JAKARTA – BELA RAKYAT – Perjalanan politik tidak selalu dibangun melalui jalan yang singkat. Ada proses panjang, pengalaman organisasi, kegagalan, konsolidasi, hingga kepercayaan yang akhirnya mengantarkan seseorang pada posisi kepemimpinan. Gambaran tersebut tercermin dalam perjalanan Basri Baco, SE, MM yang saat ini duduk Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Golkar.
Lebih dari dua dekade berkecimpung dalam lingkungan Partai Golkar, Basri Baco menjadi salah satu kader yang menapaki perjalanan politik secara bertahap. Ia tidak langsung berada di panggung kekuasaan, melainkan memulai pengabdiannya melalui aktivitas organisasi, kelompok kerja, dan berbagai penugasan kepartaian.
Kini, selain menjalankan tanggung jawab sebagai pimpinan DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029, Baco juga memiliki agenda besar untuk memperkuat posisi Partai Golkar di Ibu Kota. Targetnya bukan sekadar mempertahankan capaian elektoral, melainkan meningkatkan perolehan kursi sekaligus membuka peluang bagi kader terbaik Golkar untuk tampil dalam kontestasi kepemimpinan Jakarta.
Dua Dekade Bersama Beringin, Politik sebagai Proses Pengabdian
Kiprah Basri Baco di lingkungan Partai Golkar mulai terbangun sekitar 2003–2004. Pada masa awal tersebut, ia terlibat dalam kelompok kerja atau pokja di sejumlah bidang di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar.
Pengalaman itu menjadi pintu masuk untuk memahami dinamika organisasi politik, membangun jaringan, sekaligus mengenal proses pengambilan keputusan di lingkungan partai.
Tidak berhenti di sana, Bàsri kemudian memperluas aktivitasnya melalui Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), organisasi kepemudaan yang menjadi salah satu wadah kaderisasi di lingkungan Golkar. Ia tercatat aktif selama dua periode, melalui kepengurusan Fahri Andi Leluasa dan Dave Laksono.
Mengenang awal perjalanannya, Basri mengungkapkan bahwa keterlibatannya di Golkar telah berlangsung sejak lebih dari dua dekade lalu.
“Saya semenjak tahun 2003–2004. Itu mulai aktif di DPP Golkar. Aktif sebagai pokja di beberapa bidang, kemudian aktif di ormas AMPI,” kata Basri kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Pengalaman organisasi tersebut menjadi modal penting ketika ia mulai membangun karier politik di tingkat daerah.
Pada 2009, Basri mencoba mengikuti kontestasi pemilihan legislatif. Namun, kesempatan pertama itu belum berhasil mengantarkannya menjadi anggota dewan.
Kegagalan tersebut tidak membuatnya meninggalkan dunia politik. Ia justru melanjutkan proses penguatan diri dan memilih lebih fokus membangun aktivitas di lingkungan Golkar DKI Jakarta.
Tidak Selalu Mulus, Kegagalan Justru Menjadi Bagian dari Perjalanan
Salah satu fase menarik dalam perjalanan politik Basri Baco terjadi pada 2014. Ketika itu, situasi internal partai membuatnya tidak dapat maju sebagai calon anggota legislatif sebagaimana yang diharapkan.
Alih-alih berhenti berorganisasi, Basri mengambil jalur pengabdian lain dengan mendaftarkan diri sebagai anggota Dewan Kota. Ia kemudian dilantik menjadi anggota Dewan Kota Jakarta Pusat.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa aktivitas politik tidak semata-mata berkaitan dengan perebutan kursi legislatif. Ada ruang pengabdian lain yang memungkinkan seseorang berinteraksi langsung dengan persoalan pemerintahan dan masyarakat.
Dua tahun kemudian, pada 2016, kepercayaan organisasi kembali datang. Basri ditunjuk sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar DKI Jakarta.
Jabatan tersebut menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan politiknya. Ia harus ikut menjaga soliditas organisasi, mengoordinasikan kerja kepartaian, serta membangun konsolidasi di tengah dinamika politik Jakarta.
Posisi sekretaris bukan sekadar jabatan administratif. Dalam organisasi politik, peran tersebut menuntut kemampuan komunikasi, koordinasi, manajemen organisasi, dan menjaga hubungan antarkader.
Basri kemudian dipercaya menjalankan amanah tersebut dalam beberapa periode kepengurusan.
Dari Sekretaris Partai Menuju Kursi Parlemen Kebon Sirih
Setelah melewati berbagai tahapan organisasi, kesempatan untuk menjadi wakil rakyat akhirnya datang pada Pemilu 2019.
Basri Baco berhasil terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta untuk pertama kalinya. Ia kemudian bertugas di Komisi E yang membidangi kesejahteraan rakyat, sekaligus dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024.
Di parlemen, pengalaman organisasi yang telah dibangun selama bertahun-tahun menjadi bekal untuk menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
“Pada Pemilu 2024, saya kembali memperoleh kepercayaan masyarakat dan terpilih untuk periode kedua,” ucap Basri.
Kali ini, perjalanan politiknya mencapai babak baru. Partai Golkar menempatkannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029.
Penunjukan tersebut juga tidak terlepas dari rekam jejaknya di parlemen dan kepengurusan partai.
Sebelum penentuan pimpinan DPRD, Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar pernah menyebut Baco sebagai salah satu figur terkuat untuk mengisi posisi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta. Pertimbangannya adalah pengalaman dua periode di parlemen, posisi sekretaris partai, serta kepemimpinannya di organisasi MKGR.
Dengan demikian, posisi pimpinan DPRD yang kini diembannya merupakan hasil dari rangkaian pengalaman organisasi dan politik yang cukup panjang.
Pendidikan dan Organisasi Menjadi Fondasi Kepemimpinan
Basri lahir di Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, pada 3 Maret 1975. Ia kemudian menempuh pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Jakarta.
Pendidikan tinggi ditempuhnya di Universitas Sahid Jakarta dengan meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada 2001. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di STIMA IMMI dan memperoleh gelar Magister Manajemen (M.M.) pada 2018.
Latar belakang pendidikan tersebut berjalan beriringan dengan aktivitas organisasi yang telah ditekuninya sejak masa muda.
Basri pernah menjabat sebagai Presiden Mahasiswa Universitas Sahid periode 1999–2000. Ia juga tercatat memimpin Ikatan Alumni Sahid pada 2001–2004.
Di lingkungan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan, kiprahnya berkembang melalui sejumlah posisi, termasuk Wakil Sekretaris Jenderal DPP AMPI dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Ormas MKGR.
Di Golkar DKI Jakarta, ia dipercaya menjadi Sekretaris DPD sejak 2016. Sementara di organisasi MKGR, Baco pernah dan masih tercatat dalam kepemimpinan DPD MKGR DKI Jakarta melalui periode kepengurusan 2016–2021 dan 2021–2026.
“Poin-nya Partai Golkar itu Partai Besar. (Golkar partai) Terbuka dan Demokrasi. Semua kader bisa bermimpi untuk jadi apa saja termasuk jadi Ketua Umum, yang di Partai lain belum tentun bisa,” tegas Basri.
“Golkar Bukan Partai Agama tapi harus beragama. Golkar Bukan Partai Keluarga, bukan juga partai kultus atau Partai Perusahaan Pribadi. Golkar adalah partai kader, partai semua agama dan golongan serta semua etnis. Dipartai ini anak satpam dan anak jendral status dan kesempatan nya sama,” sambungnya.
Ia juga aktif dalam Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) dan pernah memimpin organisasi tersebut di tingkat DKI Jakarta.
Sebelum sepenuhnya dikenal sebagai politisi parlemen, Baco juga memiliki pengalaman profesional, antara lain sebagai tenaga ahli DPR RI dan Direktur Utama PT Aneka Bintang Futura.
Rangkaian pengalaman tersebut menunjukkan bahwa aktivitasnya tidak hanya berlangsung di ruang sidang DPRD, tetapi juga melalui pendidikan, dunia profesional, organisasi kepemudaan, dan kegiatan kemasyarakatan.
Target 13 Kursi di 2029, Golkar Jakarta Ingin Kembali Memperkuat Posisi
Di tengah kesibukannya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Basri Baco tetap memberikan perhatian besar terhadap masa depan Partai Golkar di Ibu Kota.
Ia melihat hasil Pemilu 2019 dan 2024 sebagai indikator perkembangan kekuatan partai. Pada Pemilu 2019, Golkar memperoleh enam kursi DPRD DKI Jakarta. Lima tahun kemudian, perolehan tersebut meningkat menjadi 10 kursi.
Bagi Basri, peningkatan itu merupakan modal untuk melanjutkan konsolidasi dan memperkuat posisi Golkar dalam peta politik Jakarta.
Namun, mempertahankan capaian bukanlah satu-satunya tujuan. Ia ingin Golkar mampu meningkatkan jumlah kursi menjadi 12 hingga 13 kursi pada pemilu mendatang.
“Harapan ke depannya kita minimal bertahan lagi di partai 5 besar dan di partai pimpinanlah. Syukur-syukur bisa nambah kursinya. Targetnya sih nambah kurang lebih 12 atau sampai 13 kursi,” tuturnya.
Target tersebut tentu membutuhkan kerja organisasi yang berkesinambungan, penguatan kaderisasi, serta kemampuan partai menjawab kebutuhan masyarakat.
Basri juga membuka peluang bagi kader terbaik Golkar DKI Jakarta untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah.
Menurutnya, apabila kesempatan politik terbuka, kader partai, termasuk Ketua Golkar DKI Jakarta, dapat dipertimbangkan untuk maju sebagai calon gubernur maupun wakil gubernur.
“Dan kalau ada kesempatan mungkin, ya, kader terbaik partai atau Ketua Golkar DKI Jakarta saat ini bisa nyalon sebagai gubernur atau wakil gubernur,” ucapnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa agenda Golkar Jakarta ke depan tidak hanya berorientasi pada penambahan kursi legislatif, tetapi juga memperbesar peluang kadernya mengambil peran strategis dalam pemerintahan daerah.
Golkar sebagai Rumah Besar, Ruang bagi Kader untuk Bertumbuh
Salah satu hal yang paling berkesan bagi Basri selama menjadi kader adalah karakter Golkar yang menurutnya terbuka terhadap berbagai latar belakang masyarakat.
Ia memandang partai politik harus mampu menjadi ruang bersama bagi masyarakat dengan perbedaan agama, suku, etnis, dan golongan.
Bagi Basri, keterbukaan tersebut merupakan salah satu kekuatan yang membuat kader memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri dan membangun cita-cita politik.
Ia bahkan menilai setiap kader seharusnya memiliki peluang untuk mencapai posisi tertinggi dalam struktur organisasi partai apabila memiliki kemampuan dan mendapatkan kepercayaan.
“Yang paling berkesan adalah saya berlabuh di partai yang menurut saya benar-benar terbuka, semua bisa bergabung. Agama apa saja bisa bergabung, etnis apa saja boleh bergabung, suku apa saja bisa bergabung, golongan mana saja bisa bergabung kecuali paham komunis,” ungkap Baco.
Ia melanjutkan bahwa Golkar memberikan ruang bagi kader untuk memiliki ambisi dan cita-cita politik.
“Dan di partai ini siapa saja, anak siapa saja, kader mana saja boleh bermimpi jadi apa saja, termasuk jadi Ketua Umum DPP Golkar. Yang di partai lain belum tentu bisa,” lanjutnya.
Pandangan tersebut menegaskan pentingnya kaderisasi dalam organisasi politik. Sebuah partai tidak cukup hanya memiliki struktur dan mesin pemenangan, tetapi juga harus menyediakan ruang bagi lahirnya kepemimpinan baru.
UMKM Menjadi Perhatian, Ekonomi Rakyat Harus Mendapat Ruang
Di luar agenda penguatan partai, Basri Baco juga menaruh perhatian terhadap persoalan ekonomi masyarakat, khususnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dalam kapasitasnya sebagai Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta yang berkaitan dengan sektor perekonomian, ia menilai pembenahan UMKM harus dilakukan secara menyeluruh.
Persoalannya bukan hanya memberikan bantuan atau mengadakan kegiatan seremonial. Pemerintah daerah juga perlu memiliki data pelaku usaha yang akurat, memperbaiki kualitas pengelolaan usaha, dan menyediakan fasilitas perdagangan yang layak.
Salah satu perhatian yang disampaikannya adalah pembenahan lokasi binaan (lokbin), yang menjadi tempat aktivitas ekonomi para pedagang kecil.
“Kalau bicara dapil, itu yang pertama satu terkait dengan UMKM, karena Dinas UMKM ada di saya. Satu pendataan UMKM, pembenahan UMKM, lokbin-lokbin kita benahi, dan lain-lain,” jelasnya.
Perhatian terhadap UMKM menjadi penting karena sektor ini merupakan salah satu penopang aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan.
Di Jakarta, pelaku usaha kecil menghadapi berbagai tantangan, mulai dari akses lokasi usaha, penataan lingkungan perdagangan, pendataan, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas dan daya saing.
Karena itu, pembenahan UMKM perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi memperkuat ekonomi rakyat.
Keselamatan di Perkampungan Padat, Hal Kecil yang Berdampak Besar
Selain perekonomian, Baco juga menyoroti persoalan keselamatan dan ketertiban lalu lintas di kawasan permukiman padat penduduk.
Bagi Basri, pembangunan Jakarta tidak cukup hanya berorientasi pada proyek besar, infrastruktur utama, atau wajah kota yang modern. Kebutuhan masyarakat di lingkungan perkampungan juga harus diperhatikan.
Ia mencontohkan kebutuhan pemasangan cermin lalu lintas dan speed bump atau polisi tidur di sejumlah titik yang membutuhkan pengaturan keselamatan kendaraan.
Perlengkapan sederhana tersebut dapat membantu meningkatkan kewaspadaan pengendara, khususnya di kawasan permukiman dengan jalan sempit, persimpangan, dan aktivitas warga yang tinggi.
“Yang kedua terkait dengan Dishub, ya. Itu pembenahan atau pemasangan alat-alat yang berkaitan dengan Dishub di perkampungan-perkampungan padat penduduk. Contoh cermin, speed bump, dan lain-lain,” jelas Basri.
Selain UMKM dan transportasi, ia menyebut sejumlah kegiatan lain yang berkaitan dengan sektor pariwisata serta Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian.
Perhatian tersebut menggambarkan pentingnya pembangunan yang menjangkau kebutuhan masyarakat dari berbagai sektor, termasuk persoalan yang terlihat sederhana tetapi berpengaruh langsung terhadap kehidupan sehari-hari.
Pendidikan Gratis dan Kesejahteraan, Agenda yang Perlu Terus Dikawal
Sebelum menduduki kursi pimpinan DPRD, Basri Baco juga memiliki rekam jejak dalam memperjuangkan isu pendidikan dan kesehatan melalui Komisi E.
Salah satu gagasan yang pernah disuarakannya adalah pengembangan program pendidikan gratis di sekolah swasta. Ketika masih menjadi anggota Komisi E periode 2019–2024, ia bersama sejumlah anggota dewan mendorong pemerintah daerah untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
Baco menilai akses pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas hidup dan kesempatan ekonomi masyarakat.
Keluarga dengan keterbatasan ekonomi, menurut pandangan yang pernah disampaikannya, membutuhkan dukungan agar anak-anak mereka tetap dapat memperoleh pendidikan yang layak.
“Untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi masyarakat, pendidikan adalah kuncinya. Program sekolah gratis ini adalah langkah konkret untuk mencapai tujuan tersebut,” ujar Basri dalam keterangannya pada September 2024.
Selain pendidikan, ia juga menyatakan komitmen untuk mengawal kepentingan masyarakat di sektor kesehatan.
Gagasan tersebut menjadi bagian dari rekam jejaknya sebagai anggota legislatif yang sebelumnya bertugas di bidang kesejahteraan rakyat.
Tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai rekomendasi dan kebijakan yang telah diperjuangkan dapat terus dikawal agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Dari Perjalanan Kader hingga Tanggung Jawab sebagai Pimpinan Dewan
Perjalanan Basri Baco memperlihatkan bahwa karier politik merupakan proses yang membutuhkan konsistensi, kemampuan berorganisasi, dan kesediaan melewati berbagai tahapan.
Ia pernah memulai dari kelompok kerja di DPP Golkar, aktif di organisasi kepemudaan, mengalami kegagalan dalam kontestasi politik, menjadi anggota Dewan Kota Jakarta Pusat, hingga akhirnya terpilih sebagai anggota DPRD DKI Jakarta dan dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua DPRD.
Kini, tantangan yang dihadapinya semakin besar. Sebagai pimpinan lembaga legislatif, ia tidak hanya dituntut menjaga soliditas partai, tetapi juga menjalankan fungsi kelembagaan DPRD dalam mengawal kebijakan dan kepentingan masyarakat Jakarta.
Di sisi lain, target Golkar DKI Jakarta untuk meningkatkan perolehan kursi menjadi 12 hingga 13 kursi membutuhkan kerja politik yang lebih luas dan terukur.
Bagi Basri, perjalanan bersama Golkar yang telah dimulai sejak 2003–2004 kini memasuki babak baru. Pengalaman panjang tersebut menjadi modal untuk membangun organisasi sekaligus menjalankan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan seorang politisi tidak hanya ditentukan oleh jabatan yang berhasil diraih atau jumlah kursi yang diperoleh partainya. Lebih dari itu, keberhasilan juga tercermin dari kemampuan memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, memperluas kesempatan ekonomi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik.
Perjalanan Basri Baco masih terus berjalan. Dengan posisi strategis di DPRD DKI Jakarta dan kepengurusan Golkar, publik tentu menantikan bagaimana target politik dan agenda pengabdiannya dapat diwujudkan menjadi hasil nyata bagi warga Ibu Kota.
Sumber: Akurat Jakarta
Bela Rakyat – Mengawal Kepentingan Rakyat
