JAKARTA – BELA RAKYAT – Fraksi Partai Golkar MPR RI mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengoptimalkan obligasi daerah (municipal bonds) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Langkah ini dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah, khususnya setelah adanya pengurangan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pemanfaatan obligasi daerah dinilai dapat menjadi solusi untuk memperluas sumber pendanaan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun transfer pemerintah pusat.
Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah berpeluang menghimpun dana dari masyarakat dan investor untuk membiayai berbagai proyek strategis, mulai dari pembangunan infrastruktur, fasilitas pelayanan publik, transportasi, hingga pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Daerah Pemilihan (Dapil) Banten I, Adde Rosi Khoerunnisa menjelaskan, (municipal bonds) sebagai salah satu alternatif pembiayaan pembangunan. Langkah tersebut dinilai penting di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah dan berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Pandangan tersebut disampaikan Adde Rosi melalui unggahan di akun Instagram pribadinya. Ia menyoroti pentingnya pemerintah daerah mencari sumber pembiayaan alternatif agar agenda pembangunan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat tidak terhambat akibat berkurangnya dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
Menurut Adde Rosi, kebutuhan pembangunan daerah harus tetap menjadi prioritas. Pengurangan transfer anggaran tidak boleh membuat pemerintah daerah kehilangan kemampuan untuk menjalankan program pembangunan maupun memberikan pelayanan publik secara optimal.
“Kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap harus dipenuhi meskipun terjadi pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mempertimbangkan sumber pembiayaan alternatif,” demikian pernyataan Adde Rosi sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya.
Ia menilai, obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang layak dipertimbangkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Melalui instrumen tersebut, pemerintah daerah berpeluang menghimpun pembiayaan dari pasar keuangan untuk mendukung proyek-proyek pembangunan yang memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
Dorongan ini juga menjadi relevan karena pemerintah daerah dituntut semakin kreatif dan inovatif dalam mengelola keuangan daerah. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap transfer pemerintah pusat perlu diimbangi dengan pengembangan sumber pembiayaan lain yang sah, terukur, dan berkelanjutan.
Namun, penerapan obligasi daerah tentu tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Diperlukan perencanaan yang matang, kemampuan fiskal yang memadai, transparansi pengelolaan, serta pengawasan yang kuat agar penerbitan obligasi tidak justru menjadi beban keuangan daerah di kemudian hari.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Golkar dari Dapil Jawa Barat XI, Ferdiansyah, juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi terkait obligasi daerah.
Ferdiansyah mengingatkan bahwa obligasi daerah bukan instrumen baru dalam sistem keuangan Indonesia. Bahkan, instrumen tersebut telah dikenal sejak masa kolonial Hindia Belanda. Meski demikian, menurutnya, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif agar penerapannya memiliki landasan hukum serta mekanisme pengelolaan yang jelas.
Pandangan kedua legislator Partai Golkar tersebut memperlihatkan pentingnya membangun alternatif pembiayaan daerah yang tidak hanya bertumpu pada alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
Ke depan, obligasi daerah berpotensi menjadi salah satu solusi untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan dan pelayanan publik, serta mendukung berbagai program strategis daerah.
Meski demikian, pemerintah daerah harus memastikan setiap penerbitan obligasi didasarkan pada kebutuhan riil, kelayakan proyek, dan kemampuan membayar kewajiban. Dengan tata kelola yang akuntabel, instrumen ini diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.
Bagi Adde Rosi, yang terpenting adalah memastikan keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan terhambatnya pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dalam mencari sumber pembiayaan harus tetap berjalan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kepentingan rakyat.






