JAKARTA-BELARAKYAT-Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menegaskan pemerintah akan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang terbukti melanggar kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Penegasan tersebut disampaikan Dudung dalam Konferensi Pers Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang Hak Guna Usaha yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Senin (9/11/2026), pukul 12.30 WIB.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Hadir di antaranya Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Nusron Wahid), Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Letjen TNI Kristomei Sianturi), Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D.), serta Wakil Menteri Dalam Negeri II (Bima Arya Sugiarto).
Turut hadir Wakil Menteri Pertanian I (Muhammad Saleh Mustafa), Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Diaz Faisal Malik Hendropriyono), Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara (BIN) (Letjen TNI Rafael Granada Baay), Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) (Dr. Kuntadi, S.H., M.H.), serta Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI (Letjen TNI Bambang Trisnohadi). Kegiatan tersebut juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dari kementerian dan lembaga terkait.
Dudung menjelaskan, evaluasi perizinan merupakan tindak lanjut dari upaya penanganan karhutla sekaligus langkah pemerintah untuk memastikan seluruh perusahaan pemegang izin menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga kawasan yang dikelola.
Menurutnya, perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam memiliki kewajiban menjaga wilayah konsesinya, melakukan pencegahan kebakaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.
“Pemerintah menegaskan bahwa setiap lahan memiliki pihak yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memperoleh hak pengelolaan dan manfaat ekonomi dari sumber daya alam wajib menjaga wilayah konsesinya, menjaga, mengurangi, mencegah kebakaran, serta bertanggung jawab terhadap dampak yang ditimbulkan di lingkungan,” tegas Dudung.
Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Karhutla
Dalam konferensi pers tersebut, Dudung memaparkan perkembangan penegakan hukum berdasarkan hasil sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Tercatat sebanyak 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi.
Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas area terbakar dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Di bidang pengawasan dan sanksi administratif, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi terhadap 32 subjek hukum, meliputi lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana.
Dudung menyampaikan bahwa berbagai data tersebut menunjukkan proses pengawasan dan penegakan hukum terus berjalan. Pemerintah juga akan memastikan setiap hasil pemeriksaan lapangan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
HGU dan PBPH Memiliki Kewajiban yang Harus Dipenuhi
Menko Polkam menegaskan bahwa HGU dan PBPH bukan merupakan hak yang bersifat mutlak. Setiap hak dan perizinan yang diberikan negara selalu disertai kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang izin.
Apabila terbukti terjadi pelanggaran, pemerintah dapat menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pembekuan, pencabutan, maupun tidak memperpanjang izin.
Untuk itu, Dudung meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memperkuat sinkronisasi data, mempercepat proses hukum, memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan lapangan, serta mengawasi pelaksanaan sanksi dan pemulihan lingkungan.
“Tidak boleh ada pembiaran terhadap pelanggaran, tidak boleh ada perlakuan istimewa terhadap korporasi, dan tidak boleh ada pihak yang kebal hukum. Penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas, objektif, konsisten dan memberikan efek jera sehingga karut-marut tidak terus berulang setiap tahun,” tegasnya.
Meski demikian, Dudung mengingatkan bahwa pemerintah tetap harus membedakan perusahaan yang patuh dan sungguh-sungguh melaksanakan kewajibannya dengan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran.
Seluruh proses evaluasi dan penindakan harus berdasarkan fakta, bukti, serta ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan.
Keselamatan Petugas Menjadi Perhatian Pemerintah
Dalam kesempatan tersebut, Dudung juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas gugurnya para personel yang bertugas dalam penanggulangan karhutla.
Ia menyebutkan, sepanjang tahun 2026 tercatat 15 personel gugur dalam tugas penanggulangan karhutla di Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
Para korban terdiri atas anggota TNI, aparatur sipil, petugas, serta relawan yang telah mengabdikan diri demi keselamatan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan.
Atas pengabdian dan pengorbanan tersebut, Dudung menyampaikan penghormatan serta penghargaan setinggi-tingginya. Ia juga mendoakan agar seluruh almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan serta kekuatan.
Dudung menekankan bahwa penanggulangan karhutla bukan hanya berkaitan dengan pemadaman api, tetapi juga memastikan kebakaran tidak kembali terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pengabaian tanggung jawab.
“Keselamatan seluruh petugas di lapangan juga harus menjadi prioritas dalam setiap operasi,” ujarnya.
Perkuat Sinergi Nasional dan Pengawasan
Lebih lanjut, Dudung menyampaikan bahwa hasil rapat koordinasi dan evaluasi tersebut telah dilaporkan kepada Presiden. Pemerintah berkomitmen memperkuat sinergi nasional, mengoptimalkan langkah pencegahan, meningkatkan pengawasan terhadap pemegang izin, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara adil dan konsisten.
Menutup konferensi pers, Dudung kembali menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan keselamatan masyarakat.
“Pengelolaan lahan adalah hak yang disertai kewajiban. Kepentingan ekonomi harus berjalan seiring dengan tanggung jawab menjaga lingkungan dan melindungi keselamatan masyarakat,” pungkas Menko Polkam.
