SILICON VALLEY – BELA RAKYAT – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang kuat saat menggunakan platform digital, termasuk gim daring Roblox.
Penegasan itu disampaikan Meutya saat bertemu Co-Founder sekaligus CEO Roblox, David Baszucki, di kantor pusat Roblox di Silicon Valley, Amerika Serikat, Selasa (22/9/2026) waktu setempat. Dalam pertemuan tersebut, Meutya meminta Roblox menerjemahkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS) ke dalam langkah konkret di platform.
Meutya menyampaikan bahwa pemerintah memahami tingginya ketertarikan anak-anak Indonesia terhadap Roblox. Karena itu, popularitas platform tersebut harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar dalam memastikan keamanan penggunanya yang masih berusia anak.
“Kami memahami bahwa banyak anak-anak Indonesia menggemari Roblox. Karena itu, besar harapan kami bahwa Roblox juga menyayangi anak-anak kami, terutama dengan memastikan keamanan mereka,” kata Meutya.
Apresiasi Sejumlah Langkah Roblox
Dalam pertemuan itu, pemerintah mengapresiasi sejumlah penyesuaian yang telah dilakukan Roblox untuk memperkuat perlindungan anak di Indonesia.
Beberapa langkah tersebut antara lain penerapan teknologi facial age estimation, pembatasan fitur komunikasi bagi pengguna anak, serta peluncuran Roblox Kids dan Roblox Select. Namun, pemerintah menilai langkah tersebut perlu terus diperkuat agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada fitur yang sudah tersedia.
Meutya secara khusus menyoroti pentingnya verifikasi usia yang lebih akurat, terutama dalam penerapan perlindungan bagi pengguna berusia di bawah 16 tahun.
Pemerintah juga mendorong Roblox menerapkan prinsip safety-by-design, yakni menjadikan aspek keselamatan dan perlindungan anak sebagai bagian dari proses perancangan produk dan fitur sejak awal.
Batasi Interaksi Anak dengan Orang Tak Dikenal
Salah satu perhatian pemerintah adalah potensi interaksi anak dengan pengguna yang tidak dikenal di dalam platform.
Karena itu, Roblox diminta memperkuat pembatasan komunikasi antara anak dan orang asing serta mencegah komunikasi berpindah ke luar platform. Pemerintah juga mendorong penguatan sistem yang mampu mendeteksi perilaku berisiko sejak dini.
Langkah tersebut menjadi penting karena perlindungan anak di ruang digital tidak hanya berkaitan dengan pembatasan usia, tetapi juga bagaimana platform mengantisipasi berbagai bentuk interaksi dan risiko yang mungkin muncul ketika anak menggunakan layanan digital.
CEO Roblox Terbuka Menyesuaikan Produk
CEO Roblox David Baszucki menyatakan memahami besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna usia muda dan menyatakan keterbukaan untuk menyesuaikan produk dengan regulasi serta kebutuhan Indonesia.
“Kami terus berupaya menyesuaikan produk kami agar sesuai dengan regulasi di Indonesia,” ujar Baszucki.
Baszucki juga menyampaikan bahwa berbagai penyesuaian yang dilakukan berdasarkan kebutuhan Indonesia dapat menjadi bagian dari arah pengembangan produk Roblox ke depan, termasuk kemungkinan diterapkan secara lebih luas.
Meutya Dorong Roblox Perkuat Kehadiran di Indonesia
Selain meminta penguatan sistem perlindungan anak, Meutya juga mendorong Roblox memperkuat kehadiran langsung di Indonesia melalui pembukaan kantor di Jakarta atau penempatan perwakilan senior.
Menurut pemerintah, kehadiran tersebut dapat mempercepat koordinasi antara Roblox dan pemerintah, terutama dalam memastikan implementasi PP TUNAS berjalan secara efektif.
Pihak Roblox disebut tengah mengevaluasi kemungkinan penempatan pimpinan senior di Jakarta. Pemerintah juga meminta agar implementasi PP TUNAS dapat dilaporkan secara rutin, terukur, dan transparan.
Aturan Indonesia Berlaku untuk Semua Platform
Pertemuan dengan CEO Roblox tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerapan PP TUNAS terhadap platform digital yang beroperasi di Indonesia.
Sebelumnya, pemerintah menetapkan Roblox sebagai salah satu platform dengan profil risiko tinggi dalam konteks pelindungan anak. Kemkomdigi juga telah menyiapkan mekanisme sanksi bagi platform yang melanggar ketentuan PP TUNAS.
Meutya menegaskan bahwa kehadiran perusahaan teknologi global di Indonesia harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap hukum nasional.
“Platform global boleh beroperasi di mana saja. Namun, ketika hadir dan melayani masyarakat Indonesia, standar dan aturan Indonesia harus dipenuhi. Aturan Indonesia berlaku bagi semua platform yang beroperasi di Indonesia, tanpa terkecuali,” tegas Meutya.
Dengan demikian, pesan pemerintah kepada Roblox cukup jelas: anak Indonesia boleh menikmati dunia kreatif dan permainan digital, tetapi keselamatan mereka harus menjadi bagian utama dari pengalaman tersebut.
