JAKARTA – BELA RAKYAT – Wacana regenerasi kepemimpinan nasional menjelang Pilpres 2029 mulai menjadi perhatian sejumlah kalangan. Wakil Ketua Umum DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Raden Umar, menyampaikan pandangannya agar Ketua Harian DPP Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, dipertimbangkan sebagai salah satu figur potensial untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Menurut Raden Umar, Dasco memiliki pengalaman politik dan kelembagaan yang menarik untuk menjadi bagian dari diskursus kepemimpinan nasional. Selain menduduki posisi strategis di Partai Gerindra dan DPR RI, Dasco dinilai memiliki ruang komunikasi yang luas dengan berbagai kekuatan politik dan elemen masyarakat.
“Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga mampu membangun jembatan komunikasi di antara berbagai kepentingan. Saya melihat Pak Sufmi Dasco Ahmad memiliki pengalaman dan peran strategis dalam mengorkestrasi komunikasi antarelite, menjembatani perbedaan pandangan, serta membangun ruang dialog di tengah dinamika politik nasional,” ujar Raden Umar.
Ia berpandangan, tantangan pemerintahan ke depan semakin kompleks. Presiden tidak hanya membutuhkan dukungan politik di parlemen, tetapi juga membutuhkan koordinasi yang efektif, stabilitas kelembagaan, dan kemampuan merawat hubungan dengan berbagai kelompok masyarakat.
Menurutnya, posisi Wakil Presiden memiliki arti strategis. Jabatan tersebut bukan sekadar pendamping Presiden dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan, melainkan juga dapat menjadi simpul koordinasi dan penguatan komunikasi antara pemerintah, parlemen, partai politik, serta berbagai elemen strategis bangsa.
Raden Umar menilai, pengalaman Dasco sebagai pimpinan DPR RI dan Ketua Harian Partai Gerindra memberinya perspektif mengenai bagaimana dinamika politik dan pemerintahan bekerja.
Pengalaman di dua ruang strategis tersebut menjadi bagian penting dalam melihat kompleksitas pengambilan keputusan, membangun kesepahaman, dan mengelola perbedaan kepentingan.
“Keunggulan seorang pemimpin tidak semata-mata diukur dari seberapa besar kekuatan politik yang dimilikinya, tetapi juga dari kemampuannya mempertemukan berbagai kepentingan menjadi sebuah kesepakatan produktif. Politik membutuhkan kemampuan komunikasi, negosiasi, dan kepercayaan. Dalam hal ini, rekam peran Pak Dasco di parlemen dan partai politik layak menjadi bahan pertimbangan,” katanya.
Lebih lanjut, Raden Umar menyoroti pentingnya kemampuan mengorkestrasi berbagai kelompok dalam mendukung agenda pembangunan nasional.
“Indonesia merupakan negara besar dengan keragaman kepentingan, latar belakang sosial, serta aspirasi politik. Karena itu, pembangunan membutuhkan kepemimpinan yang mampu merangkul berbagai kalangan tanpa menghilangkan ruang perbedaan”, tegasnya.
Ia menyebut, hubungan harmonis antara pemerintah dan parlemen, komunikasi dengan organisasi kepemudaan, kalangan akademisi, profesional, dunia usaha, hingga masyarakat sipil merupakan faktor penting dalam memastikan kebijakan pemerintah memperoleh dukungan sekaligus pengawasan publik.
“Jangan sampai kekuatan politik hanya berhenti pada konsolidasi elite. Yang lebih penting adalah bagaimana konsolidasi tersebut menghasilkan kebijakan yang berdampak langsung bagi rakyat. Kita membutuhkan figur yang mampu menghubungkan kepentingan politik dengan kebutuhan masyarakat, serta memastikan komunikasi antara pusat pengambilan keputusan dan aspirasi publik tetap terjaga,” tegasnya.
Raden Umar juga berpandangan bahwa kepemimpinan nasional ke depan harus mampu menjaga kesinambungan agenda pembangunan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat efektivitas pelaksanaan program pemerintah.
“Tantangan seperti pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan sumber daya manusia membutuhkan kerja sama lintas sektor yang konsisten”, jelasnya.
Dalam pandangannya, figur Wakil Presiden perlu memiliki kemampuan bekerja secara komplementer dengan Presiden. Artinya, bukan membangun pusat kekuasaan tersendiri, melainkan memperkuat koordinasi pemerintahan, membantu mengurai hambatan pelaksanaan kebijakan, dan memastikan berbagai agenda strategis berjalan secara terintegrasi.
“Presiden membutuhkan mitra kerja yang mampu memperkuat orkestrasi pemerintahan. Bukan sekadar mendampingi secara formal, tetapi mampu membangun koordinasi, menjaga komunikasi lintas lembaga, dan membantu memastikan agenda strategis negara berjalan efektif. Itulah perspektif yang perlu menjadi pertimbangan dalam membicarakan figur Wakil Presiden ke depan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, keterlibatan generasi muda dalam diskursus kepemimpinan nasional juga penting.
“Pemuda tidak boleh hanya menjadi penonton dalam dinamika politik, tetapi harus ikut menyampaikan gagasan mengenai kriteria kepemimpinan yang dibutuhkan Indonesia, terutama terkait integritas, kapasitas, pengalaman, dan keberpihakan terhadap kepentingan rakyat”, ungkapnya.
Raden Umar berharap muncul diskusi publik yang lebih substantif mengenai figur-figur potensial untuk mengisi kepemimpinan nasional mendatang.
Menurutnya, pembicaraan mengenai calon Wakil Presiden seharusnya tidak semata-mata didasarkan pada popularitas, tetapi juga mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman kelembagaan, kemampuan membangun kolaborasi, dan kontribusi terhadap demokrasi.
“Nama Pak Sufmi Dasco Ahmad patut masuk dalam diskursus tersebut. Tentu ini merupakan pandangan dan aspirasi politik yang terbuka untuk diperdebatkan secara demokratis. Pada akhirnya, penentuan kepemimpinan nasional merupakan kewenangan partai politik dan rakyat melalui mekanisme konstitusional. Namun, masyarakat juga berhak menyampaikan pandangan mengenai figur yang dinilai memiliki pengalaman dan kapasitas untuk berkontribusi bagi masa depan bangsa,” pungkasnya.






