PAPUA – BELA RAKYAT – Tokoh Pendidikan Merauke Papua Selatan, Paskalis Tethol, menilai dana Otonomi Khusus atau Otsus Papua perlu lebih banyak diarahkan untuk menjawab persoalan dasar masyarakat kampung, terutama pendidikan anak dan penguatan ekonomi lokal.
Menurut Paskalis, pembangunan Papua tidak cukup hanya dilihat dari infrastruktur fisik. Perlindungan warga sipil juga harus menyentuh masa depan anak-anak Orang Asli Papua (OAP), termasuk memastikan mereka tetap memiliki akses pendidikan, keterampilan hidup, dan peluang ekonomi di kampungnya sendiri.
Hal itu disampaikan Paskalis dalam kegiatan Forum Riset Advokasi dan Penguatan Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin, 29 Juni 2026.
“Salah satu persoalan yang masih terlihat di lapangan adalah masih adanya anak usia sekolah yang belum menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Sebagian anak muda, kata dia, justru lebih mudah terpengaruh minuman keras dan perilaku negatif lain dibandingkan mengikuti pendidikan secara konsisten”, kata Paskalis dalam keterangannya.
Ia menilai kondisi tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan kenakalan remaja. Lebih jauh, situasi itu menunjukkan perlunya pendekatan perlindungan sosial, pendidikan karakter, pendampingan keluarga, serta pemberdayaan ekonomi yang lebih kuat di tingkat kampung.
“Kalau anak-anak kehilangan arah hidupnya, maka kampung juga kehilangan masa depannya. Karena itu, pendidikan harus hadir lebih dekat dengan kehidupan mereka,” ujar Paskalis.
Menurut dia, forum workshop riset advokasi seperti yang digelar MPSI penting untuk membaca persoalan warga sipil secara lebih utuh. Melalui riset berbasis data lapangan, masalah anak putus sekolah, penyalahgunaan minuman keras, lemahnya ekonomi keluarga, dan terbatasnya akses pendidikan dapat dipahami sebagai bagian dari isu perlindungan warga sipil.
Paskalis mendorong agar dana Otsus lebih fokus pada pengembangan sumber daya manusia, inovasi, dan ekonomi kampung. Ia menilai, Otsus harus benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga dan anak-anak Papua, bukan hanya berhenti pada program yang bersifat administratif atau pembangunan fisik.
“Tidak semua anak Papua akan sampai ke perguruan tinggi. Tetapi mereka tetap harus punya keterampilan, punya pegangan hidup, dan bisa menjadi penggerak pembangunan di kampungnya sendiri,” kata Paskalis.
Paskalis juga menawarkan gagasan dengan membangun kampung berciri entrepreneur. Konsep ini menempatkan pendidikan, inovasi, dan ekonomi lokal sebagai satu kesatuan. Anak-anak dan pemuda Papua perlu dikenalkan pada keterampilan yang sesuai dengan potensi kampung, seperti pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil alam, perdagangan kecil, dan pemanfaatan teknologi sederhana.
“Dengan cara tersebut, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai ruang belajar formal di sekolah, tetapi juga sebagai proses membangun kemandirian. Anak-anak Papua dapat belajar dari lingkungan hidupnya sendiri, sekaligus memiliki kemampuan untuk mengelola potensi lokal menjadi sumber ekonomi keluarga dan kampung”, tandasnya.
Paskalis juga menilai kurikulum pendidikan di Papua perlu lebih kontekstual dengan kebutuhan daerah. Materi pendidikan, menurut dia, harus dekat dengan realitas sosial, budaya, geografis, dan ekonomi masyarakat setempat.
“Pendidikan jangan terlalu jauh dari tanah, laut, hutan, kebun, dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Justru dari situlah anak-anak bisa belajar tentang masa depan,” ujarnya.
Selain memperkuat pendidikan formal, Paskalis merekomendasikan agar keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diperbanyak, khususnya di wilayah yang masih menghadapi persoalan anak putus sekolah. PKBM dinilai dapat menjadi jalur pendidikan alternatif bagi anak-anak Papua yang tidak dapat melanjutkan sekolah secara formal.
“Melalui PKBM, anak-anak dapat memperoleh pendidikan dasar, literasi, pelatihan vokasional, dan keterampilan ekonomi tau kewirausahaan yang sesuai dengan kebutuhan kampung. Pendekatan ini penting agar anak-anak yang putus sekolah tidak dibiarkan kehilangan masa depannya”, tegasnya.
Ia berharap kegiatan yang digelar MPSI tidak berhenti sebagai forum saat ini, tetapi menjadi ruang untuk memperkuat kerja bersama antara tokoh lokal, pendidik, pemerintah, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil. Menurut Paskalis, aktor lokal memiliki peran penting karena paling memahami kondisi masyarakat, bahasa warga, serta persoalan sehari-hari di kampung. Karena itu, penguatan aktor lokal harus diarahkan untuk memperkuat advokasi, pendampingan, dan penyusunan solusi yang benar-benar menjawab kebutuhan warga.
“Perlindungan warga sipil harus dimulai dari hal yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Kalau anak-anak tetap belajar, keluarga kuat, dan ekonomi kampung hidup, maka masyarakat juga lebih terlindungi,” kata Paskalis.
