JAKARTA: BELA RAKYAT – Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 kembali menyoroti pentingnya penguatan infrastruktur keamanan di wilayah timur Indonesia. Anggota Badan Anggaran DPR RI, Soedeson Tandra, mendorong pemerintah memberikan dukungan anggaran untuk pembangunan Markas Komando (Mako) Polda di Papua Tengah dan Papua Barat Daya.
Usulan tersebut disampaikan dengan pertimbangan bahwa hingga kini kedua provinsi tersebut masih membutuhkan fasilitas kepolisian yang definitif agar pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan.
Menurut Soedeson, keberadaan Mako Polda bukan sekadar pembangunan gedung pemerintahan, tetapi menjadi fondasi penting bagi penguatan organisasi kepolisian, pembinaan personel, hingga peningkatan pelayanan keamanan kepada masyarakat.
Mako Polda Dinilai Menjadi Kebutuhan Mendesak
Dalam pembahasan RAPBN 2027, Soedeson menegaskan bahwa Papua memiliki posisi strategis bagi Indonesia. Karena itu, penguatan institusi negara, termasuk kepolisian, perlu mendapat perhatian khusus.
Ia menilai belum tersedianya Mako Polda definitif di Papua Tengah dan Papua Barat Daya menyebabkan berbagai aspek kelembagaan kepolisian belum dapat berjalan secara optimal.
Baginya, mulai dari penyusunan perencanaan organisasi, penempatan personel, pembinaan sumber daya manusia, hingga strategi pencegahan gangguan keamanan menjadi lebih sulit dilakukan apabila belum didukung fasilitas komando yang memadai.
Penguatan Keamanan Diharapkan Mendukung Pembangunan
Soedeson berpandangan bahwa keamanan merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan daerah. Karena itu, pembangunan Mako Polda diharapkan mampu memperkuat kehadiran negara sekaligus meningkatkan rasa aman masyarakat.
Ia menilai dukungan anggaran yang memadai akan memberikan ruang bagi kepolisian untuk menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan secara lebih profesional dan terstruktur.
Selain memperkuat stabilitas keamanan, langkah tersebut juga diyakini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara serta menciptakan iklim yang lebih kondusif bagi pembangunan di Papua Tengah maupun Papua Barat Daya.
DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Khusus
Dalam keterangannya, Soedeson meminta pemerintah menjadikan pembangunan Mako Polda sebagai salah satu prioritas dalam penyusunan RAPBN 2027.
“Kalau di institusi kepolisian, saya memang tadi menitikberatkan kepada pembangunan mako Polda, khususnya di Papua Tengah dan Papua Barat Daya. Kenapa demikian? Satu, karena Papua ini adalah etalase Indonesia di dunia. Maka, daerah-daerah yang masih ada konflik tentu membutuhkan penanganan yang jauh lebih serius, di mana kepolisian itu sebagai yang mempunyai tugas kamtibmas, harkamtibmas itu, bisa dapat lebih terarah, terprogram, dapat membantu untuk bagaimana memberikan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat, khususnya di Papua Tengah dan Papua Barat Daya,” seperti dikutip dari Instagram pribadinya.
Ia melanjutkan bahwa ketiadaan Mako Polda berdampak terhadap berbagai aspek kelembagaan kepolisian.
“Dan juga karena tidak ada Mapolda, perencanaannya juga susah, penempatan personilnya juga susah, pembinaan personil juga susah, pencegahan harkamtibmas juga susah. Dan ini tadi saya memang meminta kepada pemerintah khusus untuk memberikan perhatian yang khusus agar kita berharap setelah itu, unsur keamanan dan ketertiban dapat terjamin di Papua Tengah dan Papua Barat Daya,” jelas Soedeson.
Menjadi Bagian dari Penguatan Kehadiran Negara
Dorongan pembangunan Mako Polda di Papua Tengah dan Papua Barat Daya menjadi bagian dari pembahasan mengenai prioritas belanja negara pada RAPBN 2027. DPR berharap pemerintah memberikan dukungan anggaran agar pembangunan infrastruktur kepolisian dapat segera direalisasikan.
Dengan tersedianya markas komando yang definitif, diharapkan proses perencanaan organisasi, pembinaan personel, pelayanan kepada masyarakat, serta upaya menjaga keamanan dan ketertiban dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, penguatan institusi kepolisian di kedua provinsi tersebut diharapkan mampu mendukung stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.