JAKARTA – Fraksi PDI Perjuangan DPR RI secara resmi menerima kunjungan audiensi dari perwakilan masyarakat Pino Raya yang didampingi oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bengkulu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu seperti dikutip di akun Instagram milik Siti Aisyah.
Pertemuan ini dilakukan guna membahas berbagai permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, terutama terkait isu lingkungan dan konflik agraria di wilayah Bengkulu.
Hadir dalam pertemuan tersebut yakni I Nyoman Parta, Mercy Barends, Hj. Siti Aisyah, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan. Dalam suasana diskusi yang interaktif, Siti Aisyah mendengarkan langsung keluhan warga mengenai dampak operasional korporasi di wilayah Pino Raya yang dinilai mengancam ruang hidup masyarakat lokal serta kelestarian ekosistem.
Komitmen Fraksi PDI Perjuangan
Dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan, Siti Aisyah menegaskan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memiliki komitmen kuat untuk berdiri bersama rakyat kecil (wong cilik). Ia menyampaikan beberapa poin utama yang menjadi catatan penting dalam pertemuan tersebut:
Penguatan Hak Masyarakat Adat dan Lokal:
Siti Aisyah menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat Pino Raya atas tanah dan sumber daya alam mereka.
Evaluasi Izin Lingkungan:
Menanggapi laporan dari WALHI Bengkulu, Siti mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin usaha yang terindikasi melanggar aturan lingkungan hidup dan merugikan warga sekitar.
Penyelesaian Konflik Secara Adil:
Siti yang juga Anggota Komisi III DPR RI ini menyatakan akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan adanya penegakan hukum yang tidak tebang pilih dalam penyelesaian sengketa lahan.
”Kami di Fraksi PDI Perjuangan tidak akan tinggal diam melihat masyarakat berjuang sendirian. Poin-poin aspirasi dari warga Pino Raya dan masukan teknis dari rekan-rekan WALHI Bengkulu sudah kami catat. Kami akan segera menindaklanjuti hal ini dengan melakukan komunikasi intensif bersama mitra kerja kami di kementerian dan lembaga terkait,” ujar Hj. Siti Aisyah.
Menuju Solusi Konkret
Pertemuan ini diharapkan menjadi titik terang bagi masyarakat Pino Raya dalam mendapatkan keadilan. Perwakilan WALHI Bengkulu menyambut baik keterbukaan Fraksi PDI Perjuangan dan berharap pengawasan dari lembaga legislatif dapat menekan potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas di Bengkulu.
Siti Aisyah menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPR akan terus diperketat agar setiap investasi yang masuk ke daerah benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber penderitaan bagi lingkungan dan warga lokal.
Pada kesempatan itu, Mercy Barends menegaskan, persoalan yang disampaikan masyarakat Pino Raya tidak boleh dipandang sebagai kasus biasa, melainkan cerminan lemahnya perlindungan negara terhadap lingkungan dan warga.
“Apa yang terjadi di Pino Raya adalah alarm keras bagi negara. Ketika ruang hidup masyarakat terancam oleh kepentingan korporasi, di situlah negara tidak boleh absen. Kami tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang merusak lingkungan dan mengabaikan hak rakyat,” tegas Mercy.
Ia juga menyoroti pentingnya ketegasan pemerintah dalam mengevaluasi izin usaha.
“Kalau ada izin yang terbukti melanggar, tidak ada kompromi—harus dicabut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Ini soal keadilan ekologis dan keberpihakan nyata kepada rakyat,” lanjutnya.
Sementara itu, I Nyoman Parta menekankan bahwa konflik agraria seperti di Pino Raya seringkali berakar pada tata kelola perizinan yang bermasalah dan minim pengawasan.
“Kita tidak bisa terus membiarkan konflik agraria berulang dengan pola yang sama. Ada indikasi kuat persoalan ini berangkat dari tata kelola izin yang tidak transparan dan tidak berpihak kepada masyarakat lokal,” ujar Nyoman Parta.
Ia juga menegaskan bahwa DPR akan mendorong langkah konkret, bukan sekadar wacana.
“Kami di DPR tidak ingin ini berhenti di ruang rapat. Harus ada tindakan nyata—mulai dari pemanggilan pihak terkait, pendalaman data, hingga mendorong penegakan hukum yang tegas. Negara harus hadir, dan kehadiran itu harus dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.
