkan stabilitas. Dunia usaha melihat keamanan sebagai indikator utama sebelum menanamkan modal. Maka penguatan pengamanan Patimban otomatis menjadi bagian dari strategi menjaga kepercayaan investor,” tegas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Dalam konteks Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, Dave menekankan bahwa TNI memiliki mandat yang semakin luas, termasuk dalam pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh sebab itu, perlu ada penyesuaian struktur, kesiapan personel, serta dukungan sarana dan prasarana agar tidak terjadi kesenjangan antara mandat hukum dan kemampuan operasional di lapangan.
“Perluasan tugas OMSP harus dibarengi kesiapan organisasi. Jangan sampai ada gap antara mandat normatif dan kesiapan operasional,” katanya.
Ia menilai Korem 063/Sunan Gunung Jati sebagai unsur pelaksana Kodam III/Siliwangi memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan, terutama dalam mendukung kelancaran arus logistik nasional dan perlindungan objek vital seperti Pelabuhan Patimban.
Lebih lanjut, Dave juga menyoroti pentingnya pembinaan teritorial yang efektif sebagai instrumen deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan. Menurutnya, fungsi teritorial tidak boleh berhenti pada administrasi semata, tetapi harus menjadi sistem respons cepat terhadap ancaman, baik konvensional maupun non-konvensional.
Kunjungan kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto serta sejumlah anggota Komisi I lainnya, yakni Elita Budiati, Sabam Rajagukguk, dan Mahfudz Abdurrahman. Dalam kesempatan itu, Komisi I menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengamanan kawasan strategis nasional.
“Pengamanan objek vital nasional harus berbasis kolaborasi. TNI, Polri, pemerintah daerah, dan otoritas pelabuhan harus terintegrasi dalam komando, komunikasi, dan dukungan logistik,” tambah Dave.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR RI tidak hanya sebatas peninjauan lapangan, tetapi juga memastikan kebutuhan riil satuan teritorial dapat terakomodasi dalam kebijakan dan dukungan anggaran yang proporsional.
Dengan penguatan sistem pengamanan Pelabuhan Internasional Patimban, Komisi I DPR RI berharap tercipta ekosistem investasi yang aman, stabil, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat postur pertahanan wilayah barat Indonesia dalam menghadapi dinamika ancaman global.
“Kita ingin memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan berjalan beriringan. Patimban harus menjadi simbol kebangkitan logistik nasional sekaligus benteng strategis negara,” pungkasnya.
