JAKARTA – BELA RAKYAT – Rangkaian serangan kelompok Houthi yang menghantam Bandara Internasional King Khalid di Riyadh dan King Fahd di Dammam mendapat perhatian serius dari DPR RI.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta menegaskan, negara wajib memastikan seluruh Warga Negara Indonesia di Arab Saudi dalam kondisi aman.
“Kami mengecam serangan yang menelan korban jiwa di Riyadh ini. Ini tindakan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun karena merenggut nyawa warga sipil,” ujar Sukamta di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Insiden terparah terjadi di Riyadh pada akhir pekan lalu. Ledakan memicu kebakaran besar dengan kepulan asap hitam di area bandara hingga operasional bandara lumpuh total. Data awal mencatat 14 orang tewas dan 309 orang luka-luka.
Imbasnya, otoritas Saudi menutup penuh Bandara King Khalid hingga 17 Oktober 2026. Penutupan ini membuat ratusan penerbangan terganggu, termasuk penerbangan jemaah umrah asal Indonesia.
KBRI Riyadh per Minggu (11/10) malam waktu setempat memastikan belum ada WNI yang menjadi korban. KBRI juga telah menyisir rumah sakit di Riyadh melalui jejaring PPNI dan komunitas WNI yang bekerja di maskapai Flynas di Terminal 3, serta memberikan bantuan kepada 3 orang PMI yang terdampak.
Sukamta mengapresiasi langkah cepat KBRI, namun meminta pemantauan dilakukan secara berkelanjutan.
“Jangan berhenti di pendataan awal. Jemaah umrah, PMI, dan WNI lainnya harus terus dipantau. Termasuk yang tertahan di Tanah Air seperti kasus di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar kemarin,” kata Politisi PKS dari Dapil DIY ini.
Dia juga meminta Kementerian Luar Negeri, KBRI Riyadh, dan KJRI Jeddah memiliki SOP yang jelas.
“Perlu ada indikator yang terukur. Seberapa cepat informasi disampaikan ke keluarga jemaah, seberapa akurat data jemaah yang tertunda, dan seberapa mudah WNI mengakses layanan darurat. Ini yang akan kami awasi di Komisi I,” tegasnya.
Terkait jemaah umrah yang gagal berangkat, Sukamta meminta pemerintah tidak lepas tangan.
“Pemerintah harus hadir memfasilitasi. Bicarakan dengan maskapai, dengan muassasah di Saudi, agar penjadwalan ulang tidak merugikan jemaah. Perhatikan juga kelompok rentan, lansia, dan yang punya komorbid,” ujarnya.
Ia mengimbau seluruh WNI di Saudi untuk menunda perjalanan yang tidak esensial, menghindari area bandara, dan selalu mengecek jadwal penerbangan langsung ke maskapai serta mengikuti kanal resmi KBRI.
“Jika butuh bantuan, segera hubungi perwakilan RI terdekat. Keselamatan adalah yang utama,” tutupnya.
