JAKARTA – Anggota DPR RI Dapil Bali dari Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menegaskan bahwa peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tidak boleh hanya berhenti sebagai seremoni tahunan yang dipenuhi pidato formal dan slogan kosong.
Menurut Parta, momentum 20 Mei harus dijadikan alarm keras bagi seluruh pemimpin bangsa untuk kembali melihat realitas rakyat kecil yang hingga kini masih berjibaku dengan mahalnya kebutuhan hidup, ancaman krisis pangan, serta ketimpangan sosial yang semakin tajam.
Dalam catatan reflektifnya bertajuk “Memperbaiki Gizi dan Tenaga serta Mengangkat Harkat dan Martabat Kaum Marhaen”, Nyoman Parta menyoroti bahwa Indonesia hari ini sedang berada di persimpangan yang tidak mudah. Dunia tengah diguncang krisis ekonomi global, konflik geopolitik berkepanjangan, hingga ancaman perubahan iklim yang mulai terasa nyata di kehidupan masyarakat sehari-hari.
Parta menjelaskan, ancaman tersebut bukan lagi sekadar isu global yang jauh dari kehidupan rakyat, melainkan telah masuk ke ruang-ruang keluarga masyarakat Indonesia melalui naiknya harga sembako, melemahnya daya beli, ancaman kekeringan, hingga berkurangnya akses terhadap pangan dan air bersih di sejumlah daerah.
“Indonesia sedang hidup di zaman ketika dunia tidak hanya menghadapi krisis ekonomi dan konflik global, tetapi juga ancaman iklim yang perlahan mengetuk pintu rumah kita sendiri. Hari Kebangkitan Nasional hari ini bukan hanya tentang mengenang sejarah, tetapi tentang menyiapkan masa depan bangsa dengan lebih bijaksana,” ujar Parta seperti dikutip di Instagram pribadinya, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Politikus PDIP itu mengingatkan bahwa sejarah Kebangkitan Nasional lahir dari penderitaan panjang rakyat akibat penjajahan. Kebangkitan, kata dia, tidak dibangun dari kemewahan dan kenyamanan, melainkan dari rasa lapar, kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan yang dialami rakyat pribumi saat itu.
Karena itu, ia menilai semangat kebangkitan di era sekarang harus diterjemahkan sebagai kebangkitan kesadaran nasional untuk melawan bentuk-bentuk “penjajahan baru” yang mengancam rakyat, mulai dari ketimpangan ekonomi, akses pendidikan yang tidak merata, hingga mahalnya biaya hidup.
“Indonesia bukan hadiah. Negara ini adalah buah dari perjuangan panjang rakyat. Maka kebangkitan nasional hari ini harus dimaknai sebagai kesadaran bahwa negara wajib hadir untuk memastikan rakyat mendapatkan pendidikan, pangan, kesehatan, dan kesejahteraan yang layak,” papar.
Dalam investigasi sosial yang ia sampaikan, Nyoman Parta menyoroti ironi di tengah melemahnya nilai tukar rupiah dan naiknya harga kebutuhan pokok. Menurutnya, kondisi tersebut paling berat dirasakan oleh kaum marhaen — kelompok masyarakat kecil yang hidup dari kerja harian, petani kecil, nelayan, buruh, pedagang tradisional, hingga pekerja sektor informal.
Ia menyebut banyak rakyat kini bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan hidup, sementara akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan masih belum sepenuhnya merata.
Lebih janjut, Parta juga mengkritik arah pembangunan yang menurutnya terlalu sering berorientasi pada pertumbuhan angka-angka ekonomi semata, tetapi melupakan kualitas hidup rakyat di akar rumput. Ia menilai pembangunan sejati seharusnya dimulai dari memperbaiki kualitas gizi masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta memastikan rakyat memiliki tenaga dan kemampuan untuk hidup lebih bermartabat.
“Bangsa yang kuat lahir dari rakyat yang sehat, terdidik, dan tidak lapar. Kebangkitan nasional harus dimulai dari meja makan rakyat kecil,” tegasnya.
Ia turut menyoroti ancaman El Niño yang diperkirakan memperpanjang musim kemarau di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Bali. Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi itu dikhawatirkan akan berdampak pada sektor pertanian, ketersediaan air bersih, hingga produksi pangan nasional.
Karena itu, ia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk tidak lagi bekerja dengan pola reaktif, melainkan mulai serius membangun strategi jangka panjang menghadapi ancaman perubahan iklim dan krisis pangan global.
Selain persoalan pangan, Nyoman Parta juga menekankan pentingnya mengembalikan roh pendidikan sebagai hak dasar rakyat. Ia meminta anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.
Bagi Parta, pendidikan merupakan jalan utama membebaskan rakyat dari lingkaran kemiskinan struktural yang selama ini diwariskan lintas generasi.
“Momentum Kebangkitan Nasional harus menjadi komitmen bersama untuk mengurai ketimpangan dan kemiskinan yang semakin menganga. Kemerdekaan bukan hanya soal politik, tetapi bagaimana negara mampu mengantarkan rakyat menuju jembatan emas kesejahteraan,” ujarnya.
Parta mengatakan semangat 118 tahun Kebangkitan Nasional seharusnya menjadi pengingat bahwa cita-cita besar bangsa belum sepenuhnya selesai. Penjajahan mungkin telah berakhir secara fisik, namun ketidakadilan sosial, kemiskinan, dan ketimpangan ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa Indonesia.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali pada semangat awal kebangkitan nasional: melawan segala bentuk penindasan dan mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Kalau rakyat masih sulit makan, pendidikan mahal, lapangan kerja sempit, dan kesejahteraan makin jauh, maka perjuangan kebangkitan nasional belum selesai. Spirit 118 tahun lalu adalah mengusir penjajahan. Hari ini, semangat itu harus diteruskan untuk melawan kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan sosial,” pungkasnya.
