JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Fikri Faqih, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat yang mendorong keterbukaan informasi mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR. Menurutnya, transparansi menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.
Fikri menilai petisi yang beredar melalui platform Change.org merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal kualitas demokrasi. Aspirasi tersebut sekaligus menjadi pengingat bagi para wakil rakyat agar semakin terbuka mengenai rekam jejak, kompetensi, dan kapasitas yang dimiliki.
Ia mengakui bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan verifikasi persyaratan pendidikan calon anggota legislatif dalam proses pencalonan. Namun, menurutnya, keterbukaan informasi tidak seharusnya berhenti pada pemenuhan persyaratan administratif.
Di tengah perkembangan era digital, masyarakat perlu mendapatkan akses informasi yang mudah mengenai riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, serta kompetensi para wakilnya. Dengan demikian, publik dapat melakukan penilaian secara lebih objektif terhadap setiap anggota parlemen.
Fikri berpandangan bahwa keterbukaan tersebut bukan sekadar memenuhi tuntutan masyarakat, melainkan juga bentuk pertanggungjawaban moral seorang pejabat publik. Sebab, kepercayaan rakyat harus dijaga melalui integritas, kapasitas, dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX yang meliputi Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes itu juga menilai kritik masyarakat sebagai bagian penting dari proses demokrasi. Ia berharap masukan publik dapat mendorong DPR menghasilkan produk legislasi yang semakin berkualitas, berbasis riset, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Menanggapi perdebatan mengenai latar belakang pendidikan anggota DPR, termasuk lulusan SMA yang memiliki kewenangan ikut membahas undang-undang, Fikri mengingatkan bahwa sistem demokrasi Indonesia dibangun berdasarkan prinsip keterwakilan seluruh lapisan masyarakat.
Menurutnya, persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat dalam ketentuan pencalonan anggota legislatif merupakan bagian dari jaminan hak konstitusional warga negara untuk dipilih. Karena itu, parlemen harus memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat, baik akademisi, pengusaha, aktivis, maupun tokoh yang tumbuh dari lingkungan akar rumput.
Ia menegaskan bahwa kemampuan seorang anggota DPR tidak semata-mata ditentukan oleh gelar akademik. Pengalaman sosial, pemahaman terhadap persoalan masyarakat, serta kemampuan memperjuangkan aspirasi rakyat juga menjadi modal penting dalam menjalankan fungsi representasi.
Meski demikian, Fikri menekankan bahwa penyusunan undang-undang tidak dapat dibebankan kepada kemampuan individual anggota dewan. Proses legislasi merupakan kerja kolektif-kolegial yang melibatkan berbagai unsur pendukung dan tenaga profesional.
Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR mendapatkan dukungan Badan Keahlian DPR yang memiliki tenaga ahli, peneliti, serta perancang peraturan perundang-undangan dengan latar belakang pendidikan hingga jenjang magister dan doktor.
Selain itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) juga melibatkan berbagai pihak melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Para pakar, akademisi dari perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat sipil diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan dan masukan terhadap materi yang sedang dibahas.
Menurut Fikri, kolaborasi tersebut memungkinkan pengalaman praktis anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat dipadukan dengan kajian akademis yang disiapkan para ahli. Perpaduan itu dinilai penting agar produk hukum tidak hanya kuat secara substansi, tetapi juga relevan dengan kebutuhan rakyat.
Ia turut menjelaskan bahwa anggota legislatif memperoleh pembekalan untuk meningkatkan kapasitas dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pendidikan politik melalui partai, sekolah partai, serta bimbingan teknis menjadi bagian dari proses peningkatan kompetensi anggota dewan.
Di lingkungan DPR, anggota baru juga mendapatkan orientasi dan pemantapan nilai kebangsaan bersama Lemhannas. Pembekalan tersebut dilengkapi diskusi bersama pakar serta bimbingan teknis berkala dari Badan Keahlian DPR dan fraksi, terutama terkait isu-isu teknis dalam pembahasan undang-undang.
Melalui penjelasannya, Fikri ingin menegaskan bahwa keterbukaan latar belakang pendidikan dan peningkatan kualitas kinerja parlemen merupakan dua hal yang harus berjalan beriringan. Publik berhak mengetahui rekam jejak wakilnya, sementara anggota DPR memiliki tanggung jawab membuktikan kapasitas melalui kerja nyata.
Ia berharap aspirasi mengenai transparansi pendidikan anggota DPR dapat menjadi momentum memperkuat akuntabilitas lembaga legislatif sekaligus meningkatkan kualitas pembentukan undang-undang yang berpihak pada kepentingan masyarakat.






