JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru atau yang akrab disapa Gus Falah, mendesak agar dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap santri Pondok Pesantren Nurul Bayan di Pangandaran, Jawa Barat, diusut secara menyeluruh. Ia menegaskan, tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk apabila dugaan pelanggaran tersebut melibatkan oknum anggota TNI.
Gus Falah memandang kasus yang dilaporkan melibatkan sedikitnya enam santri dan santriwati itu bukan persoalan sepele. Dugaan tindakan kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan pendidikan keagamaan harus mendapatkan perhatian serius dari negara.
Menurutnya, proses penanganan perkara harus dilakukan secara transparan, objektif, dan profesional. Identitas maupun kedudukan seseorang tidak boleh memengaruhi penegakan hukum.
“Tidak boleh ada impunitas! Siapa pun yang melakukan kekerasan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Seragam dan pangkat tidak boleh menjadi tameng untuk terhindar dari proses hukum,” tegas Gus Falah, Senin (16/11/2026).
Ia juga meminta jajaran TNI segera melakukan pemeriksaan dan penyelidikan secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum prajurit dalam peristiwa tersebut.
Selain mengungkap fakta kejadian, Gus Falah menekankan pentingnya memastikan kondisi para korban. Perlindungan, pendampingan, serta pemulihan terhadap santri dan santriwati yang diduga menjadi korban harus menjadi perhatian utama.
Bagi Gus Falah, penegakan hukum dalam kasus ini juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat harus ditangani secara serius agar tidak menimbulkan persepsi adanya perlakuan istimewa di hadapan hukum.
Ia mengingatkan bahwa keberadaan TNI sebagai alat negara memiliki mandat utama untuk menjaga kedaulatan sekaligus melindungi masyarakat. Karena itu, tindakan yang bertentangan dengan prinsip perlindungan rakyat tidak boleh ditoleransi.
Terlebih, dugaan kekerasan tersebut menyangkut santri dan santriwati yang seharusnya memperoleh rasa aman dalam menjalani pendidikan di lingkungan pesantren.
“Negara tidak boleh kalah oleh arogansi oknum. Keadilan bagi para korban harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
Gus Falah berharap pengusutan kasus ini menjadi bukti bahwa supremasi hukum berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara masyarakat sipil dan aparat negara ketika berhadapan dengan dugaan pelanggaran hukum.






