PERMAHI Tolak Wacana Dasco Jadi Cawapres

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) secara tegas menyatakan penolakan terhadap wacana pengusulan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengisi jabatan yang disebut ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Umum PERMAHI, Chaerul Anwar Siauta, menegaskan bahwa pengisian jabatan Wakil Presiden tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan pergantian figur dalam struktur pemerintahan ataupun bagian dari konsolidasi kekuatan politik di antara elite partai.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, posisi Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang memiliki tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara. Karena itu, proses penentuan figur yang akan menduduki jabatan tersebut harus mengedepankan kepentingan nasional, bukan sekadar mempertimbangkan konfigurasi politik kekuasaan.

“Jabatan Wakil Presiden bukan ruang konsolidasi elite partai politik. Ini merupakan jabatan konstitusional yang harus diisi dengan pertimbangan kenegaraan yang matang. Negara membutuhkan figur pemersatu bangsa, bukan sekadar figur yang dianggap mampu memperkuat konfigurasi kekuasaan,” tegas Chaerul dalam pernyataan resmi PERMAHI, Senin (16/11/2026).

Ia mengatakan, PERMAHI menghormati hak politik setiap warga negara, termasuk Sufmi Dasco Ahmad. Namun, penghormatan tersebut tidak berarti setiap wacana pencalonan harus diterima tanpa melalui kritik dan pertimbangan objektif.

“Kami tidak sedang mempersoalkan hak politik seseorang ataupun hak Partai Gerindra untuk mengusulkan kadernya. Tetapi, jabatan Wakil Presiden menyangkut kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, ukurannya tidak boleh berhenti pada kedekatan politik, kekuatan partai, atau posisi seseorang di lingkaran pemerintahan,” ujarnya.

Chaerul menilai, terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan seluruh kekuatan politik dalam menyikapi wacana pengisian jabatan Wakil Presiden.

Pertama, PERMAHI mengingatkan agar mekanisme konstitusional tidak direduksi menjadi formalitas untuk membenarkan keputusan politik yang telah ditentukan oleh elite.

Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari.

“Konstitusi sudah memberikan mekanisme yang jelas. Karena itu, dukungan sejumlah pengurus daerah partai politik terhadap satu nama tidak bisa serta-merta dianggap sebagai legitimasi final untuk menduduki jabatan Wakil Presiden,” katanya.

“Jangan sampai konstitusi hanya dijadikan pintu formal untuk membenarkan keputusan politik yang tidak disertai pertimbangan kebangsaan secara komprehensif. Prosesnya harus konstitusional, tetapi substansinya juga harus berpihak pada kepentingan negara,” sambung Chaerul.

Kedua, PERMAHI menyoroti pentingnya etika koalisi dan keseimbangan kekuatan politik dalam pemerintahan. Menurut Chaerul, koalisi tidak boleh hanya diposisikan sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaan.

“Koalisi pemerintahan bukan sekadar kesepakatan untuk memenangkan kontestasi politik. Di dalamnya ada tanggung jawab bersama untuk memastikan pemerintahan berjalan demi kepentingan masyarakat luas,” ungkapnya.

Ia mengingatkan bahwa dukungan partai-partai politik terhadap figur tertentu tidak boleh menghilangkan pertimbangan mengenai kualitas kepemimpinan nasional.

“Presiden memang memiliki kewenangan konstitusional dalam mengusulkan calon. Namun, kewenangan itu harus dijalankan dengan mempertimbangkan kepentingan bangsa secara luas. Jangan sampai pengisian jabatan Wakil Presiden hanya menjadi momentum pembagian peran dan penguatan pengaruh di antara elite politik,” tegasnya.

“Jabatan Wakil Presiden bukan hadiah bagi partai yang memiliki kedekatan paling kuat dengan Presiden. Itu adalah amanah konstitusional yang pertanggungjawabannya ditujukan kepada bangsa dan negara,” lanjut Chaerul.

Ketiga, PERMAHI mengingatkan Partai Gerindra agar tidak terjebak dalam sentralisasi kekuasaan maupun sirkulasi elite internal partai.

Chaerul mengatakan, menguatnya dukungan sejumlah pengurus daerah Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad merupakan dinamika internal partai. Namun, dukungan tersebut tetap harus diuji melalui pertimbangan kepentingan nasional yang lebih luas.

“Kami mempertanyakan apakah pengusulan figur dari lingkaran elite internal partai sudah benar-benar mempertimbangkan aspirasi kebangsaan, atau justru lebih menonjolkan kepentingan konsolidasi kepemimpinan dalam satu lingkaran politik,” ujarnya.

Ia menegaskan, partai politik yang memiliki posisi strategis dalam pemerintahan nasional harus mampu membedakan kepentingan organisasi dengan kepentingan negara.

“Indonesia terlalu besar untuk hanya dikelola berdasarkan pertimbangan internal satu partai politik. Kepemimpinan nasional tidak boleh terjebak dalam sirkulasi elite yang hanya berputar pada figur-figur dengan kedekatan struktural dan politik terhadap pusat kekuasaan,” kata Chaerul.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa persoalan paling mendasar dalam menentukan Wakil Presiden bukan semata-mata kemampuan administratif maupun pengalaman politik seorang kandidat, melainkan juga kemampuan membangun penerimaan dan kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, Wakil Presiden harus mampu menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, merangkul perbedaan pandangan politik, serta menghadirkan kepemimpinan yang inklusif di tengah keberagaman bangsa.

“Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang memiliki legitimasi sosial, penerimaan lintas elemen bangsa, integritas, dan kapasitas kenegaraan. Bukan hanya seseorang yang memiliki akses kuat terhadap pusat kekuasaan,” tuturnya.

Chaerul juga menilai terdapat perbedaan mendasar antara figur yang memiliki kemampuan menjalankan pemerintahan dengan figur yang mampu merepresentasikan kepentingan kebangsaan.

“Kapasitas teknokratis memang penting. Tetapi, jabatan Wakil Presiden tidak cukup hanya diukur dari kemampuan administratif dan kedekatan dengan Presiden. Ada tanggung jawab politik dan kenegaraan untuk merangkul seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.

“Wakil Presiden harus mampu menjangkau masyarakat yang berada di luar lingkaran politik pemerintahan. Ia harus menjadi representasi kepentingan bangsa, bukan hanya representasi kepentingan kelompok tertentu,” tambahnya.

Atas dasar itu, PERMAHI meminta Presiden Prabowo Subianto agar tidak terburu-buru menentukan figur Wakil Presiden hanya berdasarkan dinamika dukungan politik yang berkembang di internal partai maupun koalisi pemerintahan.

“Kami mendesak Presiden Prabowo agar melihat persoalan ini dari perspektif kepentingan nasional. Pertimbangkan aspirasi masyarakat, keseimbangan politik, integritas, kapasitas kenegaraan, dan penerimaan publik. Jangan hanya melihat siapa yang paling kuat secara politik di sekitar pemerintahan,” tegas Chaerul.

PERMAHI juga meminta seluruh elemen koalisi pemerintahan untuk menjaga etika politik dan tidak menjadikan pengisian jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen distribusi kekuasaan.

“Kami ingin mengingatkan bahwa kekuasaan pemerintahan adalah mandat rakyat. Karena itu, setiap keputusan strategis harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan rakyat, bukan sekadar kepentingan elite yang sedang membangun konsolidasi politik,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, PERMAHI menyampaikan lima tuntutan, yakni menolak wacana pengusulan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon Wakil Presiden, mendesak Presiden mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan nasional, meminta proses pengisian jabatan sesuai konstitusi, mengingatkan partai politik agar tidak menjadikan jabatan Wakil Presiden sebagai instrumen konsolidasi kekuasaan, serta mendorong lahirnya kepemimpinan nasional yang inklusif dan mampu mempersatukan bangsa.

Chaerul menegaskan, sikap penolakan tersebut bukan serangan personal terhadap Sufmi Dasco Ahmad. Menurutnya, PERMAHI sedang menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi mahasiswa hukum untuk memastikan praktik ketatanegaraan tetap berada dalam koridor konstitusi dan etika demokrasi.

“Ini bukan persoalan suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini adalah sikap kritis organisasi mahasiswa hukum dalam mengawal kepentingan negara. Kami ingin memastikan bahwa jabatan publik tidak kehilangan makna konstitusionalnya hanya karena kepentingan politik jangka pendek,” ungkapnya.

Ia menambahkan, demokrasi tidak cukup hanya mengandalkan prosedur formal, tetapi juga membutuhkan etika kekuasaan, tanggung jawab kenegaraan, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

“Jangan sampai pergantian Wakil Presiden justru menjadi preseden bahwa jabatan kenegaraan dapat dipersempit menjadi urusan sirkulasi elite partai. Jabatan Wakil Presiden adalah milik negara, bukan milik partai politik,” pungkas Chaerul.

PERMAHI menegaskan akan terus mengawal dinamika ketatanegaraan dan mendorong agar setiap keputusan strategis pemerintahan senantiasa berorientasi pada konstitusi, kepentingan rakyat, serta persatuan bangsa.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *