JAKARTA – Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, mempertanyakan urgensi pertemuan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan Botok dan sejumlah tokoh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Pati sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Menurut Iwan, pertemuan dengan kelompok masyarakat tentu bukan sesuatu yang salah. Namun, publik berhak mempertanyakan apa agenda dan urgensi politik di balik pertemuan tersebut, terutama ketika Botok dan AMPB sedang menjadi perhatian publik dan mendapatkan sorotan luas.
“Pertanyaannya sederhana: apa urgensinya Dedi Mulyadi datang dan bertemu Botok dan kawan-kawan di Pati? Kalau memang murni silaturahmi, tentu sah. Tetapi publik juga berhak membaca bahwa pertemuan dengan figur dan kelompok yang sedang naik daun secara popularitas bisa memberikan keuntungan citra dan manfaat elektoral bagi seorang politisi,” kata Iwan dalam keterangannya, Rabu (2/9/26).
Iwan menilai, dalam politik tidak ada pertemuan yang sepenuhnya bisa dilepaskan dari kalkulasi citra dan komunikasi politik. Terlebih Dedi Mulyadi merupakan figur politik nasional yang memiliki basis popularitas cukup kuat dan selama ini dikenal sangat aktif membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
“Botok dan AMPB saat ini sedang naik daun. Mereka menjadi perhatian publik karena kiprahnya di Pati. Maka ketika figur politik dengan popularitas seperti Dedi Mulyadi hadir dan membangun keakraban dengan mereka, sangat wajar kalau publik kemudian bertanya: ini kepentingan sosial, kepentingan pemerintahan, atau sedang membangun investasi politik?”
Iwan mengingatkan bahwa popularitas sebuah gerakan masyarakat sering kali menjadi magnet bagi para politisi. Karena itu, jangan sampai persoalan masyarakat justru menjadi panggung baru untuk membangun personal branding.
“Jangan sampai kegelisahan dan popularitas masyarakat Pati dijadikan panggung pencitraan. Masyarakat membutuhkan solusi konkret, bukan sekadar kedekatan simbolik dengan tokoh politik,” tegasnya.
Menurut Iwan, jika memang ada persoalan substantif yang hendak dibahas, Dedi Mulyadi seharusnya menjelaskan secara terbuka agenda, substansi, dan tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
Hal ini penting agar pertemuan tersebut tidak dipersepsikan hanya sebagai upaya menunggangi momentum popularitas Botok dan AMPB.
“Kalau ada agenda konkret, sampaikan kepada publik. Apa yang dibahas? Apa yang akan dilakukan? Apa kontribusinya untuk masyarakat Pati? Kalau tidak ada agenda substantif, publik tentu akan menilai pertemuan itu sebagai bagian dari pencitraan politik,” ujar Iwan.
Iwan menambahkan, politik yang sehat bukan sekadar bagaimana seorang politisi hadir di tengah kelompok yang sedang populer, tetapi bagaimana kehadiran tersebut menghasilkan kebijakan, solusi, dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Politisi jangan hanya datang ketika masyarakat sedang viral. Datanglah ketika masyarakat membutuhkan solusi. Karena kalau hadirnya hanya mengikuti momentum popularitas, publik bisa melihatnya sebagai politik oportunistik,” pungkas Iwan Setiawan.
