Catatan Politik Bamsoet: Guncangan Politik-Hukum dan Kesadaran Introspeksi serta Koreksi

Oleh: Bambang Soesatyo, Anggota Wantimpres RI/Ketua MPR RI ke-15/Ketua DPR RI ke-20/Ketua Komisi III DPR RI ke-7/Dosen Pascasarjana (S3) Universitas Borobudur, Universitas Jayabaya, dan Universitas Pertahanan

SEMUA elemen masyarakat tak bisa mengelak dari pengalaman buruk dalam wujud guncangan politik-hukum sepanjang periode Oktober-November 2026. Ada pengungkapan kasus penyadapan Presiden, yang kemudian disusul oleh peristiwa Wakil Presiden Republik Indonesia mundur dari jabatannya. Pengalaman buruk itu hendaknya menumbuhkan dorongan dan kesadaran bersama untuk melakukan introspeksi dan koreksi.

Bacaan Lainnya

Mengapa guncangan politik-hukum itu bisa terjadi? Rasanya pertanyaan ini tidak relevan lagi. Sebab, banyak komunitas yang peduli dan aktif mengamati dinamika politik dan hukum tahun-tahun belakangan ini sudah tahu dan paham akar masalahnya. Jadi, pertanyaannya bukan ‘mengapa guncangan itu bisa terjadi?’ tetapi ‘adakah keberanian untuk introspeksi dan melakukan koreksi pada akar masalah? Tanpa keberanian dan kehendak baik melakukan introspeksi dan koreksi, guncangan serupa berpotensi terulang.

Akar masalah dari guncangan politik-hukum tahun ini adalah penyimpangan etika dan moral dalam berpolitik dan juga penegakan hukum. Penyimpangan etika dan moral itu nyata dan tampak telanjang sehingga bisa dimengerti oleh mereka yang awam sekali pun. Khalayak ‘dipaksa’ menerima dan melihat penyimpangan etika-moral dalam kasus anak di bawah umur didorong-dorong menerima jabatan tertentu. Pada kasus lain, wasit bertindak tidak adil. Alih-alih menegakan aturan bermain, sang wasit malah ikut bermain untuk memenangkan tim yang didukungnya.

Wajar jika segenap warga bangsa prihatin atau marah. Sebab, penyimpangan etika-moral itu tidak mendapat respons yang memadai dari suprastruktur politik, sehingga muncul kesan bahwa Prinsip Trias Politica sudah tak berlaku di negara ini. Pada jajaran infrastruktur politik, penyikapan terhadap penyimpangan etika-moral itu pun tidak seragam karena masyarakat memang sudah terpolarisasi oleh perbedaan politik. Akibatnya, tak hanya menimbulkan kerusakan pada berbagai aspek kehidupan berbangsa-bernegara, pembiaran terhadap penyimpangan etika-moral itu sudah menjadi luka bersama yang tak kunjung sembuh.

Pembiaran terhadap penyimpangan etika-moral dalam berpolitik itu akhirnya mencapai batas toleransi. Institusi Polri sendiri yang mengumumkan kasus penyadapan presiden, dan Polri pula yang mengumumkan penangkapan sejumlah perwira tingginya. Terbilang luar biasa karena guncangan itu beruntun.

Ketika banyak komunitas masih menyoal guncangan dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang diungkap pada 30 Oktober 2026, selang dua minggu kemudian, Indonesia Kembali terguncang menyusul keputusan Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada 12 November 2026. Pada hari itu, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo.

Suka tak suka, dua guncangan itu mendorong banyak komunitas melihat kembali serta memahami latarbelakang dua peristiwa itu. Peristiwa politik mundurnya Gibran dari jabatan Wapres tak bisa dipisahkan dari polemik berkepanjangan tentang persyaratan adiministratif untuk jabatan itu. Sejumlah pihak mengajukan gugatan melalui jalur Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan laporan kepada Polisi. Setelah menjalani serangkaian persidangan, MK pada 6 Oktober 2026 mengumumkan kepada publik Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden yang menyoal syarat pendidikan Wakil Presiden. Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan atau dokumen konkret bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SLTA/SMA.

Sebagaimana diketahui, MK tidak mendiskualifikasi ataupun membatalkan pelantikan Gibran sebagai Wakil Presiden. Pertimbangannya, perkara sengketa hasil pemilu tidak lagi tepat diproses setelah pelantikan. Terlebih, masalah keabsahan syarat itu berada di luar kewenangan MK. Dan, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) merilis salinan putusan perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan ini membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran.

Merepons putusan MK dan putusan MA itu, ruang publik pun marak dengan reaksi atau respons dari berbagai kalangan. Di DPR proses usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) mulai berjalan. Tak kurang dari 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik resmi mengajukan usulan HMP sebagai respons terhadap polemik ijazah Gibran. Lalu, terjadilah peristiwa pada 12 November 2026 itu; hari Ketika Gibran menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wapres kepada pimpinan MPR dan Presiden Prabowo.

Pengungkapan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo berawal dari kecurigaan. Sebagaimana dipaparkan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, kecurigaan muncul setelah adanya perintah pembubaran grup WhatsApp, serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan PenlinkX (PLX) pada Oktober 2026. Kecurigaan itu kemudian dilaporkan oleh personel bagian monitoring ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Bareskrim pada 30 Oktober 2026.

Semua komunitas sepakat bahwa kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo harus ditanggapi dengan proses hukum yang tegas dan tanpa kompromi. Kasus ini menjadi contoh nyata penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang merusak birokrasi penegakan hukum. Terlepas dari apa pun tujuannya, penyadapan ilegal terhadap figur Presiden tidak bisa diterima dan tidak dapat dibenarkan. Sebab, ketika pembicaraan Presiden bisa disadap, selalu ada risiko besar yang menyertainya. Selain risiko menyalahgunakan materi pembicaraan presiden, risiko lain yang paling dikhawatirkan adalah keselamatan presiden itu sendiri, karena setiap rencana, kegiatan maupun perjalanan presiden terdeteksi oleh pihak-pihak yang tidak berkompeten.

Ketika keselamatan presiden selalu dibayang-bayangi oleh penyadapan ilegal, sebagian dari risiko itu ditanggung oleh negara-bangsa. Maka, tidak mengada-ada jika penyadapan ilegal terhadap Presiden selalu melahirkan tuduhan yang teramat serius. Bisa dipastikan bahwa tidak ada alasan yang bisa diterima atau dapat dibenarkan dari kegiatan penyadapan ilegal itu. Apalagi jika kegiatan ilegal itu dilakukan oleh para pihak dalam institusi negara yang paham konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Wajar pula jika kasus penyadapan itu melahirkan sejumlah pertanyaan tentang motif para pelaku.

Banyak komunitas sudah memahami akar masalah yang menyebabkan guncangan politik-hukum itu. Kasus penyadapan Presiden dilakukan oleh oknum pada institusi penegak hukum yang menyalahgunakan kuasa dan wewenangnya karena tergiur untuk berpolitik. Dan, pada kasus mundurnya Gibran dari jabatan Wapres, muara persoalannya adalah upaya dan Keputusan yang tidak sejalan dengan konstitusi. Dua guncangan ini hendaknya menumbuhkan semangat dan kemauan untuk introspeksi dan koreksi.

Idealnya, introspeksi dan koreksi itu diinisiasi oleh suprastruktur politik, dengan dukungan kuat dari infrastruktur politik.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *