HNW Kritik Penundaan Wajib Halal hingga 2028: Mestinya Dipercepat, Bukan Kembali Diundur

JAKARTA – BELA RAKYAT –  Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengkritik keputusan pemerintah yang kembali menunda pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi sejumlah produk hingga 17 Oktober 2028. Ia juga menyoroti pernyataan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mengaku tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

HNW mengaku prihatin apabila benar BPJPH sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal justru tidak dilibatkan dalam kebijakan strategis tersebut. Terlebih, Kepala BPJPH sebelumnya juga mengungkapkan adanya dugaan intervensi pihak yang disebut sebagai “londo ireng” dalam proses pengambilan keputusan penundaan kewajiban sertifikasi halal, sebagaimana disampaikan secara terbuka pada 18 November 2026.

Bacaan Lainnya

Menurut HNW, BPJPH bersama berbagai unsur masyarakat, termasuk Komisi VIII DPR RI, sejak awal mendukung pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai telah mempertimbangkan masa transisi yang cukup panjang, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK), yakni hingga 12 tahun sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

“BPJPH bersama unsur masyarakat, termasuk kami di Komisi VIII DPR RI, sejak awal mendukung penetapan kewajiban halal pada Oktober 2026. Hal ini sudah sesuai dengan penahapan kewajiban sertifikasi halal, khususnya bagi UMKM yang membutuhkan waktu hingga 12 tahun sejak disahkannya UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Ia mengaku terkejut karena keputusan penundaan kembali dilakukan secara mendadak tanpa pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI sebagai mitra kerja BPJPH. Karena itu, pemerintah diminta menjelaskan secara terbuka alasan di balik perubahan kebijakan tersebut, terlebih jika benar lembaga yang menjadi leading sector penyelenggaraan sertifikasi halal justru tidak dilibatkan.

Penundaan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP Nomor 42 Tahun 2024. Melalui regulasi tersebut, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal untuk sejumlah kategori produk diperpanjang hingga 17 Oktober 2028.

HNW juga menyoroti masih terbatasnya cakupan sertifikasi halal di Indonesia. Hingga Oktober 2026, tercatat sekitar 4,45 juta sertifikat halal telah diterbitkan untuk 3,52 juta pelaku usaha. Sementara itu, jumlah unit UMKM nasional diperkirakan telah melampaui 64 juta.

“Ini juga harus menjadi evaluasi BPJPH, karena cakupan pelaku usaha bersertifikat halal baru sekitar 5,5 persen. Maka, selain mempertanyakan mengapa tidak dilibatkan dalam keputusan pemerintah, BPJPH juga perlu menjawab mengapa cakupan sertifikasi halal masih sangat terbatas. Potensi UMKM kita sangat besar dan pekerjaan rumah BPJPH masih panjang,” tegasnya.

Berdasarkan data aplikasi Satu Data Halal, penerbitan sertifikat halal tertinggi secara tahunan terjadi pada 2023 dengan capaian 1.233.756 sertifikat. Angka tersebut merupakan bagian dari akumulasi penerbitan sertifikat sejak BPJPH dibentuk sebagai unit di bawah Kementerian Agama pada 2017.

Selanjutnya, melalui Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tertanggal 5 November 2024, BPJPH ditetapkan sebagai lembaga pemerintah nonkementerian. Proses pemisahan kelembagaan dari Kementerian Agama kemudian dilaksanakan melalui serah terima pada Juli 2025.

Namun, HNW menyayangkan capaian sertifikasi halal dalam dua tahun terakhir belum mampu menyamai capaian pada periode sebelumnya. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius bagi BPJPH untuk meningkatkan kinerja dan menghadirkan berbagai terobosan dalam memperluas jangkauan sertifikasi halal.

“Dua tahun terakhir setelah BPJPH resmi mandiri, capaian sertifikasi halal disayangkan juga belum bisa menyamai periode sebelumnya. Ini juga harus menjadi catatan untuk perbaikan kinerja BPJPH ke depan, sehingga pada pengambilan keputusan berikutnya BPJPH bisa lebih dilibatkan karena sudah bisa menghadirkan berbagai terobosan kinerja,” lanjutnya.

Lebih jauh, HNW menegaskan bahwa masyarakat Muslim sebagai mayoritas penduduk Indonesia memiliki hak untuk memperoleh kepastian mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Hak tersebut merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin melalui UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Ia mengingatkan agar penundaan kewajiban sertifikasi halal tidak berujung pada tertundanya perlindungan konsumen dan pemenuhan hak masyarakat atas produk halal. Pemerintah, kata dia, seharusnya hadir membantu UMKM mendapatkan sertifikat halal, sementara BPJPH perlu meningkatkan kinerja agar proses sertifikasi berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak pelaku usaha.

“Jangan sampai penundaan kewajiban sertifikasi halal membuat perlindungan konsumen dan pemenuhan HAM mereka ikut tertunda. Pemerintah harusnya membantu UMKM memperoleh sertifikat halal dan BPJPH harusnya juga meningkatkan kinerjanya,” ujarnya.

HNW menambahkan, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia mengingat posisinya sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar. Karena itu, pemerintah semestinya memperkuat ekosistem halal nasional dan menjadi pelopor dalam penerapan jaminan produk halal, bukan justru berulang kali mengundurkan kewajiban sertifikasi.

“Indonesia yang menargetkan menjadi pusat Halal Dunia, dan sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, seharusnya menjadi pelopor ekosistem halal, bukan terus mengundurkan kewajiban sertifikasi halal dan tertinggal dalam pemenuhan jaminan produk halal,” pungkas Hidayat.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *