JAKARTA – BELA RAKYAT- Momentum peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026 dimanfaatkan Aliansi UNJ Melawan untuk menyuarakan persoalan mendasar dalam dunia pendidikan nasional. Mahasiswa mendesak pemerintah agar menjamin akses pendidikan yang terjangkau, inklusif, dan berkualitas, sekaligus memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga pendidik di Indonesia.
Melalui pernyataan sikap bertajuk “Kampus Perjuangan Pendidikan: Melanjutkan Api Perjuangan Pahlawan”, Aliansi UNJ Melawan menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara, bukan komoditas yang hanya dapat dinikmati oleh masyarakat dengan kemampuan ekonomi tertentu.
Mereka menilai, semangat perjuangan para pahlawan harus dilanjutkan melalui upaya nyata dalam mewujudkan keadilan sosial dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, pemerintah dituntut memastikan tidak ada masyarakat yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi.
Aliansi UNJ Melawan secara tegas meminta pemerintah menghentikan praktik komersialisasi pendidikan yang semakin berpotensi membebani peserta didik dan keluarga. Pendidikan harus menjadi instrumen pemerataan kesempatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, bukan justru memperlebar kesenjangan sosial.
Selain akses pendidikan, kesejahteraan guru menjadi perhatian penting dalam pernyataan sikap tersebut. Mereka menegaskan bahwa kualitas pendidikan nasional tidak mungkin terwujud tanpa keberpihakan terhadap tenaga pendidik sebagai fondasi utama proses pembelajaran.
Guru tidak boleh terus-menerus dituntut mengabdi tanpa diimbangi penghargaan yang layak. Pemerintah harus menjamin penghasilan yang memadai, kepastian status kerja, perlindungan profesi, jaminan sosial, serta beban kerja yang manusiawi bagi seluruh tenaga pendidik.
Pernyataan sikap ini juga menjadi ruang konsolidasi berbagai elemen gerakan mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi mahasiswa (Ormawa), organisasi pemerintahan mahasiswa (Opmawa), serta organisasi ekstra kampus dari berbagai lini dan latar belakang.
Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum BEM Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Maulana Subkhan Zaen, menegaskan bahwa Hari Pahlawan tidak boleh hanya diperingati melalui seremoni dan penghormatan simbolis.
“Momentum tersebut harus menjadi pengingat bagi generasi muda untuk melanjutkan perjuangan dalam menghadirkan keadilan dan memastikan hak-hak rakyat terpenuhi”, katanya.
Menurut Maulana, perjuangan mencerdaskan kehidupan bangsa masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait keterjangkauan pendidikan dan kesejahteraan tenaga pendidik. Karena itu, mahasiswa harus mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada masyarakat.
“Perjuangan para pahlawan belum selesai ketika masih ada masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan karena persoalan ekonomi. Pendidikan harus menjadi hak semua orang, bukan hak istimewa kelompok yang memiliki kemampuan finansial,” tegas Maulana.
Ia juga mengajak seluruh elemen mahasiswa UNJ, baik yang tergabung dalam Ormawa, Opmawa, maupun organisasi ekstra kampus, untuk memperkuat persatuan dan tidak menjadikan perbedaan organisasi sebagai penghalang perjuangan.
Menurutnya, keberagaman latar belakang mahasiswa justru harus menjadi kekuatan untuk membangun gerakan kolektif yang lebih solid, kritis, dan berkelanjutan dalam mengawal kepentingan rakyat.
Senada dengan itu, Wakil Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH), Fathur Rahman, menegaskan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang tumbuhnya kesadaran kritis dan keberanian mahasiswa dalam menyuarakan berbagai persoalan sosial, khususnya ketidakadilan di sektor pendidikan.
Ia menilai, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa tidak berhenti sebagai amanat konstitusi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kebijakan yang memberikan kesempatan setara bagi seluruh masyarakat.
“Kampus tidak boleh kehilangan ruh perjuangannya. Mahasiswa harus berani bersikap ketika melihat ketidakadilan, termasuk ketika pendidikan semakin sulit dijangkau dan kesejahteraan guru belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya,” ujar Fathur.
Lebih lanjut, Fathur menekankan bahwa perjuangan mahasiswa tidak boleh berhenti pada momentum 10 November.
“Pernyataan sikap tersebut harus menjadi titik awal untuk membangun gerakan yang lebih terorganisasi, memperkuat solidaritas lintas organisasi, dan memastikan setiap aspirasi yang disampaikan terus dikawal hingga memperoleh penyelesaian”, jelasnya.
Aliansi UNJ Melawan juga menegaskan bahwa perjuangan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari agenda besar keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, serta tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat.
“Mereka menolak segala bentuk ketidakadilan dan meminta agar suara mahasiswa ditempatkan sebagai bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi mahasiswa harus didengar sebagai bentuk kepedulian terhadap masa depan bangsa, bukan diabaikan ataupun dibungkam”, tegasnya.
Aliansi UNJ Melawan menyatakan akan terus mengonsolidasikan gerakan dan memperluas solidaritas apabila tuntutan serta aspirasi masyarakat tidak mendapatkan perhatian yang semestinya.
Bagi mereka, melanjutkan api perjuangan pahlawan berarti memastikan kemerdekaan benar-benar menghadirkan kesempatan yang adil bagi seluruh rakyat, termasuk memperoleh pendidikan berkualitas dan kehidupan yang lebih sejahtera.
