Oleh: Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Anggota Komisi Hukum DPR RI
Setiap 10 November, ingatan kita kembali ke Surabaya, 1945. Para pemuda kota itu berdiri menghadapi ultimatum pasukan Sekutu hanya dengan bambu runcing, senjata rampasan, dan tekad bahwa kemerdekaan tidak boleh dikembalikan. Banyak dari mereka gugur. Sebagian besar namanya bahkan tidak pernah tertulis dalam buku sejarah.
Delapan puluh satu tahun berselang, kita memperingati mereka dengan upacara, tabur bunga, dan unggahan di media sosial. Semua itu penting, tetapi ada pertanyaan yang lebih berat dan tidak bisa dijawab dengan seremoni: apakah api perjuangan itu masih menyala dalam cara kita bernegara, khususnya dalam cara kita menegakkan hukum?
Pertanyaan itu menjadi mendesak karena kepercayaan publik terhadap hukum tengah terkikis. Di mata banyak warga, hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Perkara kecil bisa berujung penjara, perkara besar justru menggantung tanpa kepastian. Dari kekecewaan itulah lahir sindiran pahit: _no viral, no justice_ — keadilan seolah baru bergerak setelah sebuah kasus menjadi viral.
Di tengah kegelisahan itu, logo Hari Pahlawan 2026 justru memberi kita bahan renungan yang tepat: ketulusan hati.
Api dan Hati: Membaca Logo Hari Pahlawan 2026
Tahun ini, Kementerian Sosial mengusung tema “Pahlawanku Teladanku, Melangkah Bersama, Melanjutkan Perjuangan”. Dalam logonya, ada dua simbol yang sangat berbicara kepada dunia hukum: tangan dan perpaduan api dengan hati.
Tangan melambangkan persatuan dalam keberagaman, gotong royong, dan kekuatan warga yang bergerak bersama. Sementara api yang menyatu dengan hati menggambarkan pengabdian yang lahir dari ketulusan.
Dua simbol itu pantas kita baca perlahan. Api adalah semangat, keberanian, dan daya juang. Tetapi api yang tidak dikendalikan akan membakar apa pun di depannya. Di sinilah hati berperan: ia memberi arah, menahan keberanian agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, dan menjaga semangat agar tidak kehilangan kemanusiaannya. Pesan logo itu terang: pengabdian sejati bukan sekadar soal berani dan berkobar, melainkan soal tulus.
Para pahlawan kita membuktikannya. Mereka berani bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena mencintai sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri: sesama manusia yang berhak hidup merdeka. Ketulusan itulah yang membuat pengorbanan mereka abadi.
Pelajaran itu kini harus kita tarik ke ruang sidang, kantor penyidik, dan meja jaksa. Penegak hukum juga memegang api, yaitu kewenangan untuk menangkap, menahan, menuntut, dan memutus. Kewenangan itu menyangkut kebebasan, nama baik, dan masa depan seseorang. Tanpa hati, api itu berbahaya. Dengan hati, ia berubah menjadi cahaya yang menuntun ke arah keadilan.
Krisis Kepercayaan: Saat Hukum Kehilangan Wajah Manusia
Kepercayaan publik tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis sedikit demi sedikit oleh pengalaman sehari-hari. Warga yang mengurus perkara merasa dipersulit. Korban yang melapor justru merasa disalahkan. Rakyat kecil yang tersandung masalah hukum merasa tidak memiliki pembela. Sementara mereka yang punya kuasa dan sumber daya seolah selalu menemukan jalan keluar.
Masalahnya tidak berhenti pada perlakuan yang timpang. Ada yang lebih dalam: hilangnya wajah manusia dari proses hukum. Ketika hukum hanya dipahami sebagai pasal, prosedur, dan target penyelesaian perkara, manusia yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi sekadar berkas. Padahal di balik setiap berkas ada keluarga yang menunggu, ada anak yang bertanya mengapa ayahnya tak kunjung pulang, dan ada korban yang menanti pemulihan.
Gustav Radbruch pernah mengingatkan bahwa hukum harus menegakkan tiga nilai sekaligus: kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam praktik, kita sering terpaku pada kepastian yang kaku. Kita lupa, kepastian tanpa keadilan hanya melahirkan ketertiban yang dingin. Di Indonesia, Satjipto Rahardjo menawarkan gagasan hukum progresif dengan prinsip yang sederhana namun menghunjam: hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan itu terasa semakin relevan hari ini.
Tentu, krisis ini bukan alasan untuk menggeneralisasi. Banyak penegak hukum bekerja dengan integritas, sering dalam keterbatasan dan bahkan dengan risiko pribadi. Mereka adalah pahlawan dalam arti yang paling sunyi: orang yang tetap jujur saat tidak ada yang melihat. Namun kepercayaan publik dibangun dari pengalaman kolektif. Karena itu, perbaikannya harus sistemik, dan perbaikan sistemik harus dimulai dari nilai.
Tiga Wujud Hukum yang Berhati Nurani
Lalu, seperti apa hukum yang berhati nurani itu? Setidaknya ada tiga wujudnya.
Pertama, hukum yang memanusiakan. Penegakan hukum yang humanis berarti memperlakukan setiap orang sebagai manusia yang bermartabat, termasuk tersangka dan terdakwa. Asas praduga tak bersalah bukan sekadar formalitas, melainkan wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Pemeriksaan tidak boleh disertai kekerasan. Penahanan tidak boleh menjadi hukuman sebelum putusan. Akses terhadap bantuan hukum tidak boleh menjadi barang mewah. Pancasila sudah menegaskan sejak awal: kemanusiaan yang adil dan beradab. Dua kata itu tidak bisa dipisahkan. Keadilan harus beradab, dan keberadaban harus adil.
Kedua, hukum yang berpihak pada pemulihan. Pembaruan hukum pidana nasional membuka ruang bagi pendekatan yang tidak hanya menghukum. Keadilan restoratif, misalnya, menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan rekonsiliasi masyarakat sebagai tujuan. Gagasan ini selaras dengan kearifan lokal kita, dari musyawarah adat hingga tradisi damai di kampung, yang sejak lama menyelesaikan sengketa tanpa permusuhan yang berkepanjangan.
Namun pendekatan ini hanya bermakna bila dijalankan dengan hati. Keadilan restoratif tidak boleh menjadi jalan pintas untuk menekan korban agar berdamai, apalagi menjadi pintu belakang bagi pelaku yang berkuasa untuk lolos. Pemulihan yang sejati dimulai dari mendengarkan korban, dan itu menuntut empati, bukan sekadar prosedur.
Ketiga, hukum yang setara. Hukum yang berhati nurani tidak bertanya siapa yang berhadapan dengannya sebelum menentukan seberapa serius ia memeriksa. Pejabat dan rakyat biasa, orang kaya dan orang miskin, orang yang punya jaringan luas dan orang yang tidak punya siapa-siapa, seharusnya mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini sudah tertulis dalam konstitusi. Ujiannya ada pada konsistensi, karena sekali publik melihat adanya standar ganda, kepercayaan akan sangat sulit dipulihkan.
Ketiganya bertemu pada satu titik: ketulusan. Penyidik yang tulus akan mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jaksa yang tulus akan menuntut dengan pertimbangan keadilan, bukan sekadar mengejar angka. Hakim yang tulus akan memutus dengan jujur pada fakta dan nuraninya, bukan pada tekanan dari luar.
Melangkah Bersama: Hukum Bukan Urusan Aparat Saja
Tema tahun ini menyebut kata “bersama”, dan logo menghadirkan tangan sebagai simbol gotong royong. Pesan ini penting. Kita sering melemparkan seluruh beban perbaikan hukum ke pundak aparat, seolah masyarakat hanya penonton atau penuntut. Padahal budaya hukum dibentuk oleh kita semua.
Ketika kita memaklumi suap kecil demi kelancaran urusan, kita ikut merawat sistem yang kita keluhkan. Ketika kita menghakimi seseorang di media sosial sebelum ada putusan, kita ikut menggerus praduga tak bersalah. Ketika kita diam melihat ketidakadilan karena merasa itu bukan urusan kita, kita membiarkan api itu padam perlahan-lahan.
Melangkah bersama berarti masing-masing mengambil perannya. Aparat penegak hukum memperbaiki integritas dan empati. Pembuat kebijakan membuka ruang pengawasan dan memastikan aturan tidak memberi celah bagi kesewenang-wenangan. Akademisi dan masyarakat sipil mengawal dengan kritik yang membangun. Media menyajikan informasi yang berimbang, bukan sekadar mengejar sensasi. Warga memilih jujur dalam urusan sehari-hari dan menuntut hak dengan cara yang beradab.
Kritik pun bagian dari cinta kepada negeri. Para pendiri bangsa tidak sempurna, tetapi mereka bersedia dikritik dan terus belajar. Penegak hukum yang berjiwa besar akan melihat masukan publik sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sebagai serangan.
Meneladani Pahlawan dalam Keseharian Hukum
Frasa “Pahlawanku Teladanku” mengandung ajakan yang sederhana tetapi berat: menjadikan pahlawan sebagai teladan, bukan sekadar sebagai patung. Lalu, apa bentuk keteladanan itu di ruang hukum?
Bagi seorang polisi, pahlawan itu mungkin petugas yang menolak amplop dan tetap melayani warga dengan sabar. Bagi seorang jaksa, ia adalah yang berani menuntut sesuai bukti meski ada tekanan. Bagi seorang hakim, ia adalah yang memutus dengan jujur ketika kebenaran tidak populer. Bagi seorang advokat, ia adalah yang mendampingi klien miskin tanpa mengharap imbalan. Bagi seorang warga, ia adalah yang berani melapor dan bersaksi dengan benar ketika diam terasa lebih aman.
Ini bukan heroisme yang berteriak. Ia lebih sunyi dan lebih konsisten. Justru di situlah ketulusan diuji, karena kepahlawanan di medan perang mudah dikenali, sedangkan kepahlawanan di meja kerja sering tidak ada yang melihat. Kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan 1945 tidak berhenti pada lepasnya penjajahan. Ia juga mencakup keadilan sosial dan perlakuan yang bermartabat bagi setiap warga negara. Perjuangan itu belum selesai, ia hanya berganti medan.
Penutup: Menjaga Api, Merawat Hati
Hari Pahlawan seharusnya menjadi waktu untuk bercermin, bukan hanya mengenang. Para pahlawan telah menyalakan api kemerdekaan. Tugas kita adalah menjaganya tetap menyala tanpa membakar, dengan hati yang tulus sebagai kendalinya.
Hukum yang berhati nurani bukanlah hukum yang lunak. Ia tegas pada kejahatan dan tidak mengenal kompromi dengan korupsi, tetapi ketegasannya lahir dari rasa keadilan, bukan dari kekuasaan. Ia memegang teguh kepastian tanpa mengorbankan kemanusiaan. Ia hadir untuk melindungi yang lemah, bukan untuk melayani yang kuat.
Kepercayaan publik tidak dapat dituntut, ia hanya dapat dimenangkan. Caranya tidak rumit meski tidak mudah: perlakukan setiap orang dengan adil, terbuka pada pengawasan, berani mengakui kekeliruan, dan konsisten dari satu kasus ke kasus lainnya. Ketika itu terjadi, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat yang menakutkan, melainkan sebagai rumah bersama yang melindungi.
Kepada para pahlawan yang telah mendahului kita, penghormatan terbaik bukan hanya sehelai bunga di makam, melainkan komitmen untuk meneruskan apa yang mereka perjuangkan: negeri yang merdeka, adil, dan beradab. Maka di Hari Pahlawan ini, mari kita rawat apinya dan jaga hatinya, karena hukum yang berhati nurani adalah bagian dari perjuangan yang belum selesai.
