JAKARTA – BELA RAKYAT – Ribuan hektare sawah di sejumlah daerah terancam puso akibat kekeringan panjang yang dipicu cuaca ekstrem dan fenomena El Niño. Kondisi ini dinilai sudah masuk level darurat dan berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, meminta Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA), untuk tidak bekerja secara normatif dan segera turun langsung ke lapangan.
Menurut Ridwan, ia menerima banyak keluhan dari petani yang lahannya gagal panen karena tidak mendapat pasokan air.
“Negara harus hadir. Masyarakat butuh dukungan yang nyata, bukan hanya rencana di atas kertas,” ujar Ridwan di Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Legislator senior Partai Golkar itu menegaskan, Ditjen SDA sebagai pengelola irigasi nasional harus memaksimalkan anggaran Operasional dan Pemeliharaan (OP) untuk penyelamatan lahan di titik-titik paling kritis.
Ia mendorong agar anggaran mitigasi difokuskan pada tiga hal mendesak: pengadaan pompa air darurat, penyediaan bahan bakar untuk penarikan air dari sungai ke sawah, serta perbaikan infrastruktur air tanah.
Koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS) di daerah juga diminta diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
“Kalau penanganannya terlambat, yang dipertaruhkan adalah ketahanan pangan kita,” katanya.
Ridwan menambahkan, Komisi V DPR sebelumnya telah menyetujui pagu anggaran Kementerian PU dalam RAPBN TA 2027 sebesar Rp 114,58 triliun. Dari jumlah itu, alokasi untuk Ditjen SDA mencapai Rp 30,6 triliun.
Sebagai pembanding, pada tahun anggaran 2026, Ditjen SDA mengelola anggaran Rp 36,3 triliun dari total anggaran Kementerian PU sebesar Rp 132 triliun.
