Oleh: Toto Izul Fatah*
Menteri Pertanian Dr Andi Amran Sulaiman memang bukan tokoh baru di pentas politik nasional. Ia sudah tiga kali menjabat menteri di dua era pemerintahan. Dua kali di bawah pemerintahan Jokowi Widodo, dan satu kali di era pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Dengan modal sosial itu, sangat wajar, sosok Amran sudah mulai terpotret di sejumlah lembaga survei nasional sebagai salah satu kandidat potensial yang diperhitungkan di Pilpres 2029. Terutama, sebagai kandidat potensial wakil presiden.
Dibanding figur lain seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, Basuki Tjahya Purnama (Ahok), dan Agus Harimukti Yudhoyono (AHY), termasuk Gibran Rakabuming yang sedang menjabat wapres saat ini, Amran Sulaiman memang tampil sedikit beda dengan kelebihan yang langka.
Amran diperhitungkan bukan karena gaduh, bukan karena anggota partai, apalagi ketua umum partai. Dan Ia bukan juga tokoh yang setiap hari memproduksi kontroversi dan agitasi. Ia datang dengan modal kerja, citra bersih sebagai mister clean, kedekatan dengan isu yang sangat mendasar bagi rakyat, yaitu pangan.
Dari catatan saya selama melakukan ratusan kali survei opini publik, sosok seperti Amran memang selalu punya pasarnya sendiri. Terutama, ketika publik mulai lelah pada politisi yang terlalu pandai berbicara tetapi miskin hasil kerja, figur teknokrat yang tenang, rapi, dan berkesan bersih akan naik kelas menjadi komoditas politik yang mahal.
Dalam konteks itu, Amran memiliki bekal yang tidak kecil. Ia punya kinerja yang relatif mudah dijual, citra yang cukup baik, dan posisi yang belum terikat secara formal oleh partai politik mana pun.
Di situlah keunggulan sekaligus persoalannya bermula.
Kelebihan terbesar Amran adalah ia datang dengan narasi kerja, bukan semata narasi ambisi. Sebagai Menteri Pertanian, ia lebih mudah dikaitkan dengan isu pangan, produksi, petani, dan stabilitas kebutuhan dasar rakyat. Dalam politik, isu pangan jauh lebih kuat daripada banyak jargon elitis, karena ia menyentuh dapur masyarakat.
Seorang tokoh yang diasosiasikan dengan pangan akan lebih mudah diterima sebagai figur yang “berguna”, bukan sekadar “terkenal”. Itu nilai elektoral yang penting.
Belum lagi, Amran memiliki citra sebagai semacam mister clean. Ia rapi, profesional, dan relatif tidak terlalu terbebani oleh citra politisi transaksional.
Dalam pasar politik yang penuh kecurigaan, citra bersih bukan sekadar bonus. Ia adalah mata uang. Terutama untuk posisi cawapres, yang sering dicari bukan hanya tokoh yang kuat, tetapi juga tokoh yang aman, minim penolakan, bisa diterima banyak pihak, dan mampu menambah rasa percaya.
Karena itu, kalau hari ini ada yang memandang Amran sebagai figur potensial untuk mendampingi capres tertentu pada 2029, itu masuk akal. Ia punya apa yang dibutuhkan dalam logika pasangan yang tidak terlalu kontroversial, punya rekam kerja, dan belum telanjur menjadi milik satu kutub politik tertentu.
Namun begitu, politik tidak pernah sesederhana soal citra baik. Kelemahan paling mendasar Amran justru terletak pada hal yang bagi sebagian orang dianggap kelebihan, yaitu belum berpartai.
Dalam sistem politik Indonesia, sebaik apa pun citra seseorang, ia tetap membutuhkan pintu masuk kekuasaan yang konkret. Dan pintu itu bernama partai. Tanpa partai, figur hanya akan menjadi wacana. Ia bisa dibicarakan di media, dipuji dalam survei, bahkan dielu-elukan dalam forum publik, tetapi semua itu belum otomatis berubah menjadi tiket pencalonan.
Di sinilah dilema seorang Amran. Disatu sisi, Ia tampak menarik justru karena tidak berpartai atau independen. Tetapi, pada saat yang sama, ketiadaan partai bisa menjadi batu sandungan terbesarnya.
Mengapa? Karena politik elektoral tingkat nasional bukan hanya soal disukai publik, melainkan juga soal siapa yang mau membuka pintu.
Figur nonpartai, sekuat apa pun citranya, tetap harus mengetuk rumah elite partai. Dan di titik itulah permainan menjadi rumit. Ia tidak cukup hanya populer. Ia harus punya kompatibilitas dengan kepentingan elite. Ia harus dianggap menguntungkan. Ia harus bisa masuk ke dalam kalkulasi kekuasaan yang sangat dingin.
Itu sebabnya, jika suatu hari Amran benar-benar maju, ongkosnya hampir pasti tidak murah. Bukan semata dalam arti uang, tetapi juga dalam arti politik. Istilah “belanja partai” lahir bukan tanpa alasan. Dalam praktik politik kita, kendaraan sering kali tidak datang cuma-cuma. Ada harga yang harus dibayar. Yaitu, kompromi, konsesi, pembagian pengaruh, bahkan kemungkinan kehilangan sebagian otonomi politik.
Jadi, pakah status nonpartai akan menjadi kendala? Jawaban yang sangat mungkin adalah “ya”. Tetapi,
di sisi lain, justru status itulah yang juga bisa menjadi kekuatan utama Amran.
Karena belum terikat partai, Amran dapat tampil sebagai figur netral. Dan dalam politik koalisi, figur netral adalah aset yang sangat menggoda. Ia bisa menjadi “gadis cantik” yang bisa dilamar siapa saja.
Ia bisa dibaca sebagai milik semua orang, atau setidaknya belum menjadi milik siapa pun. Dengan kata lain, Amran bisa menjadi gadis cantik yang tak bertuan.
Dalam situasi ketika polarisasi publik masih membayangi politik nasional, figur seperti ini justru memiliki nilai tambah: ia bisa menjembatani, bukan memecah. Sehingga, Capres dari kubu mana pun bisa melihat Amran sebagai pelengkap yang menarik. Bagi tokoh yang dianggap terlalu politis, Amran bisa memberi sentuhan teknokratis dan bersih.
Dengan logika seperti itu, ketiadaan partai bukan semata kelemahan. Ia justru bisa menjadi ruang fleksibilitas politik yang sangat berharga. Tetapi fleksibilitas juga punya batas. Terlalu lama berada di wilayah netral bisa membuat seorang tokoh tampak tersedia, tetapi tidak pernah benar-benar diputuskan.
Ia terus disebut, tetapi tidak pernah dipilih. Ia dipuji di ruang publik, tetapi ditunda di ruang negosiasi. Ini bahaya yang juga mengintai Amran. Politik sering kali menyukai figur netral, tetapi lebih menyukai figur yang sudah jelas posisi dan komitmennya.
Karena itu, pertanyaan strategisnya menjadi sangat penting. Apakah Amran sebaiknya tetap netral, atau justru harus mulai berani masuk partai?
Seperti disampaikan diatas, kedua pilihan itu pasti ada risikonya. Dengan masuk partai, Ia bisa kehilangan sebagian citra independennya. Ia bisa ikut menanggung beban partai yang ia masuki. Ia bisa terseret ke dalam konflik yang selama ini justru berhasil ia hindari.
Karena itu, pilihan terbaik bagi Amran mungkin bukan “tetap netral selamanya” atau “masuk partai sekarang juga”, melainkan menjaga diri tetap netral sambil menunggu momen yang tepat, sekaligus membangun nilai tawar yang kuat.
Setelah itu, jika momentum sudah matang, ia bisa masuk ke satu poros politik dengan posisi yang kuat, bukan sebagai pencari tumpangan, tetapi sebagai figur yang memang dibutuhkan.
Maka, bagi Andi Amran Sulaiman, jalan menuju 2029 sesungguhnya bukan pertama-tama soal berani atau tidak berani maju. Bukan pula soal cukup populer atau tidak. Soal utamanya adalah apakah ia mampu mengubah citra “mister clean” itu menjadi kapital politik yang nyata, tanpa kehilangan pesona netralitasnya yang hari ini justru membuatnya menarik.
Jika gagal, ia hanya akan menjadi nama bagus yang heboh di bursa, namun hilang di meja saat negosiasi dimulai. Tetapi jika berhasil, Amran bisa menjelma menjadi figur paling menarik, khususnya di bursa cawapres yang bersih, membumi, berguna, lentur, dan diperebutkan.
Jakarta, April 2026
Toto Izul Fatah
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA
Ketua Umum IKA PP Ibadurrahman YLPI Tegalega Sukabumi Jawa Barat.
