Menukik! Ini Disampaikan PKS di Paripurna DPR Kemarin

Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua MKD DPR RI, Ketua DPP PK

Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat,

Kita semua duduk di sini mewakili rakyat, kita mengemban amanah dari dapil masing-masing. Ratusan ribu suara rakyat diamanahkan kepada pundak bapak ibu sekalian.

Bapak Ibu sekalian yang terhormat, para rakyat yang sekarang kita wakili itu sedang diterpa musibah, yaitu mewabahnya virus Covid-19.

Berita burukya Case Fatality Rate atau Angka kematian rata-rata di Indonesia sangat tinggi, saat ini paling tinggi di Asia, dan menempati urutan kedua setelah Italia.

Rasio kematian akibat Corona di Indonesia saat ini adalah 8,8 persen, bisa dikatakan angka ini adalah dua kali lipat rasio kematian secara global yakni 4,65 persen.

Bapak ibu anggota yang terhormat, Filsuf Yunani Kuno Cicero menyampaikan Salus Populi Suprema Lex Esto yang artinya Hukum Tertinggi Adalah Keselamatan Rakyat.

Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi kita Keselamatan dan kemakmuran rakyat merupakan tujuan utama bernegara, seperti yang tertulis dalam Alinea ke-4 pembukaan UUD 1945, yang intinya Negara harus menjamin melindungi segenap bangsa Indonesia.

Bapak Ibu anggota yang terhomat, pemerintah sedari awal terlihat sangat santai mengatasi Corona, dibilang virus ini tidak akan masuk Indonesia, dibilang pula akan sembuh sendiri, dibilang lagi tidak perlu pakai masker. Yang akhirnya sikap satuy ini menimbulkan kebijakan yang amburadul, misalkan pemerintah lebih memilih membiayai Buzer dari pada mensupport tenaga medis, akibatnya 9 dokter meninggal dan 62 positif Corona.

Pemerintah juga lebih memilih memberikan diskon pesawat dari pada melakukan lock down, akibatnya penyebaran Covid-19 saat ini lebih masif. Kita sekarang kuwalahan, karena ribuan orang dari Jakarta mudik ke kampung.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, Sebagai anggota DPR yang memiliki hak budgeting saya terhenyak ketika pemerintah mau membuka rekening donasi untuk menangani wabah Corona ini. Langkah ini seolah menunjukkan bahwa kas negara lagi kosong.

Padahal di sisi lain, masih ada yang ngotot membangun ibu kota baru. Tentunya ini dapat menurunkan marwah kita sebagai parlemen, seolah kita tidak bisa menjalankan fungsi kita dalam hal budgeting.

Seolah, nyawa rakyat dinomorduakan, seolah lebih penting proyek infrastruktur di Ibu kota baru. Kita harus merespons ini dengan baik, jangan sampai rakyat melihat negara dikelola secara amatiran.

Bapak dan Ibu anggota yang terhormat, saya rasa secara kelembagaan DPR perlu mengingatkan pemerintah untuk lebih serius, sekali lagi lebih serius dalam penanganan wabah Covid-19. Adalah salah ketika kita menempatkan para medis sebagai lini terdepan dalam penanganan wabah ini. Karena mereka seharusnya berada pada lini paling belakang.

Lini terdepan bukan tindakan medis, lini terdepan untuk melawan corona adalah pencegahan, disini adalah peran negara, disini ada peran pemerintah. Kita harus memerankan law as tool as social enginering, kita harus menggunakan hukum untuk mengatur masyarakat sebagai lini terdepan melawan corona.

Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat, sebagai parlemen kita akan bantu pemerintah, kota bahu membahu dengan mereka, kita sisir anggaran yang kurang urgent untuk kita alokasikan guna penanganan wabah Corona ini. Kita dukung pemerintah untuk menyediakan anggaran yang cukup untuk penanganan wabah Covid-19 ini.

Selain itu Kita dorong pemerintah untuk segera melaksanakan UU No. 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan. Sehingga penanganan Covid 19 akan lebih sistematis dan terstruktur. Kita juga perlu mengingatkan pemerintah bahwa menangani wabah ini bukan seperti lari sprinter, namun seperti lari maraton yang membutuhkan nafas panjang.

Buah mangga jatuh ke tanah
Sudah pasti manis rasanya
Melawan Covid 19 kita tak menyerah
Negara harus hadir untuk rakyatnya

Semangat hati melamar gadis
Ternyata dia sudah janda
Salam hormat untuk para medis
Jasa mu sungguh tiada tara

Terima kasih
wassalamualaikum wr wb.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar

  1. Iya memang terlihat sekali negara dikelola dengan cara amatiran. Tidak ada koordinasi antar lembaga. Menko Kemaritiman bicara tentang konsekwensi apabila terjadi lock down (yg seharusnya bagian Menteri Keuangan) dan lain2 yg seharusnya bukan ranahnya untuk berbicara,ini dikarenakan lemahnya lead koordinator. Lambatnya pengambilan keputusan sehingga masalah penyebaran Covid 19 semakin meluas.