TASIKMALAYA – BELA RAKYAT – Anggota DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi mendorong agar diplomasi parlemen tidak sekadar menjadi sarana memperkenalkan potensi daerah ke dunia internasional, tetapi juga mampu membuka akses pasar global dan meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha lokal.
Hal tersebut disampaikan Habib Aboe Bakar dalam kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI dalam rangka Diseminasi Diplomasi Parlemen di Pemerintah Kota Tasikmalaya, 6 November 2026.
Menurut Habib Aboe, Tasikmalaya memiliki potensi ekonomi yang besar melalui berbagai produk unggulan daerah, seperti bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, hingga produk kuliner.
“Tasikmalaya memiliki modal ekonomi yang cukup kuat. Kita mengenal Tasik sebagai kota bordir, kelom geulis, payung geulis, batik, kerajinan mendong, anyaman bambu, dan produk kuliner,” ujarnya.
Ia menegaskan, kehadiran pimpinan dan jajaran BKSAP DPR RI di Tasikmalaya harus dimanfaatkan sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan produk lokal ke pasar internasional.
“Sebenarnya, kehadiran para pimpinan BKSAP dan jajarannya hari ini harus dipandang sebagai sebuah peluang. Peluang bagaimana produk Tasikmalaya bisa dikenal dunia, dan bagaimana para pengusaha serta perajin Tasikmalaya benar-benar bisa hidup lebih sejahtera dari pasar global,” tegasnya.
Habib Aboe kemudian menyoroti empat hal penting yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Tasikmalaya agar diplomasi parlemen dapat memberikan manfaat konkret bagi perekonomian masyarakat.
Pertama, kesiapan UMKM menembus pasar ekspor
Menurutnya, produk unggulan daerah tidak cukup hanya memiliki kualitas dan keunikan. Pelaku UMKM juga harus memiliki konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, serta kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu.
“Kita tahu produk Tasikmalaya memiliki kekhasan dan identitas yang kuat. Tetapi untuk masuk pasar internasional, kualitas produk saja tidak cukup. Harus ada konsistensi produksi, standar mutu, desain, kemasan, sertifikasi, dan kemampuan memenuhi pesanan dalam jumlah tertentu,” jelasnya.
Ia meminta Pemkot Tasikmalaya memetakan UMKM yang benar-benar siap ekspor, termasuk mengidentifikasi produk yang telah memiliki akses pasar internasional dan berbagai kendala yang masih dihadapi.
“Jika ini semua sudah siap, nanti bisa dikomunikasikan dengan pimpinan BKSAP, agar barang itu bisa dibawa saat ke forum-forum internasional,” ungkapnya.
Ia mengingatkan agar jangan sampai pelaku UMKM telah dipertemukan dengan calon pembeli dari luar negeri, tetapi tidak mampu memenuhi standar maupun kapasitas produksi ketika pesanan datang.
Kedua, keberlanjutan industri kerajinan dan regenerasi perajin
Habib Aboe juga menaruh perhatian terhadap keberlanjutan industri bordir, kelom geulis, payung geulis, dan kerajinan mendong yang selama ini menjadi identitas sekaligus warisan keterampilan masyarakat Tasikmalaya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus memastikan generasi muda memiliki ketertarikan untuk meneruskan industri kerajinan tersebut.
“Jangan sampai produk Tasikmalaya semakin dikenal, tetapi jumlah perajinnya justru semakin berkurang karena generasi mudanya tidak tertarik atau tidak melihat prospek ekonomi yang menjanjikan,” katanya.
Ia berharap pemerintah kota mampu mendorong industri kerajinan menjadi sektor pekerjaan yang menarik, produktif, dan memberikan penghasilan yang layak bagi para perajin.
Ketiga, perlindungan merek dan kekayaan intelektual
Habib Aboe mengingatkan pentingnya perlindungan terhadap identitas dan kekhasan produk lokal agar tidak mudah ditiru atau dimanfaatkan pihak lain tanpa memberikan keuntungan kepada pencipta maupun pelaku usaha daerah.
“Jangan sampai produk kita ditiru atau identitasnya dimanfaatkan pihak lain, sementara pencipta dan pelaku usaha lokal tidak mendapatkan perlindungan maupun keuntungan yang semestinya,” tegasnya.
Karena itu, ia mendorong Pemkot Tasikmalaya untuk memfasilitasi pendaftaran merek, hak cipta, desain industri, serta perlindungan kekayaan intelektual bagi para pelaku UMKM.
Keempat, memastikan tindak lanjut konkret diplomasi parlemen
Menurut Habib Aboe, diplomasi parlemen harus diarahkan pada kebutuhan daerah yang jelas dan terukur. Pemerintah kota perlu menentukan produk unggulan serta bentuk kerja sama internasional yang menjadi prioritas.
“Apakah akses pasar untuk produk bordir dan kerajinan? Kerja sama dengan industri luar negeri? Investasi untuk pengembangan industri kreatif? Atau transfer teknologi dan peningkatan kapasitas SDM?” ujarnya.
Ia berharap Pemkot Tasikmalaya dapat merumuskan kebutuhan tersebut secara spesifik sehingga BKSAP memiliki agenda konkret ketika melakukan pertemuan dengan parlemen negara sahabat maupun mitra internasional.
“Ketika BKSAP bertemu parlemen negara sahabat atau mitra internasional, kita sudah memiliki sesuatu yang konkret untuk ditawarkan,” tambahnya.
Habib Aboe menekankan bahwa keberhasilan diplomasi parlemen harus diukur dari manfaat nyata yang kembali dirasakan masyarakat di daerah, bukan semata-mata dari seberapa luas potensi daerah diperkenalkan di luar negeri.
“Itulah esensi diplomasi yang harus kita perjuangkan: bukan hanya membawa nama daerah ke dunia internasional, tetapi membawa manfaat dunia internasional kembali kepada masyarakat daerah,” pungkasnya.
