JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, salah satu penyebab utama tekanan terhadap rupiah adalah tingginya ketergantungan struktur ekonomi nasional terhadap pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
Kamrussamad menjelaskan, selama dua dekade terakhir Indonesia masih menghadapi persoalan neraca transaksi berjalan yang lebih sering mengalami defisit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perekonomian nasional masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap dolar Amerika Serikat dan mata uang asing lainnya.
“Diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya,” kata Kamrussamad di Jakarta, Jumat (5/6/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu langkah yang dapat segera ditempuh pemerintah adalah mengoptimalkan kembali skema Local Currency Settlement (LCS). Skema tersebut memungkinkan transaksi perdagangan bilateral dilakukan menggunakan mata uang lokal masing-masing negara tanpa harus bergantung pada dolar AS.
Indonesia sendiri telah memiliki kerja sama LCS dengan sejumlah negara mitra dagang, antara lain Tiongkok, Jepang, dan Malaysia.
Menurut Kamrussamad, pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS, sekaligus menekan tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah.
“Dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang lokal, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global,” ujarnya.
Pada perdagangan Jumat (5/6/2026), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tercatat turun 4,2 persen ke level 5.594. Sementara nilai tukar rupiah berada di kisaran lebih dari Rp18.000 per dolar AS.
Kamrussamad menilai kondisi tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, pemerintah juga perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Ia juga menilai implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang telah dijalankan pemerintah berpotensi memperkuat cadangan devisa nasional. Meski demikian, dampak kebijakan tersebut memerlukan waktu sebelum dapat dirasakan secara optimal.
Kamrussamad optimistis kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi LCS, dan reformasi struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” tegas politikus Partai Gerakan Indonesia Raya itu.
Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Jafar, menyoroti derasnya arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia. Berdasarkan catatannya, aksi jual bersih investor asing telah mencapai Rp66,20 triliun sepanjang tahun 2026.
Menurut Marwan, kondisi tersebut patut menjadi perhatian karena terjadi secara spesifik di Indonesia. Di saat yang sama, sejumlah bursa saham negara berkembang lainnya seperti Taiwan dan Vietnam justru mencatatkan pertumbuhan positif.
“Sebenarnya investor global tidak sedang menjauhi pasar negara berkembang, tetapi secara spesifik mengurangi eksposur investasi mereka di Indonesia,” ujar Marwan.
Ia menjelaskan, berdasarkan indeks iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO), Indonesia mencatat return negatif sebesar 28,6 persen sejak awal 2025. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi sinyal perlunya langkah-langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan investor dan memperkuat daya tarik pasar keuangan nasional.
Dengan berbagai tantangan yang dihadapi saat ini, para legislator Komisi XI DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat fundamental ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor, serta mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valuta asing guna menjaga stabilitas rupiah dan pasar keuangan nasional.
