JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI, Nasyirul Falah Amru atau Gus Falah, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengungkap dan menangani ratusan laporan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Apresiasi tersebut disampaikan menyusul penanganan 207 laporan TPPO oleh Polri sepanjang 13–19 November 2026. Dalam kurun waktu tersebut, aparat kepolisian bersama instansi terkait juga berhasil memulangkan 84 korban serta mengamankan 238 tersangka.
Menurut Gus Falah, capaian tersebut menjadi bukti penting bahwa upaya pemberantasan perdagangan orang terus berjalan. Ia menilai langkah kepolisian tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut perlindungan hak asasi dan keselamatan masyarakat.
Politisi PDI Perjuangan itu menegaskan, pengungkapan kasus TPPO harus dilakukan secara menyeluruh. Penangkapan para pelaku di lapangan tidak boleh menjadi akhir dari proses penegakan hukum.
Gus Falah meminta Polri menelusuri lebih jauh struktur jaringan perdagangan orang, termasuk pihak-pihak yang berperan sebagai pengendali, penyandang dana, hingga aktor intelektual di balik praktik kejahatan tersebut.
“Penanganan TPPO tidak boleh berhenti pada pemulangan korban dan penangkapan pelaku. Polri harus terus membongkar jaringan perdagangan orang hingga ke aktor intelektual dan pemodalnya,” tegas Gus Falah, Sabtu (21/11/2026).
Ia juga mengingatkan bahwa banyaknya peran yang terlibat dalam perkara TPPO memperlihatkan kompleksitas kejahatan tersebut. Mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal, hingga muncikari, semuanya memiliki keterkaitan dalam mata rantai perdagangan manusia.
Karena itu, Gus Falah memandang pemberantasan TPPO membutuhkan strategi penanganan yang terintegrasi. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan penguatan pengawasan, edukasi masyarakat, serta perlindungan terhadap korban.
Ia mendorong Polri meningkatkan sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait agar proses identifikasi, penyelamatan, pemulangan, hingga pemulihan korban dapat berjalan secara optimal.
Menurutnya, korban perdagangan orang tidak boleh kembali menjadi sasaran eksploitasi setelah berhasil diselamatkan. Negara harus memastikan mereka mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang memadai.
Gus Falah menegaskan bahwa perdagangan orang merupakan kejahatan serius yang merampas kebebasan, martabat, dan hak dasar manusia. Oleh sebab itu, seluruh pihak harus memiliki komitmen yang sama untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut.
“Negara harus hadir melindungi martabat dan kemanusiaan setiap warga negara. Pemberantasan TPPO merupakan bagian penting dari tanggung jawab konstitusional negara,” pungkasnya.






