Oleh: Andianto, S.H., Ketua Umum Poros Prabowo Presiden
Kekosongan Jabatan Wakil Presiden RI
Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan Wakil Presiden.
Hal tersebut diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 hasil Amandemen Keempat yang menyatakan: “Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.”
Ketentuan ini menegaskan bahwa hak untuk mengusulkan calon Wakil Presiden RI berada pada Presiden definitif, yakni Bapak Prabowo Subianto.
Selanjutnya, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), tepatnya pada Pasal 46 sampai dengan Pasal 49. Pasal 46 UU MD3 menyebutkan: “Apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 hari untuk memilih penggantinya. Presiden berkewajiban mengusulkan dua orang calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna tersebut dilaksanakan.”
Dengan demikian, Presiden memiliki waktu paling lambat 14 hari untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden kepada MPR RI, dan MPR RI wajib menggelar Sidang Paripurna untuk memilih Wakil Presiden RI paling lama dalam waktu 60 hari.
Siapakah Calon Wakil Presiden yang Akan Diusulkan Presiden Prabowo?
Kewenangan mengusulkan dua calon Wakil Presiden RI merupakan hak prerogatif Presiden. Lalu, apa yang menjadi pertimbangan Presiden dalam mengajukan dua nama tersebut?
Tentu saja, calon Wakil Presiden harus memenuhi syarat utama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 6 UUD 1945, Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023. Syarat-syarat tersebut merupakan syarat formal dan normatif bagi seorang Calon Wakil Presiden RI.
Di samping syarat formal dan normatif tersebut, ada tiga pertimbangan penting bagi Presiden dalam mengusulkan dua nama Calon Wakil Presiden, yaitu:
1. Mampu menjaga stabilitas politik, pertahanan, dan keamanan, serta memahami kondisi geopolitik internasional.
2. Sejalan dengan Presiden dalam mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi menuju kemandirian ekonomi bangsa, menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045, sesuai dengan tujuan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
3. Memiliki komitmen untuk menegakkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (law enforcement) dan menjunjung prinsip bahwa hukum berlaku sama bagi semua warga negara (equality before the law). Dua Cawapres yang Diusulkan Presiden
Lalu, siapa sosok yang paling tepat dengan kriteria tersebut?
Dalam berbagai pembicaraan di kalangan elite, serta yang telah beredar di berbagai media massa dan media sosial, muncul sejumlah nama Calon Wakil Presiden yang diperkirakan akan diusulkan Presiden kepada MPR RI. Nama-nama tersebut antara lain: Sufmi Dasco Ahmad, Puan Maharani, Pramono Anung, Syafrie Syamsudin, Kang Dedi Mulyadi (KDM), Bahlil Lahadalia, Sugiono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Hatta Rajasa.
Semoga dua nama yang nantinya diusulkan Presiden kepada MPR RI dapat bekerja sama dengan baik bersama Presiden Prabowo untuk menyelesaikan berbagai problematika bangsa, menuju Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan keinginan rakyat dan bangsa Indonesia.
