JAKARTA – Ketua Umum Aliansi Indonesia Timur Manche Kota menyoroti kemunculan film dokumenter Pesta Babi yang belakangan menuai polemik. Menurutnya, film yang diklaim sebagai kritik sosial tersebut justru berpotensi membangun persepsi bahwa pemerintah memiliki niat buruk terhadap masyarakat Papua dan gagal menghadirkan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Film ini dikemas sebagai kritik sosial, tetapi narasi yang dibangun cenderung menggambarkan pemerintah sebagai pihak yang selalu hadir dengan niat buruk terhadap masyarakat Papua. Cara pandang seperti ini berpotensi menyesatkan publik dan mengabaikan kompleksitas persoalan pembangunan di Papua,” kata Manche Kota dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Ia menilai pembangunan Papua tidak dapat dilihat secara hitam-putih. Berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Papua merupakan tantangan multidimensi yang membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, bukan sekadar narasi yang memperkuat sentimen ketidakpercayaan.
Manche mengutip teori Vicious Circle of Poverty atau Lingkaran Setan Kemiskinan yang diperkenalkan Ragnar Nurkse. Menurutnya, kemiskinan merupakan persoalan struktural yang saling berkaitan, mulai dari rendahnya produktivitas, terbatasnya akses pendidikan, hingga minimnya kesempatan ekonomi.
“Papua membutuhkan terobosan pembangunan yang mampu memutus rantai kemiskinan. Yang dibutuhkan bukan sekadar narasi tentang penderitaan, tetapi juga ruang bagi tumbuhnya harapan, investasi, dan aktivitas ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Manche, pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa percepatan pembangunan ekonomi umumnya ditopang oleh aktivitas industri yang menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan menggerakkan roda perekonomian lokal.
Karena itu, ia menilai masyarakat Papua tidak boleh terus ditempatkan sebagai objek dalam berbagai narasi yang mempertentangkan pembangunan dengan kehidupan masyarakat adat.
“Papua membutuhkan pembangunan yang inklusif. Kehadiran industri harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, kemitraan usaha, pemberdayaan masyarakat adat, serta pelibatan dalam proses pengambilan keputusan,” katanya.
Lebih lanjut, Manche menegaskan bahwa masyarakat Papua harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan di tanahnya sendiri.
“Masyarakat Papua harus menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek yang diperebutkan kepentingannya oleh berbagai pihak. Mereka harus menjadi penerima manfaat utama sekaligus mitra strategis dalam setiap proses pembangunan,” tuturnya.
Ia juga mengingatkan agar isu-isu kemiskinan, keterbelakangan, dan marginalisasi masyarakat Papua tidak dieksploitasi untuk kepentingan tertentu yang justru dapat memperlebar jarak dialog dan kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah.
“Yang dibutuhkan Papua hari ini adalah solusi, pemberdayaan, dan kemitraan yang sehat. Bukan narasi yang berpotensi memperkuat stigma bahwa Papua tidak memiliki masa depan selain konflik dan ketertinggalan,” pungkasnya.
