Komisi III DPR RI Dorong Penyelidikan, Penegakan Hukum, dan Pemulihan Sungai
JAKARTA – BELA RAKYAT – Dugaan pencemaran lingkungan di Sungai Tapung yang mengakibatkan banyak ikan mati menjadi perhatian masyarakat Desa Koto Gharo. Warga menyampaikan langsung pengaduan kepada Hj. Siti Aisyah, Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PDI Perjuangan, agar persoalan tersebut segera mendapatkan perhatian dan penanganan dari instansi terkait.
Pengaduan masyarakat tersebut berkaitan dengan kondisi Sungai Tapung yang diduga mengalami pencemaran. Warga mengkhawatirkan dampaknya terhadap ekosistem sungai, kesehatan keluarga, serta keberlangsungan mata pencaharian masyarakat yang selama ini bergantung pada sumber daya sungai.
Menanggapi aspirasi tersebut, Siti Aisyah menyatakan telah menerima dan mendengarkan langsung keluhan masyarakat Desa Koto Gharo. Ia menegaskan bahwa dugaan pencemaran lingkungan tidak boleh dibiarkan tanpa penyelidikan yang jelas.
Menurutnya, kematian ikan dalam jumlah banyak harus menjadi perhatian serius pemerintah dan aparat penegak hukum. Diperlukan pemeriksaan langsung untuk memastikan kondisi kualitas air sekaligus mengungkap penyebab kematian ikan di Sungai Tapung.
Siti Aisyah mendorong instansi berwenang segera turun ke lapangan melakukan investigasi dan pengujian sampel air. Langkah tersebut penting agar penanganan persoalan tidak hanya didasarkan pada dugaan, tetapi juga didukung hasil pemeriksaan ilmiah dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebagai Anggota Komisi III DPR RI yang membidangi penegakan hukum, ia juga menyoroti pentingnya penanganan aspek hukum apabila ditemukan indikasi tindak pidana pencemaran lingkungan.
Ia meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Apabila terbukti terdapat pihak yang melakukan pelanggaran, proses hukum harus dijalankan tanpa pandang bulu.
Selain penyelidikan dan penegakan hukum, Siti Aisyah turut mendorong pemerintah memastikan langkah pemulihan lingkungan Sungai Tapung. Menurutnya, perlindungan terhadap masyarakat terdampak harus menjadi bagian penting dari penyelesaian persoalan tersebut.
Pemerintah juga perlu memastikan keamanan sumber air yang digunakan masyarakat serta melakukan langkah pencegahan agar dugaan pencemaran serupa tidak kembali terjadi.
Siti Aisyah menegaskan bahwa aspirasi masyarakat harus ditindaklanjuti melalui langkah konkret, bukan sekadar diterima sebagai laporan atau keluhan.
“Pengaduan rakyat tidak boleh berhenti sebagai keluhan. Harus ada tindakan nyata. Sungai Tapung harus diselamatkan, hak masyarakat harus dilindungi, dan hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Ia berharap instansi terkait segera memberikan respons dan menyampaikan hasil penanganan secara terbuka kepada masyarakat Desa Koto Gharo.
Bagi Siti Aisyah, persoalan dugaan pencemaran Sungai Tapung bukan hanya menyangkut kematian ikan, melainkan juga menyangkut perlindungan lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, dan hak warga untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
Ia memastikan aspirasi masyarakat tersebut perlu mendapatkan perhatian serius agar persoalan yang dikeluhkan warga Koto Gharo memperoleh kejelasan dan penyelesaian sesuai hukum yang berlaku.
