Oleh: Munawir Kamaluddin, Guru Besar UIN Alauddin
Pasca pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI, perhatian publik tertuju pada satu pertanyaan besar: siapa yang paling berpeluang menggantikannya sebagai orang nomor dua di republik ini? Apakah Presiden Prabowo akan memilih orang kepercayaannya dari internal Gerindra, mengakomodasi kepentingan partai koalisi, atau justru menghadirkan figur alternatif dengan kapasitas dan pengalaman profesional?
Pertanyaan ini bukan sekadar perebutan kursi kekuasaan. Posisi Wakil Presiden merupakan jabatan konstitusional yang menuntut integritas, kapasitas kepemimpinan, loyalitas kenegaraan, serta kemampuan menjadi mitra strategis Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan dan kepentingan bangsa.
Secara konstitusional, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Dengan demikian, proses penggantian tidak cukup ditentukan oleh popularitas dan lobi politik, tetapi harus berlangsung melalui mekanisme konstitusi.
Dari lingkaran internal Gerindra, sejumlah nama berpotensi diperhitungkan, antara lain Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, dan Ahmad Muzani. Mereka memiliki kedekatan politik dengan Prabowo serta pengalaman dalam struktur partai dan pemerintahan. Jika Presiden mengutamakan loyalitas, kesinambungan visi, dan kendali politik internal, kader Gerindra tentu memiliki peluang tersendiri.
Namun, pilihan tidak harus berhenti pada lingkaran internal. Partai-partai koalisi juga memiliki figur yang dapat diperhitungkan, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Zulkifli Hasan, Bahlil Lahadalia, dan Muhaimin Iskandar. Nama Puan Maharani pun layak masuk dalam peta pertimbangan. Sebagai Ketua DPR RI dan salah satu tokoh penting PDI Perjuangan, Puan memiliki pengalaman politik dan ketatanegaraan serta jejaring yang luas. Jika dipilih, kehadirannya berpotensi menjadi jembatan kompromi politik yang lebih besar antara pemerintah dan kekuatan parlemen. Namun, peluang tersebut sangat bergantung pada dinamika hubungan politik antara Prabowo dan PDI Perjuangan.
Nama Dedi Mulyadi atau KDM juga menarik diperhitungkan. Sebagai Gubernur Jawa Barat sekaligus kader Gerindra, ia memiliki popularitas, kemampuan komunikasi publik, dan pengalaman memimpin pemerintahan daerah. Kedekatannya dengan masyarakat menjadi modal politik yang kuat. Namun, popularitas tidak otomatis menjamin kesiapan menjalankan tanggung jawab nasional. Penunjukannya juga berpotensi dibaca sebagai semakin kuatnya dominasi Gerindra di pusat kekuasaan.
Figur alternatif berikutnya adalah Andi Amran Sulaiman. Menteri Pertanian yang berlatar belakang pengusaha dan akademisi ini memiliki pengalaman panjang dalam bidang pertanian, birokrasi, serta pengelolaan sektor strategis pangan. Ia pernah menjabat Menteri Pertanian periode 2014–2019 dan kembali dipercaya sejak 2023. Latar belakang pendidikan doktoral dan pengalaman profesionalnya memberikan warna berbeda dalam bursa pengganti Wakil Presiden. Sebuah survei yang diberitakan pada November 2026 bahkan menempatkan Amran pada posisi teratas dalam klaster menteri Kabinet Merah Putih dengan angka 19,3 persen.
Nama Jenderal TNI (Purn.) Gatot Nurmantyo juga patut diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat dari jalur alternatif, khususnya dengan latar belakang militer dan pengalaman kepemimpinan strategis. Ia pernah menjabat Panglima TNI, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Pangkostrad, Pangdam V/Brawijaya, Gubernur Akademi Militer, serta Komandan Kodiklat TNI AD. Lulusan Akademi Militer 1982 ini memiliki pengalaman panjang dalam kepemimpinan teritorial, operasi militer, pendidikan, dan pembinaan pertahanan negara.
Pengalamannya memimpin TNI yang membawahi tiga matra memberikan perspektif strategis mengenai pertahanan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Jika Prabowo menghendaki figur dengan ketegasan, disiplin, pengalaman komando, serta wawasan geopolitik dan pertahanan, Gatot merupakan nama yang layak masuk dalam kalkulasi politik menuju RI-2. Namun, pengalaman militer tentu perlu dilengkapi kemampuan diplomasi, komunikasi politik, dan pemahaman tata kelola pemerintahan sipil.
Selain itu, Mahfud MD dapat dipertimbangkan karena pengalaman ketatanegaraan, hukum, dan pemerintahan. Sri Mulyani memiliki kapasitas dalam pengelolaan ekonomi dan fiskal, sedangkan Andika Perkasa membawa pengalaman kepemimpinan di bidang pertahanan. Figur-figur ini menawarkan perspektif profesional dan teknokratis yang dapat melengkapi konfigurasi politik pemerintahan.
Meski demikian, kapasitas personal tetap harus bertemu dengan dukungan politik dan penerimaan melalui mekanisme konstitusional.
Dengan demikian, peluang setiap figur sangat bergantung pada pertimbangan Presiden Prabowo. Jika yang diutamakan adalah loyalitas dan kendali internal, kader Gerindra berpeluang lebih besar. Jika yang dicari adalah kompromi dan keseimbangan koalisi, figur dari partai politik lain, termasuk Puan Maharani, dapat menjadi pilihan. Sementara itu, jika Presiden menghendaki penguatan kapasitas profesional, teknokratis, dan pertahanan nasional, nama seperti Amran Sulaiman, Gatot Nurmantyo, Mahfud MD, Sri Mulyani, maupun Andika Perkasa layak masuk dalam pertimbangan.
Namun, satu hal harus ditegaskan: loyalitas kepada Presiden memang penting dalam kerja pemerintahan, tetapi loyalitas kepada konstitusi, bangsa, dan rakyat jauh lebih mendasar. Wakil Presiden bukan jabatan untuk membalas jasa, membagi kekuasaan, atau sekadar mengakomodasi kepentingan kelompok. Ia membutuhkan sosok yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, perekat kekuatan nasional, sekaligus penjaga kepentingan publik.
Pergantian Wakil Presiden seharusnya menjadi momentum memperkuat kualitas kepemimpinan nasional, bukan sekadar memindahkan keseimbangan kursi kekuasaan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya siapa yang akan duduk di kursi RI-2, melainkan bagaimana pemerintahan menjaga kepercayaan rakyat dan membawa masa depan bangsa.
Walhasil, Indonesia tidak sekadar membutuhkan Wakil Presiden yang paling loyal kepada kekuasaan, melainkan sosok yang paling mampu mengabdi kepada negara. Sebab, kursi RI-2 bukan hadiah politik, melainkan amanah konstitusi dan tanggung jawab sejarah.
