Ashari Tambunan Minta Aparat Transparan Usut Dugaan Pencabulan Siswi di Kendari: Pemulihan Korban Harus Jadi Prioritas!

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Lambannya penanganan dugaan kasus pencabulan terhadap seorang siswi SMA berusia 17 tahun di Kendari, Sulawesi Tenggara, mendapat perhatian serius Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ashari Tambunan.

Untuk itu, Ashari meminta aparat penegak hukum memberikan penjelasan terbuka mengenai proses penanganan perkara tersebut sekaligus memastikan hak-hak korban terlindungi.

Bacaan Lainnya

Kasus dugaan kekerasan seksual yang dilaporkan terjadi pada Agustus 2026 lalu itu baru memasuki tahap penetapan tersangka dan penahanan pada 11 November 2026. Jarak waktu hampir tiga bulan tersebut dinilai perlu menjadi bahan evaluasi serius, terutama terkait kecepatan dan efektivitas penanganan laporan kekerasan seksual terhadap anak.

Ashari menilai, korban tidak seharusnya menghadapi ketidakpastian hukum usai mengalami peristiwa meninggalkan trauma mendalam tersebut. Lambannya penanganan berpotensi memperberat beban psikologis korban maupun keluarganya.

“Jangan sampai korban sudah mengalami penderitaan akibat dugaan kekerasan seksual, kemudian harus kembali menghadapi penderitaan karena lambannya proses hukum. Negara harus hadir memberikan kepastian dan perlindungan, bukan membiarkan korban menunggu keadilan terlalu lama,” tegas Ashari.

Lebih lanjut, ia meminta kepolisian menyampaikan perkembangan penyidikan secara transparan, termasuk menjelaskan kendala yang menyebabkan proses penanganan perkara membutuhkan waktu hingga beberapa bulan.

Menurutnya, keterbukaan informasi penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum sekaligus memastikan proses penyidikan berjalan profesional dan akuntabel.

Ashari juga mengingatkan bahwa dugaan tindak pidana tersebut menjadi perhatian khusus karena terduga pelaku merupakan seorang kepala sekolah yang semestinya memiliki tanggung jawab melindungi, membimbing, dan memberikan teladan kepada peserta didik.

“Institusi pendidikan harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak. Jika justru muncul dugaan kekerasan seksual yang melibatkan tenaga pendidik, persoalannya bukan hanya menyangkut proses pidana, tetapi juga menyangkut rusaknya kepercayaan terhadap lingkungan pendidikan,” ujarnya.

Karena itu, ia menegaskan bahwa apabila seluruh unsur tindak pidana terbukti melalui proses peradilan, pelaku harus mendapatkan hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan. Tidak boleh ada perlakuan istimewa maupun upaya melindungi siapa pun dari pertanggungjawaban hukum.

Selain mendesak penuntasan perkara, Ashari meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan di sekolah. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di lingkungan pendidikan.

Ia mendorong setiap sekolah memiliki mekanisme pengaduan yang mudah diakses, aman, dan menjamin kerahasiaan identitas korban. Setiap laporan dugaan kekerasan seksual juga harus ditindaklanjuti tanpa intimidasi, tekanan, ataupun upaya menutupi kejadian.

Ashari turut meminta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), serta instansi terkait memberikan pendampingan komprehensif kepada korban.

Pendampingan tersebut harus mencakup pemulihan psikologis, pemeriksaan dan layanan medis, bantuan hukum, serta jaminan keberlanjutan pendidikan. Menurutnya, perlindungan tidak boleh berhenti ketika proses penyidikan selesai.

“Jangan hanya fokus pada penanganan terhadap terduga pelaku, sementara masa depan korban terabaikan. Korban membutuhkan pendampingan dan pemulihan agar dapat kembali menjalani kehidupan serta pendidikan tanpa rasa takut,” katanya.

Ashari berharap kasus di Kendari menjadi peringatan bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa perlindungan anak di lingkungan pendidikan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar aturan dan imbauan.

Ia menegaskan, ukuran kehadiran negara bukan hanya seberapa jauh aparat memproses pelaku, tetapi juga sejauh mana negara mampu menjamin korban memperoleh keadilan, perlindungan, dan kesempatan untuk pulih dari trauma yang dialaminya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *