JAKARTA – BELA RAKYAT – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta meminta kasus dugaan praktik judi online di rumah dinas TNI di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, diusut secara menyeluruh hingga tuntas. Ia menegaskan, setiap pihak yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang latar belakang maupun kedudukannya.
Menurut Sukamta, pengusutan kasus tersebut tidak boleh hanya berfokus pada orang-orang yang diduga menjalankan aktivitas perjudian. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam mengendalikan kegiatan, menyediakan tempat, maupun mengetahui keberadaan aktivitas tersebut.
Ia menilai, penanganan kasus ini penting untuk memastikan bahwa dugaan penyalahgunaan fasilitas negara tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban. Terlebih, lokasi yang disebut menjadi tempat berlangsungnya aktivitas tersebut merupakan rumah dinas di lingkungan militer yang penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan dan aturan yang berlaku.
“Kami mengapresiasi langkah TNI yang sudah melakukan pemeriksaan. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku, baik dari kalangan sipil maupun militer,” ujar Sukamta dalam keterangan tertulisnya kepada Bela Rakyat, Jakqrta, Jumat (9/10/2026).
Pengusutan Harus Menjangkau Seluruh Pihak yang Terlibat
Sukamta menekankan, proses pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh agar dapat mengungkap konstruksi perkara secara utuh. Penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar pelaksana kegiatan di lapangan, tetapi juga harus mengidentifikasi pihak-pihak yang diduga memiliki peran dalam penyelenggaraan aktivitas tersebut.
Menurut dia, penyidik perlu mendalami siapa yang mengendalikan kegiatan, bagaimana aktivitas itu dapat berlangsung, serta siapa yang menyediakan atau memfasilitasi tempat yang diduga digunakan untuk praktik judi online tersebut.
Selain itu, pemeriksaan juga perlu memastikan apakah terdapat pihak yang mengetahui keberadaan kegiatan itu, termasuk kemungkinan adanya pihak yang dengan sengaja membiarkan atau melindunginya. Seluruh kemungkinan tersebut harus diuji berdasarkan fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Pemeriksaan jangan berhenti pada orang-orang yang menjalankan kegiatan tersebut. Perlu ditelusuri siapa yang mengendalikan, menyediakan tempat, dan apakah ada pihak yang mengetahui atau bahkan melindungi kegiatan itu,” tegasnya.
Sukamta berpandangan, penelusuran yang komprehensif diperlukan untuk mencegah munculnya kesimpulan yang tidak utuh. Apabila terdapat pihak lain yang memiliki peran penting, keterlibatannya harus diungkap melalui mekanisme pemeriksaan yang sah dan profesional.
Dengan demikian, penanganan perkara tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku di lapangan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh mata rantai kegiatan yang diduga melanggar hukum dapat diperiksa secara proporsional.
Rumah Dinas TNI Merupakan Fasilitas Negara
Sukamta juga mengingatkan bahwa rumah dinas TNI merupakan fasilitas negara yang penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Fasilitas tersebut disediakan untuk menunjang kebutuhan kedinasan dan tidak boleh disalahgunakan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum.
Karena itu, dugaan penggunaan rumah dinas untuk aktivitas judi online perlu menjadi perhatian serius. Pemeriksaan harus memastikan bagaimana tempat tersebut digunakan, siapa saja yang memiliki akses, serta apakah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan pemanfaatan fasilitas negara.
Meski demikian, Sukamta mengingatkan agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dugaan yang muncul tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa anggota TNI tertentu terlibat sebelum pemeriksaan selesai dan fakta-fakta hukumnya terungkap.
“Kita tentu tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya keterlibatan anggota TNI sebelum pemeriksaan selesai. Tetapi kalau ditemukan ada anggota yang terlibat atau menyalahgunakan kewenangannya, harus ditindak tegas,” ujarnya.
Ia menilai, sikap tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap proses pemeriksaan. Setiap orang harus memperoleh perlakuan yang adil, sementara setiap dugaan pelanggaran wajib ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang sah.
Jika nantinya ditemukan adanya anggota militer yang terbukti terlibat, proses penindakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme yurisdiksi yang berlaku. Demikian pula apabila ditemukan keterlibatan warga sipil, pertanggungjawaban harus diproses sesuai kewenangan aparat penegak hukum.
Aktivitas Puluhan Komputer Perlu Menjadi Bahan Evaluasi
Lebih jauh, Sukamta menilai kasus ini perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan internal di lingkungan TNI. Salah satu hal yang menurutnya perlu mendapat perhatian adalah bagaimana aktivitas yang disebut menggunakan puluhan komputer dapat berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi lebih awal.
Menurut dia, pertanyaan tersebut harus dijawab melalui pemeriksaan yang objektif. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah terdapat kelemahan dalam sistem pengawasan, mekanisme pengelolaan rumah dinas, maupun prosedur pengendalian akses terhadap fasilitas di lingkungan militer.
Ia menegaskan, evaluasi tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya kelalaian atau keterlibatan pihak tertentu. Namun, apabila pemeriksaan menemukan kekurangan dalam sistem pengawasan, hal itu perlu segera dibenahi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Saya kira kasus ini juga perlu menjadi bahan evaluasi pengawasan internal TNI. Bagaimana kegiatan yang menggunakan puluhan komputer bisa berlangsung di lingkungan rumah dinas militer tanpa terdeteksi? Ini perlu dijelaskan dan dibenahi,” kata Sukamta.
Menurutnya, sistem pengawasan yang baik harus mampu memastikan bahwa fasilitas kedinasan digunakan sesuai aturan. Pengawasan juga perlu didukung oleh mekanisme pelaporan, pemeriksaan berkala, dan tindak lanjut yang jelas apabila ditemukan indikasi penyimpangan.
Kasus ini, lanjutnya, dapat menjadi kesempatan bagi institusi TNI untuk memperkuat tata kelola internal, meningkatkan pengawasan terhadap pemanfaatan fasilitas negara, serta memastikan setiap potensi pelanggaran dapat ditangani sejak dini.
Transparansi Penting untuk Menjaga Kepercayaan Publik
Sukamta berharap TNI menangani perkara tersebut secara terbuka, profesional, dan berlandaskan fakta. Menurutnya, penyampaian perkembangan penanganan perkara kepada publik penting agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan tidak bergantung pada spekulasi yang belum terverifikasi.
Transparansi juga diperlukan untuk menunjukkan bahwa institusi negara memiliki komitmen terhadap penegakan hukum dan tidak memberikan perlindungan kepada siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran.
Meski demikian, keterbukaan dalam penanganan perkara tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, perlindungan data yang relevan, serta kepentingan proses pemeriksaan. Informasi yang disampaikan kepada publik harus akurat dan tidak mendahului kesimpulan yang menjadi kewenangan aparat berwenang.
“Kami berharap TNI menangani kasus ini secara terbuka dan profesional. Jangan sampai perbuatan orang-orang tertentu mencoreng nama baik institusi TNI yang selama ini dijaga dengan susah payah,” ujarnya.
Sukamta menilai, tindakan tegas terhadap pelanggaran yang terbukti justru menjadi bagian penting dalam menjaga kehormatan institusi. Penegakan hukum yang konsisten akan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk mematuhi aturan, terlepas dari jabatan, pangkat, maupun kedudukannya.
Ia juga menekankan pentingnya membedakan tindakan individu dengan institusi secara keseluruhan. Dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu tidak semestinya menjadi dasar untuk menggeneralisasi seluruh anggota TNI, tetapi harus menjadi alasan untuk memastikan fakta dan menindak pihak yang terbukti bertanggung jawab.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Tanpa Tebang Pilih
Bagi Sukamta, inti penanganan perkara ini adalah memastikan hukum ditegakkan secara adil, profesional, dan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus menerima konsekuensi sesuai aturan, sedangkan pihak yang tidak terbukti melakukan pelanggaran tidak boleh dirugikan oleh tuduhan yang belum terverifikasi.
Ia berharap pemeriksaan dapat mengungkap secara jelas bagaimana dugaan aktivitas judi online tersebut berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apakah terdapat penyalahgunaan fasilitas negara atau kewenangan tertentu.
Hasil pemeriksaan juga diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki sistem pengawasan internal sehingga fasilitas milik negara tidak digunakan untuk kegiatan yang bertentangan dengan hukum.
Menurutnya, komitmen terhadap penegakan hukum tidak cukup ditunjukkan melalui pemeriksaan awal. Komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pengungkapan fakta, penindakan apabila ditemukan pelanggaran, serta pembenahan sistem apabila terdapat kelemahan dalam pengawasan.
Sukamta menegaskan bahwa penyelesaian perkara secara tuntas akan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Karena itu, ia mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara cermat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan pengusutan yang menyeluruh dan evaluasi internal yang serius, kasus dugaan judi online di rumah dinas TNI Cijantung diharapkan dapat menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, meningkatkan akuntabilitas penggunaan fasilitas negara, serta memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum ketika terbukti melakukan pelanggaran.
