MEMBACA DATA EKONOMI INDONESIA (Jilid 3)
BANYAK AHLI EKONOMI BERBEDA PENDAPAT
Pada Jilid 2 kemarin, saya menulis: belanja negara sudah besar, tapi belum sampai ke piring rakyat. Mesin Keynes-nya jalan, tapi bocor.
Banyak yang bertanya: “Apa buktinya, Pak?”
Jawaban datang bukan dari saya. Saya hanya menganalisa dan meramu jawaban yang datang dari para ahli ekonomi tersebut.
Survei Ahli Ekonomi LPEM FEB UI, Semester II 2026, menunjukkan hasil yang sangat tajam:
– Pasar kerja: 49,2% dikatakan tidak ada dampak, 28,6% sangat tidak efektif. Hanya 3,2% yang bilang efektif.
– Kebijakan fiskal: 41,3% tidak ada dampak, 33,3% sangat tidak efektif. Hanya 7,9% yang bilang efektif.
– Sektor keuangan: 50,8% tidak ada dampak, 28,6% sangat tidak efektif. Hanya 3,2% yang bilang efektif.
– Kebijakan moneter: 44,4% tidak ada dampak, 27% sangat tidak efektif. Hanya 3,2% yang bilang efektif.
Artinya: di semua bidang, lebih dari 70% ahli ekonomi menilai kebijakan ekonomi kita tidak berdampak atau tidak efektif.
Ini kata para ahli juga ahli ekonomi UI.
Tapi saya tidak menulis Jilid 3 ini untuk ikut-ikutan mengatakan “otoritas gagal”. Survei ini adalah survei persepsi ahli, bukan vonis akhir. Yang lebih penting adalah pertanyaan berikutnya:
Kenapa para ahli yang biasanya hati-hati itu sampai sepesimis ini? Dan apa jalan keluarnya?
Itulah yang saya jelaskan di Jilid 3 ini. LPEM bilang _apa_ yang terjadi. Saya akan menjelaskan _kenapa_ itu terjadi — dan _bagaimana_ memperbaikinya.
KENAPA KEBIJAKAN PASAR KERJA DINILAI TIDAK BERDAMPAK?
Ingat data di Jilid 1 dan 2 kita:
Upah buruh naik 2,7%, tapi harga makanan naik 4,82%. 59,42% pekerja masih di sektor informal, tidak punya slip gaji, tidak punya THR.
Kalau kebijakan pasar kerja hanya diukur dari upah minimum formal, wajar kalau ahli ekonomi bilang tidak berdampak. Karena 59% pekerja tidak tersentuh oleh kebijakan itu.
Dari sudut pandang Keynes kurang lebih seperti ini:
Keynes bilang, yang membuat orang berani belanja bukan sekadar angka upah, tapi rasa aman. Kalau pekerja informal tidak punya jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan hari tua, mereka akan menahan belanja karena takut.
Dan kalau semua orang menahan belanja karena takut, ekonomi justru makin susah. Ini yang disebut Keynes _Paradox of Thrift_.
Jalan keluarnya sudah kita tulis di Jilid 2, sekarang kita tegaskan lagi:
Perluas jaminan sosial, bukan hanya bansos. Buat iuran harian Rp2.000 – Rp5.000 lewat QRIS. Beri kepastian hukum untuk pedagang kaki lima dan ojek online.
Kalau pekerja informal merasa aman, mereka akan berani belanja. Kalau mereka belanja, pasar akan hidup lagi.
KENAPA KEBIJAKAN FISKAL DINILAI TIDAK BERDAMPAK?
Ini yang paling nyambung dengan Jilid 2.
Konsumsi pemerintah naik 8,95%, tapi konsumsi rakyat hanya naik 5,04%. Belanja sudah besar, tapi tidak berputar.
Menurut teori Keynes belanja negara itu punya efek ganda, _multiplier effect_. Satu rupiah harusnya berputar 3 sampai 4 kali di masyarakat.
Tapi kalau belanja itu banyak untuk belanja pegawai dan proyek padat modal, bukan padat karya, uangnya akan berhenti di kontraktor besar, tidak sampai ke pasar.
Inilah yang dirasakan ahli ekonomi LPEM: kebijakan fiskal jalan, tapi bocor.
Jalan keluarnya: Ubah arah belanja: dari padat modal ke padat karya dan padat pasar. Ukur belanja bukan dari berapa triliun yang dibelanjakan, tapi dari berapa kali uang itu berputar.
> Belanja yang benar bukan yang membuat PDB terlihat naik, tapi yang membuat uangnya berputar 3 sampai 4 kali — dari upah pekerja ke pedagang pasar, dari pedagang ke petani, dari petani kembali ke tabungan.
KENAPA KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN DAN MONETER DINILAI TIDAK BERDAMPAK?
Ini dua bidang yang hasilnya paling buruk di survei LPEM: 50,8% dan 44,4% bilang tidak ada dampak.
Kenapa? Karena dua hal ini saling mengunci.
Pertama, dari sisi pebisnis: Keynes menyebutnya Animal Spirits. Pebisnis tidak bergerak karena rumus, tapi karena rasa percaya. Hari ini pebisnis melihat daya beli turun, mereka pilih tahan uang di deposito dan SBN. Makanya rekening di atas Rp5 miliar justru naik, sementara tabungan rakyat turun.
Bank pun ikut takut. Bank takut memberi kredit ke UMKM karena risikonya tinggi. Akhirnya UMKM yang mau pinjam modal justru lari ke pinjol.
Kedua, dari sisi bank sentral:bKita kena Trilemma Mundell-Fleming. BI tidak bisa sekaligus punya kurs stabil, arus modal bebas, dan kebijakan moneter yang sepenuhnya independen.
Kalau The Fed menahan bunga tinggi, BI tidak bisa asal potong bunga. Kalau BI potong terlalu dalam, rupiah jatuh, harga impor naik. Tapi kalau BI menahan bunga tinggi, yang jadi korban adalah UMKM yang nyicil.
BI seperti sopir yang rem dan gas-nya ditarik dua arah: dari global dan dari domestik.
Jalan keluarnya: Jangan hanya menuntut BI menurunkan bunga. Turunkan risiko kredit UMKM — lewat penjaminan negara yang benar-benar jalan, dan lewat data QRIS sebagai agunan baru.
Kalau pedagang sudah 2 tahun transaksi QRIS-nya lancar, bank harus berani memberi kredit tanpa agunan tanah. Data QRIS itu agunan yang lebih jujur daripada sertifikat.
JADI, APA ARTINYA SURVEI LPEM INI?
Survei ini bukan bukti bahwa Indonesia sudah hancur. PDB kita masih tumbuh 5,47%. QRIS kita masih tumbuh 89,52%. Itu prestasi yang harus kita jaga.
Survei ini adalah _alarm tentang rasa percaya._
Ahli ekonomi itu seperti dokter yang memeriksa denyut nadi. Kalau 70% dokter bilang denyutnya lemah, bukan berarti pasien sudah meninggal. Artinya, pasien butuh perawatan yang lebih tepat.
Dan perawatan itu yang sudah kita tulis di Jilid 2:
1. Pulihkan rasa percaya dengan kepastian, bukan dengan janji.
2. Tutup kebocoran belanja, supaya uang berputar di pasar.
3. Lindungi 59% pekerja informal.
4. Jadikan QRIS alat naikkan penghasilan, bukan cuma alat bayar.
LPEM bilang apa yang terjadi. Jilid 2 bilang apa yang harus dilakukan. Jilid 3 ini adalah jembatan antara keduanya.
Dan hari ini, jembatan itu diperkuat oleh satu lagi sumber independen.
Temuan ini senada dengan CORE Indonesia Monthly Review November 2026 yang menyebut ekonomi tumbuh 5,47% tetapi dompet masyarakat tertahan, penjualan riil September -2,3% (mtm), dan pekerja informal mencapai 57,93%. CORE juga mengingatkan risiko Q4: belanja pemerintah tampak sudah _front-loading_ dan konsumsi pemerintah melambat dari 15,97% ke 8,95%, sementara basis pertumbuhan Q4-2025 yang tinggi (5,39%) membuat Q4 akan lebih berat.
Jadi, bukan hanya saya. Bukan hanya LPEM UI. Hari ini CORE Indonesia pun menyampaikan kesimpulan yang sama: angka tumbuh, dompet tertahan.
Tiga sumber berbeda, satu kesimpulan sama. Itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa yang harus diperbaiki bukan lagi angkanya, tapi cara uang itu berputar sampai ke rakyat.
PENUTUP UNTUK PUBLIK
Pada Jilid 1, saya menulis: Saya tidak menulis ini untuk membela angka. Saya menulis ini untuk membela rakyat yang angkanya tidak pernah disebut.
Pada Jilid 2, saya menulis: Saya tidak menulis ini untuk mengkritik. Saya menulis ini untuk memberi jalan keluar.
Pada Jilid 3 ini, saya menulis: Saya tidak menulis ini untuk mengatakan Otoritas gagal. Saya menulis ini untuk menjelaskan kenapa bahkan para ahli ekonomi UI pun merasa kebijakan kita belum berdampak — dan bagaimana kita memperbaikinya bersama-sama.
Kalau ahli ekonomi saja sudah kehilangan rasa percaya, apalagi rakyat di pasar?
Tugas kita bukan saling menyalahkan. Tugas kita adalah memulihkan rasa percaya itu.
Saya jadi teringat kisah Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
Dalam riwayat yang populer dikisahkan, utusannya pernah kesulitan menemukan orang yang berhak menerima zakat. Pesan moralnya jelas: ketika pemimpin amanah dan distribusi adil, kas negara justru surplus.
Tapi Umar tidak hanya ceramah tentang kejujuran. Dia mengaudit harta pejabat, dia menghapus pajak yang menzalimi pedagang, dia memastikan Baitul Mal sampai ke yang berhak.
Hari ini, itu namanya: audit APBN, potong rantai tengkulak, dan pastikan bansos, KUR, dan subsidi tepat sasaran dan tidak bocor.
Tugas negara bukan membuat angka terlihat bagus. Tugas negara membuat rakyat — dan bahkan para ahli ekonomi — merasa percaya lagi.
Sampai nanti, tidak ada lagi rakyat yang bingung mau bayar sekolah atau bayar kontrakan. Sampai nanti, gudang kita pun bertambah, bukan karena rakyat tidak butuh, tapi karena rakyat sudah sejahtera.
Oleh: Achmad Hafisz Tohir, Kandidat Doktor, Kepemimpinan & Inovasi Kebijakan – Universitas Brawijaya, Pengamat Ekonomi Politik, Anggota DPR RI 2014-2024
Sumber: Survei Ahli Ekonomi LPEM FEB UI Semester II 2026, via @perupadata; CORE Indonesia Monthly Review November 2026; BPS, Berita Resmi Statistik Agustus-Oktober 2026; Bank Indonesia, Survei Konsumen Agustus 2026.
::
