Dua Nyawa Melayang Di Gunung Nona, PB LESDAMI Desak Pemerintah Bongkar Persoalan Tambang Ilegal Di Kabupaten Buru

Ketua Bidang Sumber Daya Mineral (ESDM) PB LESDAMI, Fikson Waemese, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum melakukan evaluasi serta pemeriksaan menyeluruh terhadap aktivitas pertambangan emas di Kabupaten Buru menyusul tragedi longsor di kawasan Gunung Nona, Jumat (20/11/20226).

JAKARTA-BELARAKYAT-Pengurus Besar Lembaga Studi Demokrasi dan Advokasi Masyarakat Indonesia (PB LESDAMI) melalui Ketua Bidang Sumber Daya Mineral (ESDM), Fikson Waemese selaku putra daerah, menyoroti serius peristiwa longsor yang terjadi di kawasan pertambangan emas Gunung Nona, Desa Waepsalit, Kecamatan Lolong Guba, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Selasa, 17 November 2026 tersebut menjadi perhatian publik karena dilaporkan mengakibatkan dua orang penambang meninggal dunia, Jumat (20/11/2026).

Kedua korban diketahui bernama Boi Nurlatu (26), warga Oki Lama, dan Kelvin Waimese (25), warga Desa Waereman, Kecamatan Fena Leisela. Keduanya dilaporkan tertimbun material longsor di kawasan pertambangan sekitar pukul 17.00 WIT.

Bacaan Lainnya

Menanggapi peristiwa tersebut, Fikson Waemese menegaskan bahwa tragedi ini tidak boleh hanya dipandang sebagai kecelakaan di kawasan pertambangan. Lebih dari itu, peristiwa ini harus menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola pertambangan, efektivitas pengawasan pemerintah, serta tanggung jawab seluruh pihak yang memiliki kewenangan terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Buru.

Menurut Fikson, keselamatan masyarakat dan pekerja tambang harus menjadi perhatian utama. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap aktivitas pertambangan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memenuhi standar keselamatan kerja, serta tidak mengabaikan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat.

“Ketika aktivitas pertambangan diduga berlangsung tanpa kepastian legalitas dan pengawasan yang memadai, masyarakat dan para pekerja berada dalam posisi yang sangat rentan. Peristiwa yang merenggut nyawa ini harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Jangan sampai keselamatan masyarakat terus terancam akibat persoalan tata kelola dan pengawasan pertambangan yang belum tertangani secara optimal,” tegas Fikson.

PB LESDAMI: Pemerintah Jangan Tutup Mata Terhadap Persoalan Tambang Di Buru

PB LESDAMI juga menyoroti dugaan aktivitas pertambangan emas tanpa izin di sejumlah kawasan Kabupaten Buru, termasuk Gunung Nona, Waimeho, dan Wainibe.
Fikson menilai persoalan tersebut harus dilihat secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada aspek penindakan hukum. Dampak sosial, ekonomi, keselamatan masyarakat, serta potensi kerusakan lingkungan juga harus menjadi bagian penting dalam evaluasi aktivitas pertambangan di wilayah tersebut.

Ia menilai dugaan kerusakan lingkungan, perubahan kondisi kawasan hutan, terganggunya daerah aliran sungai, serta potensi pencemaran sumber air perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah maupun instansi teknis yang memiliki kewenangan.

Menurutnya, masyarakat tidak boleh terus menanggung risiko dan dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang status legalitas maupun pengelolaannya belum memiliki kepastian.

“Gunung, sungai, hutan, dan sumber air bukan semata-mata ruang untuk kepentingan ekonomi segelintir pihak. Semua itu merupakan bagian dari ruang hidup masyarakat yang harus dijaga dan dilindungi. Pemerintah harus hadir melalui kebijakan dan langkah konkret, termasuk memastikan pengawasan berjalan efektif serta menindaklanjuti setiap dugaan pelanggaran sesuai ketentuan hukum,” ungkap Fikson.

Lima Tuntutan PB LESDAMI Kepada Pemerintah Dan Aparat Penegak Hukum

Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan kepedulian terhadap keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan di Kabupaten Buru, PB LESDAMI melalui Ketua Bidang Sumber Daya Mineral (ESDM), Fikson Waemese, menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

  1. Mendesak Presiden Republik Indonesia dan Kapolri untuk memberikan perhatian khusus terhadap tragedi longsor Gunung Nona serta memastikan proses penanganan dan penyelidikan dilakukan secara transparan, independen, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Mendesak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status legalitas, perizinan, serta tata kelola aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Nona, Waimeho, dan Wainibe.
  3. Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kerusakan ekosistem, kondisi daerah aliran sungai, serta potensi pencemaran lingkungan yang berkaitan dengan aktivitas pertambangan di Kabupaten Buru.
  4. Mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Buru agar membuka informasi kepada masyarakat mengenai langkah pengawasan, kebijakan penanganan, serta tanggung jawab pemerintah dalam menyikapi persoalan pertambangan di wilayah tersebut.
  5. Mendesak pembentukan mekanisme pengawasan pertambangan yang melibatkan masyarakat dan unsur independen, sehingga setiap dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin dapat dilaporkan, diperiksa, dan ditindaklanjuti secara transparan serta berkelanjutan.

Keselamatan Rakyat Dan Kelestarian Lingkungan Harus Menjadi Prioritas

Fikson Waemese kembali menegaskan bahwa persoalan pertambangan di Kabupaten Buru tidak boleh hanya diukur dari nilai ekonomi dan keuntungan hasil tambang. Ada kepentingan masyarakat, keselamatan para pekerja, keberlanjutan lingkungan, serta hak generasi mendatang yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.

PB LESDAMI juga meminta agar seluruh penanganan persoalan pertambangan di Kabupaten Buru dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Jangan menunggu muncul korban berikutnya baru pemerintah bergerak. Kami menginginkan langkah konkret, keterbukaan informasi, pengawasan yang konsisten, dan pertanggungjawaban yang jelas. Kabupaten Buru tidak boleh terus-menerus dihadapkan pada persoalan pertambangan yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan,” tutup Fikson Waemese.

PB LESDAMI menegaskan akan terus mendorong pengawasan publik, advokasi masyarakat, serta penegakan hukum yang berkeadilan. Hal ini penting agar kekayaan alam Kabupaten Buru dapat dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan justru menjadi sumber persoalan sosial, ancaman keselamatan, dan kerusakan lingkungan.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *