Dasco Tegaskan Perang terhadap Perundungan Anak, Dorong Revisi UU Perlindungan Anak Masuk Prolegnas Prioritas 2027

JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmennya untuk memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perundungan, baik di lingkungan sekolah maupun ruang digital. Ia menilai negara harus hadir memberikan perlindungan nyata ketika anak-anak menjadi korban kekerasan.

Komitmen tersebut disampaikan Dasco dalam momentum peringatan Hari Anak Sedunia. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Dasco menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan rasa aman, perlindungan, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka.

Bacaan Lainnya

Dasco menyatakan dukungannya agar revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Menurutnya, penguatan regulasi menjadi salah satu langkah penting untuk memastikan perlindungan anak berjalan lebih efektif dan responsif terhadap berbagai tantangan zaman.

“Setiap anak berhak merasa aman di sekolah dan di ruang digital. Kami di DPR RI mendukung agar revisi UU Perlindungan Anak masuk Prolegnas Prioritas 2027,” demikian disampaikan Dasco melalui akun Instagram pribadinya.

Ia juga mengusulkan pembentukan kanal pengaduan yang aman bagi anak-anak maupun masyarakat yang mengetahui adanya tindakan kekerasan. Kanal tersebut harus memiliki penanggung jawab yang jelas sehingga setiap laporan dapat ditindaklanjuti secara serius, cepat, dan terukur.

Dalam sambutannya di podium DPR RI, Dasco menegaskan bahwa pihaknya terbuka terhadap berbagai kebutuhan untuk memperkuat upaya perlindungan anak, mulai dari fasilitas, sarana dan prasarana hingga dukungan komunikasi.

“Sebagai perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia maupun sebagai diri pribadi, kami mendukung dan kami menyatakan perang terhadap perundungan anak mulai hari ini,” tegasnya.

Dasco juga menyoroti gerakan ADK Movement yang mengusung tema “Bersama Melawan Kekerasan Anak”. Ia mengingatkan bahwa gerakan melawan kekerasan terhadap anak tidak boleh berhenti sebatas slogan atau kalimat yang terpampang di spanduk.

Menurutnya, tema tersebut harus menjadi ujian bagi keberanian negara untuk benar-benar hadir ketika seorang anak membutuhkan pertolongan.

“Tema ini menguji keberanian negara, apakah kita benar-benar hadir ketika seorang anak berteriak minta tolong,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dasco menyampaikan bahwa DPR RI berkomitmen mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak serta penguatan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Selain melalui penguatan regulasi, ia juga menekankan pentingnya dukungan terhadap institusi kepolisian agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak semakin optimal.

Dasco menyatakan DPR RI akan mendukung penuh anggaran kepolisian untuk memperkuat direktorat perlindungan anak di setiap Kepolisian Daerah (Polda), Kepolisian Resor (Polres), bahkan hingga tingkat Kepolisian Sektor (Polsek).

Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan laporan kekerasan terhadap anak dapat dilakukan lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus mempercepat proses perlindungan dan pendampingan terhadap korban.

Bagi Dasco, perlindungan anak membutuhkan kerja bersama antara negara, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Tidak boleh ada anak yang merasa sendirian ketika menghadapi kekerasan, intimidasi, maupun perundungan.

Momentum Hari Anak Sedunia, lanjutnya, harus menjadi pengingat bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh bagaimana negara melindungi generasi mudanya hari ini.

Karena itu, komitmen melawan kekerasan terhadap anak harus diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, anggaran, serta mekanisme pengaduan yang benar-benar memberikan rasa aman bagi setiap anak.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *