JAKARTA – BELA RAKYAT – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bali Fraksi PDI Perjuangan, I Nyoman Parta, menyampaikan sejumlah poin penting dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Salah satu substansi yang menjadi perhatian adalah pengaturan formula penentuan upah minimum yang diharapkan lebih berpihak kepada pekerja di seluruh Indonesia.
Dalam keterangannya melalui akun Instagram pribadinya, I Nyoman Parta menjelaskan bahwa Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Banyaknya materi yang diatur mencerminkan luasnya cakupan perlindungan terhadap pekerja.
Menurutnya, undang-undang tersebut tidak hanya mengatur persoalan upah minimum, tetapi juga mencakup pekerja alih daya atau outsourcing, jaminan sosial, serta hak cuti pekerja.
Secara khusus, Parta menyoroti persoalan pengupahan yang selama ini dinilai masih menyisakan ketimpangan antardaerah. Ia menegaskan, pembahasan undang-undang tersebut sejak rapat kerja Badan Legislasi dengan pihak pengusul hingga penyampaian pandangan mini fraksi PDI Perjuangan telah menempatkan perbaikan sistem perhitungan upah minimum sebagai salah satu perhatian penting.
Menurutnya, formula pengupahan selama ini perlu diperbaiki agar lebih berpihak kepada tenaga kerja dan mampu mengurangi disparitas upah minimum di berbagai daerah.
“Upah minimum harus didekatkan dengan kebutuhan hidup layak di setiap daerah,” demikian penegasan I Nyoman Parta sebagaimana disampaikan dalam penjelasannya di Instagram.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pengaturan mengenai formula upah minimum telah diakomodasi dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026.
Dalam Pasal 139 ayat (1), disebutkan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (2) dan ayat (3) dihitung dengan menggunakan dua pendekatan, yakni formula perhitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak (KHL).
Selanjutnya, Pasal 139 ayat (2) mengatur bahwa formula perhitungan upah minimum mempertimbangkan sejumlah variabel, meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan nilai tertentu. Ketentuan lebih lanjut mengenai variabel tersebut dijelaskan dalam lampiran undang-undang.
Hal yang dinilai penting terdapat dalam Pasal 139 ayat (4). Ketentuan ini menyatakan bahwa penentuan upah minimum didasarkan pada nilai tertinggi antara formula perhitungan upah minimum atau kebutuhan hidup layak yang disepakati oleh dewan pengupahan di daerah.
Dengan demikian, menurut Parta, pendekatan nilai tertinggi antara hasil formula perhitungan upah minimum dan kebutuhan hidup layak menjadi dasar penting dalam menentukan besaran upah minimum.
Ia berharap ketentuan tersebut dapat menjadi solusi atas persoalan disparitas upah yang selama ini menjadi perdebatan setiap tahun, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan adanya ayat (4) ini, perdebatan tentang upah minimum setiap tahun, disparitas upah yang terjadi di berbagai provinsi maupun di kabupaten di seluruh Indonesia akan bisa disudahi,” jelasnya.
Meski demikian, Parta mengingatkan bahwa implementasi ketentuan tersebut masih menunggu peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana.
Ia berharap pemerintah segera menerbitkan peraturan pemerintah tersebut agar ketentuan mengenai formula pengupahan dapat diterapkan dalam proses penghitungan dan penetapan upah minimum tahun 2027.
Bagi Parta, kehadiran regulasi ini diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun sistem pengupahan yang lebih adil, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi sekaligus kebutuhan hidup layak para pekerja di setiap daerah.
Dengan demikian, perlindungan ketenagakerjaan tidak berhenti pada pengaturan normatif, tetapi benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan pekerja dan keluarganya di seluruh Indonesia.
