Wakil Ketua BKSAP Paparkan Komitmen DPR RI Perkuat Keterbukaan Parlemen

YOGYAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Bramantyo Suwondo menegaskan komitmen DPR RI memperkuat keterbukaan parlemen dan partisipasi publik melalui inisiatif Open Parliament Indonesia (OPI) sebagai bagian dari penerapan prinsip Open Government.

“Salah satunya melalui OPI, dengan menghadirkan sistem yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan secara langsung atau real time terhadap proses legislasi. DPR RI juga aktif menyerap aspirasi dari perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat untuk memahami isu-isu internasional untuk disuarakan di berbagai forum internasional,”ujar Bramantyo dalam kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 kerjasama Pemerintah dan Westminster Foundation for Democracy (WFD), di Fisipol UGM, Yogyakarta Jumat (20/11).

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan berbagai langkah DPR RI dalam mendorong keterbukaan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan. Diantaranya di bidang legislasi melalui SIMASLEG (Sistem Informasi Partisipasi Legislasi) yang diluncurkan pada Juli 2026 lalju. Platform tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap informasi legislasi sekaligus membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan aspirasi.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa penyediaan platform digital bukanlah tujuan akhir dari keterbukaan parlemen. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana memastikan masukan masyarakat memperoleh respons dan memiliki keterkaitan dengan proses pembentukan kebijakan.

Selain itu, Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini juga mengungkapkan bahwa setiap proses persidangan di DPR RI yang bersifat terbuka dan dapat diakses masyarakat. DPR RI juga menyediakan berbagai kanal informasi, seperti TV Parlemen, media cetak, dan media sosial agar publik dapat mengikuti kegiatan serta dinamika pembahasan di parlemen.

“Seluruh sidang DPR itu bisa ditonton dari awal sampai akhir tanpa ada potongan, sehingga masyarakat bisa mengikuti betul dinamikanya dan pada akhirnya memberikan komentar,” jelas Bramantyo.

Melalui berbagai langkah tersebut, DPR RI berharap prinsip OPI juga dapat diterapkan secara nyata dalam Open Government melalui akses informasi yang luas, keterbukaan proses legislasi, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik.

Terkait kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 yang diselenggarakan oleh pemerintah tersebut, politisi dari fraksi Partai Demokrat ini berharap kegiatan tersebut dapat mendorong generasi muda dalam memperkuat keterbukaan data dan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik.

Sementara itu Akademisi sekaligus Ketua Program Studi, Kaprodi Magister Ilmu Politik dan Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), Abdul Gaffar Karim, menilai langkah DPR RI dalam memperkuat keterbukaan parlemen merupakan kemajuan besar dalam mendorong pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Salah satunya melalui penyediaan akses siaran langsung persidangan serta Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (SIMASLEG).

Menurut Gaffar, kehadiran SIMASLEG menjadi langkah penting untuk memastikan masyarakat dapat memantau proses pembentukan kebijakan, termasuk mengetahui sejauh mana aspirasi yang disampaikan telah diakomodasi dalam pembahasan legislasi.

Hal tersebut disampaikannya saat kegiatan Open Government Indonesia (OGI) Goes to Campus 2026 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta. Kegiatan tersebut merupakan putaran pertama dari rangkaian kunjungan OGI ke sejumlah perguruan tinggi untuk membahas penguatan prinsip keterbukaan pemerintahan.

Dalam kegiatan yang bekerja sama dengan Westminster Foundation for Democracy (WFD) tersebut, berbagai pemangku kepentingan, termasuk DPR RI, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil, berdiskusi mengenai langkah-langkah yang perlu diperkuat dalam mewujudkan Open Government.

Gaffar menilai, salah satu persoalan dalam partisipasi publik selama ini adalah masyarakat tidak selalu mengetahui apakah aspirasi mereka diterima atau tidak dalam proses pengambilan kebijakan. Bahkan, ketika aspirasi tidak diakomodasi, masyarakat sering kali tidak memperoleh penjelasan mengenai alasannya.

Karena itu, menurutnya, SIMASLEG dapat menjadi instrumen bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan proses legislasi, jalannya persidangan, serta sejauh mana aspirasi publik menjadi bagian dari pembahasan.

Ia menilai, langkah tersebut perlu terus diperkuat dan direplikasi, tidak hanya di lembaga perwakilan, tetapi juga di berbagai institusi pemerintahan agar masyarakat dapat memantau proses penyerapan dan tindak lanjut aspirasi.

Selain SIMASLEG, Gaffar mengapresiasi keterbukaan persidangan DPR RI yang kini dapat disaksikan masyarakat secara langsung melalui layanan siaran. Menurutnya, akses tersebut merupakan kemajuan luar biasa karena memungkinkan publik mengikuti proses pembahasan dan dinamika pengambilan keputusan di parlemen. (Ayu)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *