JAKARTA – Sistem peringatan dini cuaca dan kebencanaan Indonesia sedang berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah bayang-bayang perubahan iklim ekstrem yang kian sulit diprediksi, infrastruktur teknologi yang dimiliki Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) justru dilaporkan mulai dimakan usia.
Sinyal darurat ini memicu reaksi keras dari Senayan. Dalam Rapat Kerja (Raker) bersama BMKG dan BNPT/Basarnas di Gedung Nusantara, Selasa (19/5/2026), Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, secara blak-blakan meminta BMKG segera menyusun roadmap (peta jalan) modernisasi alat deteksi cuaca.
“Jangan semua kita pakai. Jadi, perlu kami juga mendapat roadmap tentang bagaimana BMKG sekarang ini untuk deteksi cuaca punya apa saja yang ada, perkembangan teknologi seperti apa ke depan,” tegas Robert kepada wartawan, Selasa (19/5/2026).
Lingkaran Setan “Anggaran Tambal Sulam”
Investigasi terhadap postur anggaran dan manajemen aset BMKG menunjukkan adanya pola klasik yang terus berulang: tingginya biaya pemeliharaan alat lama. Tanpa adanya peremajaan total yang terstruktur, anggaran negara habis hanya untuk “menambal” teknologi usang agar tetap menyala, alih-alih berinvestasi pada teknologi generasi baru.
Politisi Fraksi Partai NasDem tersebut mengingatkan bahwa pola tambal sulam ini tidak boleh berlanjut. DPR mensyaratkan adanya cetak biru lima tahun ke depan sebagai jaminan bahwa setiap rupiah yang digelontorkan dari APBN memiliki dampak langsung pada keselamatan masyarakat.
Mengapa Roadmap Ini Menjadi “Harga Mati”?
Ada tiga alasan krusial mengapa desakan Komisi V DPR RI ini harus segera dipenuhi oleh BMKG:
- Peta Aset yang Kabur: Parlemen membutuhkan gambaran menyeluruh (clear picture) mengenai apa saja alat yang saat ini berfungsi penuh, mana yang rusak, dan mana yang sudah kedaluwarsa secara teknologi.
- Akurasi Mitigasi Bencana: Alat deteksi cuaca bukan sekadar pelengkap operasional, melainkan benteng pertama dalam mitigasi bencana. Kegagalan alat mendeteksi anomali cuaca secara cepat bisa berujung pada korban jiwa yang masif.
- Posisi Tawar di Kementerian Keuangan: DPR berjanji akan menjadi “garda depan” untuk memperjuangkan anggaran BMKG ke Badan Anggaran (Banggar), Kementerian Keuangan, hingga Bappenas. Namun, perang anggaran ini tidak akan bisa dimenangkan tanpa peluru berupa dokumen perencanaan (roadmap) yang solid dan objektif.
Tantangan di Meja BMKG
Kini bola panas berada di tangan BMKG. Menyusun roadmap keberlanjutan lima tahun bukan perkara mudah. BMKG tidak hanya harus mendata ulang seluruh infrastrukturnya dari Sabang sampai Merauke, tetapi juga harus mampu membaca arah perkembangan teknologi meteorologi global—seperti pemanfaatan radar berbasis kecerdasan buatan (AI) dan satelit mikro.
Jika BMKG gagal menyajikan rencana strategis ini dalam waktu dekat, taruhannya bukan lagi sekadar penundaan pencairan anggaran oleh DPR, melainkan keselamatan 270 juta rakyat Indonesia yang hidup di bawah ancaman bencana hidrometeorologi setiap harinya.
Masyarakat kini menunggu, akankah modernisasi ini menjadi titik balik keselamatan ruang udara dan laut kita, atau justru kembali menguap dalam retorika rapat birokrasi?
