BANJARBARU – BELA RAKYAT – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Edy Wuryanto, menyoroti ketimpangan serius dalam program prioritas pemerintah SMK Go Global. Ia geram, dari target 40 ribu tenaga kerja terampil yang akan ditempatkan ke luar negeri pada 2026, Kalimantan Selatan hanya mampu memanfaatkan sekitar 200 orang.
Padahal, program ini adalah jalan keluar bagi anak muda untuk dapat kerja formal, bermartabat, dan bergaji layak di luar negeri, bukan lagi lewat jalur ilegal yang berisiko.
“Beberapa program pemerintah seperti SMK Go Global, masa satu provinsi hanya baru memanfaatkan 200 orang, dari 40.000 hanya beberapa persen saja. Saya kira PR berat yang harus diselesaikan,” tegas Edy saat reses Komisi IX DPR RI】 di Banjarbaru, Senin (12/10).
Rakyat Masih Dipaksa Lewat Jalur Ilegal
Bagi Edy, angka kecil itu bukan soal malasnya anak muda Kalsel merantau. Tapi negara belum hadir membangun ekosistemnya.
Data yang ia kantongi, warga Kalsel yang berangkat kerja ke luar negeri secara resmi hanya sekitar 400 orang setahun. Selebihnya? Banyak yang terpaksa lewat jalur informal, bahkan nonprosedural atau ilegal karena tidak ada akses pelatihan yang layak di daerah.
“Jangan salahkan rakyat. Kalau LPK-nya tidak dibina, BLK-nya tidak di-upgrade, kampusnya tidak dilibatkan, bagaimana anak-anak kita mau bersaing secara global?” kata politisi yang dikenal vokal bela wong cilik itu.
Ia membongkar akar masalahnya: banyak Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di daerah belum naik kelas. Padahal syarat SMK Go Global jelas: harus punya asrama, kurikulum internasional, dan sertifikasi kompetensi yang diakui dunia usaha luar negeri.
Tuntut Pemda Jangan Jadi Penonton
Edy meminta Pemprov Kalsel jangan hanya jadi penonton program pusat.
“Jadi perlu kerja keras dari pemerintah daerah untuk membina para LPK, sehingga dia naik kelas menuju LPK yang dipersyaratkan. Nah, ekosistem itu harus dibangun,” tegasnya.
Menurutnya, Pemda harus jemput bola memanfaatkan dukungan APBN. Libatkan semua: LPK, BLK, hingga perguruan tinggi. Tujuannya satu, menyiapkan anak Banua yang kompeten, bukan sekadar jadi angka statistik peserta pelatihan.
Hal yang sama ia soroti untuk program pemagangan dalam negeri. Edy menolak magang hanya jadi formalitas atau proyek seremonial.
“Semestinya kebutuhan perusahaan-perusahaan Kalsel itu pekerjaan bidang apa saja, berapa orang. Sehingga pemerintah bisa memberi jatah itu,” ujarnya.
Target magang, kata Edy, harus jelas: seberapa banyak yang setelah magang langsung diangkat jadi karyawan tetap. Bukan berapa banyak yang ikut pelatihan lalu menganggur lagi.
“Maka kami Komisi IX menghendaki target pemagangan ini adalah seberapa banyak peserta magang yang kemudian dilanjutkan bekerja,” pungkasnya.
Program SMK Go Global dan pemagangan, jika dikelola dengan keberpihakan pada rakyat, diyakini Edy bisa menjadi senjata ampuh memutus rantai pengangguran lulusan SMK dan melindungi warga Kalsel dari jerat calo dan jalur ilegal.
