JAKARTA – BELA RAKYAT – Koordinator Papua Connection (Pace) Charles Kossay menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menjadi langkah yang patut diapresiasi. Menurut Charles, rekam jejak Suyudi dalam penegakan hukum, khususnya pemberantasan narkotika, menjadi salah satu modal penting untuk memimpin Polri menghadapi berbagai tantangan keamanan nasional.
Suyudi resmi dilantik Presiden Prabowo sebagai Kapolri pada 1 Oktober 2026. Sebelumnya, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak Agustus 2025.
“Menurut kami, Presiden Prabowo memiliki pertimbangan yang kuat dalam memilih Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri. Rekam jejak beliau di bidang reserse dan pemberantasan narkotika menunjukkan pengalaman menghadapi kejahatan yang terorganisasi, jaringan lintas daerah bahkan lintas negara,” kata Charles dalam keterangannya, Kamis (8/10/2026).
Charles menyoroti sejumlah pengungkapan besar ketika Suyudi memimpin BNN. Salah satunya adalah pengungkapan jaringan narkotika internasional dengan barang bukti sekitar dua ton sabu yang oleh BNN disebut bernilai sekitar Rp5 triliun.
Menurut Charles, pengalaman tersebut penting karena ancaman keamanan saat ini tidak lagi berdiri sendiri. Kejahatan narkotika, perdagangan ilegal, penyelundupan, jaringan kriminal, hingga berbagai bentuk kejahatan terorganisasi dapat memiliki keterkaitan dengan persoalan keamanan dan stabilitas wilayah.
“Ini bukan sekadar soal menangkap pelaku dan menyita barang bukti. Yang lebih penting adalah kemampuan membaca jaringan, memutus mata rantai, membangun koordinasi antarlembaga, serta memastikan penegakan hukum menyentuh aktor dan jaringan utamanya,” ujarnya.
Charles juga menilai pengalaman Suyudi di sejumlah posisi strategis, mulai dari fungsi reserse, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten hingga Kepala BNN, memberikan pengalaman yang cukup beragam dalam menghadapi persoalan keamanan dan penegakan hukum. Rekam jejak tersebut tercatat dalam profil resmi Polri.
Namun, Charles berharap kepemimpinan Suyudi sebagai Kapolri tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum konvensional, tetapi juga mampu memperkuat pendekatan keamanan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat.
“Harapan kami, pengalaman beliau dalam memberantas kejahatan terorganisasi dapat dibawa dalam konteks yang lebih luas, termasuk bagaimana membangun keamanan yang memberikan rasa aman kepada masyarakat Papua,” katanya.
Menurut dia, konflik Papua merupakan persoalan kompleks yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan pendekatan keamanan. Penegakan hukum tetap diperlukan terhadap tindakan kekerasan dan kejahatan, tetapi harus berjalan bersama pembangunan, perlindungan masyarakat sipil, penghormatan terhadap masyarakat adat, serta ruang dialog yang konstruktif.
“Papua membutuhkan keamanan, tetapi keamanan yang menghadirkan perlindungan bagi masyarakat. Pendekatan hukum harus tegas terhadap kekerasan, tetapi pada saat yang sama masyarakat sipil, masyarakat adat dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan,” tutur Charles.
Charles mengatakan tantangan di Papua membutuhkan koordinasi yang kuat antara Polri, TNI, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, keberhasilan penanganan konflik tidak semata diukur dari kemampuan meredam kekerasan, tetapi juga dari kemampuan negara membangun kepercayaan masyarakat.
“Kami berharap Kapolri Jenderal Suyudi dapat membawa paradigma baru bahwa keamanan dan pembangunan harus berjalan bersama. Ketika masyarakat merasa aman, terlindungi dan mendapatkan akses pembangunan, maka ruang bagi kekerasan dan konflik juga semakin menyempit,” katanya.
Charles menambahkan, Presiden Prabowo sebelumnya telah memberikan mandat kepada Suyudi untuk memimpin Polri setelah melalui proses persetujuan DPR. Dalam proses uji kelayakan, Suyudi menyampaikan bahwa tugas Polri antara lain menjaga ruang aman bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, melindungi masyarakat, mencegah gangguan dan menindak tindak pidana sesuai kewenangan.
“Ini yang kami harapkan diterjemahkan juga di Papua. Polri harus hadir bukan hanya ketika terjadi gangguan keamanan, tetapi juga hadir sebagai institusi negara yang melindungi masyarakat dan membangun kepercayaan,” ujar Charles.
Dia menilai persoalan Papua membutuhkan keberanian untuk menggabungkan pendekatan penegakan hukum dengan pendekatan kemanusiaan dan pembangunan.
“Kalau pengalaman Jenderal Suyudi dalam membongkar jaringan narkotika dan kejahatan terorganisasi dapat dikombinasikan dengan pendekatan yang humanis serta penguatan komunikasi dengan masyarakat Papua, kami berharap ini menjadi salah satu modal untuk membantu pemerintah mencari jalan keluar dari konflik Papua,” pungkasnya.
