JAKARTA –BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Siti Aisyah, menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dalam menghadapi tindak pidana korupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan seluruh hasil kejahatan dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Siti Aisyah menyikapi informasi mengenai persetujuan DPR terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang menjadi salah satu agenda penting dalam penguatan pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di Indonesia.
Ia menilai, keberadaan regulasi perampasan aset harus mampu memperkuat upaya negara dalam menelusuri, mengamankan, dan mengambil kembali kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
“Negara tidak boleh hanya menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga harus mampu merampas hasil kejahatan untuk dikembalikan kepada rakyat. Koruptor tidak boleh menikmati kekayaan yang diperoleh dari penderitaan rakyat,” tegas Siti Aisyah.
Sebagai anggota Komisi III DPR RI, Siti Aisyah menekankan bahwa regulasi tersebut harus dibangun dengan prinsip ketegasan, transparansi, dan keadilan. Penegakan hukum juga harus tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Menurutnya, terdapat tiga hal strategis yang harus menjadi perhatian dalam penerapan aturan perampasan aset.
Pertama, perampasan aset harus dilakukan secara tegas dan terukur. Seluruh aset yang terbukti berasal dari tindak pidana korupsi, pencucian uang, maupun kejahatan ekonomi harus dapat ditelusuri dan diproses melalui mekanisme hukum yang jelas serta akuntabel.
Kedua, perlindungan hak rakyat dan pencegahan penyalahgunaan wewenang harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaan regulasi. Siti Aisyah mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah, pengawasan pengadilan, serta perlindungan terhadap hak pihak ketiga yang beritikad baik.
Ketiga, aset hasil perampasan harus dikembalikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaannya perlu dilakukan secara transparan dan diarahkan untuk mendukung sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Siti Aisyah berpandangan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dijatuhi hukuman, tetapi juga dari kemampuan negara memulihkan kerugian dan mengembalikan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat.
Karena itu, ia menegaskan bahwa penguatan instrumen hukum perampasan aset harus berjalan seiring dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.
“Negara harus kuat menghadapi koruptor, tetapi tetap adil dalam menegakkan hukum. Tujuan akhirnya adalah memastikan kekayaan negara dan hak rakyat tidak dirampas oleh praktik kejahatan,” pungkasnya.
Merdeka!





