DPR Kawal Nasib Buruh Krakatau Steel

JAKARTA, BELA RAKYAT – Perjuangan 64 pekerja PT Krakatau Baja Konstruksi yang sebelumnya menghadapi pemutusan hubungan kerja (PHK) akhirnya membuahkan hasil. Melalui fasilitasi pimpinan DPR RI dan Komisi VI DPR RI, para pekerja tersebut kini kembali bekerja setelah tercapai kesepakatan dengan pihak manajemen perusahaan.

Kesepakatan yang dicapai pada 13 November 2026 itu memberikan kepastian hubungan kerja bagi 64 buruh melalui status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selain kembali bekerja, mereka juga mendapatkan upah sesuai Upah Minimum Regional (UMR) serta perlindungan melalui kepesertaan BPJS.

Bacaan Lainnya

Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengatakan, persoalan yang dialami para pekerja tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Sebab, sebagian besar buruh telah mengabdikan diri selama kurang lebih delapan tahun, tetapi belum mendapatkan kejelasan status kerja dan pemenuhan hak-hak dasar sebagai pekerja.

Anggia mengungkapkan, selama bekerja, para buruh menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tidak adanya kontrak kerja yang jelas, upah di bawah standar minimum, belum mendapatkan BPJS, hingga persoalan pembayaran upah lembur yang tidak sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut mendorong DPR RI turun tangan dengan membuka ruang dialog antara perwakilan pekerja dan manajemen perusahaan. Proses mediasi berlangsung sekitar satu bulan hingga menghasilkan kesepakatan yang memberikan jalan keluar bagi para buruh.

Menurut Anggia, kesepakatan tersebut menjadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan industrial sekaligus memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya terhadap pekerja.

Ia menegaskan, perjuangan belum berhenti pada pengembalian status kerja sebagai PKWT. DPR RI masih akan mengawal agar para pekerja memperoleh kepastian hubungan kerja yang lebih baik, termasuk memperjuangkan peluang perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

Anggia juga menyampaikan bahwa Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut meminta agar persoalan tersebut terus mendapatkan perhatian dan pengawalan hingga ada kepastian yang lebih baik bagi para pekerja.

Sementara itu, Ketua Umum Konfederasi KASBI Sunarno menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI dan Komisi VI atas keterlibatan mereka dalam memperjuangkan penyelesaian persoalan buruh PT Krakatau Baja Konstruksi.

Sunarno membenarkan bahwa 64 pekerja sebelumnya mengalami pemberhentian secara sepihak. Selain persoalan PHK, para pekerja juga menghadapi masalah kebebasan berserikat karena keberadaan serikat pekerja sebelumnya mengalami hambatan.

Ia menyambut baik hasil kesepakatan yang memungkinkan seluruh 64 pekerja kembali bekerja serta memberikan ruang bagi serikat pekerja untuk kembali menjalankan aktivitasnya.

Penyelesaian ini menjadi pengingat bahwa keberlangsungan perusahaan, termasuk perusahaan dalam kelompok BUMN, harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Produktivitas perusahaan tidak boleh dibangun dengan mengabaikan kesejahteraan dan kepastian hukum bagi buruh.

DPR RI diharapkan terus menjalankan fungsi pengawasannya agar kesepakatan yang telah dicapai tidak berhenti sebagai solusi sementara, melainkan menjadi awal perbaikan hubungan industrial yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada pekerja.

Bagi 64 buruh tersebut, kesempatan kembali bekerja bukan sekadar persoalan memperoleh penghasilan, tetapi juga menyangkut kepastian masa depan, perlindungan keluarga, dan penghargaan atas pengabdian mereka selama bertahun-tahun.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *