JAKARTA – BELA RAKYAT – Nama Sarifuddin Sudding menjadi salah satu sorotan besar dalam dinamika politik nasional menyusul pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu aktor yang tercatat selalu menyuarakan desakan agar Gibran mundur jauh sebelum proses pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) bergulir secara resmi di DPR RI.
Bukan sekadar memberikan komentar setelah isu pemakzulan berkembang, Sudding justru menjadi salah satu legislator yang sejak awal secara terbuka mendorong agar Gibran meletakkan jabatan Wakil Presiden. Jejak pernyataannya menunjukkan konsistensi sikap, mulai dari desakan pengunduran diri secara sukarela hingga dukungan terhadap mekanisme konstitusional apabila pilihan tersebut tidak ditempuh.
Dan Nama Sarifuddin Sudding menjadi salah satu sorotan dalam dinamika politik yang mengiringi polemik jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia tercatat sebagai salah satu politikus parlemen yang paling awal secara terbuka menyuarakan agar Gibran mengundurkan diri dari jabatannya.
Jauh sebelum isu pengunduran diri Gibran menjadi pembicaraan besar di parlemen, Sudding sudah menyampaikan sikapnya secara terbuka. Ia bahkan tidak hanya menyampaikan desakan melalui pernyataan kepada media, tetapi juga mendorong penggunaan mekanisme konstitusional melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI.
Jejak digital pemberitaan memperlihatkan konsistensi sikap Sudding sejak awal November 2026. Pada Jumat (6/11/2026), melalui pemberitaan detikNews, Sudding secara tegas menyatakan Gibran seharusnya mundur karena dinilai telah kehilangan legitimasi moral sebagai Wakil Presiden.
Pernyataan tersebut muncul setelah aksi penurunan foto Gibran di kantor DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudding menilai tindakan masyarakat tersebut merupakan bentuk ekspresi kekecewaan terhadap persoalan legitimasi jabatan Wakil Presiden.
“Dan untuk itu, ketika dia sudah tidak mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat seperti itu, sebagai Wakil Presiden dia harus mundur dalam jabatannya,” demikian pernyataan Sudding yang dikutip detikNews pada 6 November 2026.
Tidak berhenti di situ, Sudding juga mengingatkan bahwa apabila Gibran tidak bersedia mengundurkan diri, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menggunakan Hak Menyatakan Pendapat berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.
Sehari kemudian, Sabtu (7/11/2026), melalui pemberitaan JPNN, Sudding kembali menyampaikan desakan agar Gibran secara sukarela meletakkan jabatannya. Ia menilai pengunduran diri merupakan bentuk penghormatan terhadap putusan pengadilan sekaligus upaya menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan negara.
Pada Senin (9/11/2026), pemberitaan Warta Ekonomi kembali mengangkat sikap Sudding yang menawarkan dua konsekuensi politik apabila Gibran tidak mengambil langkah pengunduran diri, yakni menghadapi proses melalui jalur konstitusional.
Puncaknya terjadi pada Rabu (11/11/2026), ketika Sudding tampil langsung dalam forum pengusulan Hak Menyatakan Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ia menjadi satu-satunya anggota Fraksi PAN yang tercatat membubuhkan tanda tangan dalam lembar usulan HMP pada forum penyerahan tersebut.
Fakta ini menjadi perhatian karena PAN memiliki 48 kursi di DPR RI. Di tengah dinamika politik tersebut, Sudding tampil sebagai legislator PAN yang secara terbuka mengambil langkah formal dalam pengguliran HMP terhadap Gibran.
Media Indonesia, Kompas.com, dan Tirto turut memberitakan posisi Sudding sebagai satu-satunya anggota Fraksi PAN yang menandatangani usulan dalam forum tersebut. Sudding sendiri menjelaskan bahwa langkahnya merupakan bagian dari arahan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan menegaskan bahwa partainya tetap berada dalam satu garis komando.
Ia juga merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan dokumen persyaratan pendidikan Gibran. Menurut Sudding, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap harus mendapatkan tindak lanjut melalui mekanisme yang berlaku.
Di luar keberaniannya mengambil sikap dalam polemik tersebut, Sudding bukanlah sosok baru dalam dunia politik dan penegakan hukum. Ia memiliki latar belakang panjang sebagai advokat, aktivis bantuan hukum, serta legislator yang telah beberapa periode berkiprah di Senayan.
Lahir pada 6 Agustus 1966, Sudding menempuh pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum Tata Negara dari Universitas Muslim Indonesia. Pengalaman profesionalnya antara lain pernah menjadi Kepala Bidang Operasional YLBHI Cabang Makassar pada 1990–1997 dan memimpin PBHI Wilayah Sulawesi Selatan pada 1997–2004.
Pengalaman tersebut menjadi bagian dari perjalanan panjangnya sebelum memasuki panggung politik nasional. Sudding pernah memimpin DPW Partai Bintang Reformasi Sulawesi Selatan, kemudian berkiprah melalui Partai Hanura sebelum bergabung dengan PAN.
Kariernya di DPR RI dimulai pada periode 2009–2014 melalui Partai Hanura. Ia kembali terpilih pada periode berikutnya dan kemudian melanjutkan kiprahnya di parlemen hingga periode 2024–2029. Pada Pemilu 2024, ia terpilih dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah dengan perolehan 43.318 suara.
Saat ini, Sudding bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi persoalan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PAN MPR RI.
Sudding menilai putusan pengadilan harus dihormati dan ditindaklanjuti. Menurutnya, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan administrasi pendidikan, tetapi juga menyangkut persyaratan formal pencalonan Wakil Presiden.
Pada 10 November 2026, sikap tersebut kembali ditegaskan. Sudding berpandangan Gibran tidak perlu menunggu proses hukum lain untuk menentukan sikap mundur apabila putusan Mahkamah Agung telah memiliki kekuatan hukum tetap.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Sudding menjelaskan bahwa sikap tersebut diambil setelah dirinya mencermati Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2026 yang berkaitan dengan dokumen penyetaraan ijazah Gibran.
Di hadapan pimpinan DPR, Sudding menjelaskan terdapat dua kemungkinan tindak lanjut terhadap putusan lembaga peradilan.
“Yang pertama dilaksanakan secara sukarela oleh yang bersangkutan dengan cara mengundurkan diri, yang kedua ada upaya eksekusi lewat jalur konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7A,” ungkapnya.
Pernyataan terakhir Sudding: Pengunduran diri langkah elegan
Setelah Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan MPR RI pada Kamis, 12 November 2026, Sudding kembali memberikan tanggapan.
Ia menilai keputusan tersebut sebagai langkah yang baik dan elegan dibandingkan apabila persoalan harus berlanjut melalui proses pemakzulan.
“Saya kira itu langkah yg baik dan elegan ketika dia mundur,” ujar Sudding.
Namun, Sudding juga mengingatkan bahwa apabila proses pemberhentian dilakukan melalui pemakzulan berdasarkan Pasal 7A dan HMP yang telah digulirkan anggota DPR, persoalan tersebut berpotensi berkembang ke ranah hukum.
Ia menyoroti kemungkinan adanya rekomendasi untuk menindaklanjuti dugaan persoalan dokumen persyaratan pencalonan Gibran.
“Karena kalau dia diberhentikan dengan cara pemakzulan sesuai Pasal 7A dengan HMP yg digulirkan oleh anggota DPR, tidak tertutup kemungkinan selain ybs diberhentikan secara politik akan tetapi juga akan ada rekomendasi proses hukum ke arah pemalsuan dokumen terkait syarat utk maju selaku wakil presiden,” ungkapnya.
Sudding bahkan mengingatkan bahwa kemungkinan pertanggungjawaban hukum tidak hanya berkaitan dengan satu orang.
“Dan tentunya akan banyak pihak yg akan di mintai pertanggungjawaban hukum trrkait masalah itu,” tambahnya.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan kemungkinan tindak lanjut hukum yang disampaikan Sudding, bukan penetapan bahwa tindak pidana pemalsuan dokumen telah terbukti.
Pengunduran diri Gibran juga berdampak langsung terhadap agenda politik di parlemen. ANTARA melaporkan bahwa rapat paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan HMP pada 12 November 2026 dibatalkan setelah surat pengunduran diri Gibran diserahkan kepada MPR.
Perjalanan sikap Sarifuddin Sudding dalam polemik ini memperlihatkan rangkaian langkah yang dapat ditelusuri melalui pemberitaan: mulai dari desakan mundur pada 6 November, penguatan sikap pada 7–10 November, penandatanganan HMP pada 11 November, hingga respons atas pengunduran diri Gibran pada 12 November 2026.
Di tengah dinamika politik tersebut, Sudding menjadi salah satu figur legislatif yang menonjol dalam mendorong penyelesaian persoalan melalui jalur konstitusional. Jejak digital pernyataannya memperlihatkan bahwa desakan pengunduran diri dan gagasan penggunaan HMP telah ia suarakan sebelum proses pengusulan resmi mendapat dukungan 120 anggota DPR dari delapan fraksi.
