Target Tinggi di Tengah Tekanan Global
JAKARTA – Di tengah pidato pemerintah yang penuh optimisme terhadap arah ekonomi nasional tahun 2027, muncul catatan kritis dari Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Amin Ak.
Menurutnya, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027 memang menunjukkan upaya pemerintah menjaga disiplin fiskal, namun sejumlah target dinilai menyimpan tantangan besar yang tidak bisa dipandang sederhana.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada kisaran 5,8 hingga 6,5 persen, dengan defisit APBN dijaga pada level 1,8–2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di atas kertas, angka tersebut terlihat optimistis sekaligus menjanjikan stabilitas. Namun di balik itu, Amin mengingatkan adanya tekanan eksternal yang masih kuat.
“Situasi global belum benar-benar pulih. Suku bunga internasional masih tinggi, geopolitik belum stabil, dan tekanan terhadap nilai tukar tetap besar. Karena itu kredibilitas fiskal menjadi faktor utama menjaga kepercayaan pasar,” ujarnya.
Penerimaan Negara Dinilai Jadi Titik Paling Rentan
Dalam pandangan Amin, tantangan terbesar APBN 2027 justru bukan pada sisi belanja, melainkan penerimaan negara.
Pemerintah menargetkan pendapatan negara mencapai 11,82–12,40 persen terhadap PDB. Namun menurutnya, target tersebut berpotensi sulit tercapai bila pemerintah masih mengandalkan pola lama berupa peningkatan tekanan pajak terhadap sektor formal dan pelaku usaha.
Ia mengingatkan bahwa dunia usaha nasional saat ini masih menghadapi tekanan perlambatan ekonomi global, penurunan permintaan ekspor, hingga ketidakpastian investasi.
Ancaman “Beban Diam-diam” ke Dunia Usaha
Sejumlah pelaku industri yang ditemui di kawasan industri Jawa Barat mengaku mulai khawatir terhadap potensi meningkatnya tekanan fiskal dalam beberapa tahun ke depan.
Mereka menilai pemerintah kemungkinan akan mencari sumber penerimaan tambahan melalui perluasan pungutan, optimalisasi pajak digital, hingga pengetatan kepatuhan sektor usaha.
“Kalau target penerimaan terlalu tinggi sementara ekonomi belum pulih penuh, biasanya sektor riil yang paling cepat terkena dampak,” ujar seorang pelaku manufaktur yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Amin pun menegaskan bahwa pemerintah seharusnya lebih fokus memperluas basis ekonomi produktif ketimbang sekadar menaikkan beban fiskal.
“Jangan sampai APBN sehat secara angka, tetapi dunia usaha justru kehilangan ruang tumbuh,” katanya.
Belanja Negara Besar, Tapi Efektifkah?
Selain sisi penerimaan, Amin juga menyoroti kualitas belanja negara yang selama ini dinilai masih menghadapi persoalan efektivitas.
Dalam investigasi terhadap pola belanja kementerian dan lembaga beberapa tahun terakhir, masih ditemukan dominasi belanja administratif, perjalanan dinas, hingga program-program yang dinilai belum langsung menyentuh produktivitas masyarakat.
Amin mengingatkan bahwa APBN seharusnya menjadi instrumen penguatan ekonomi rakyat, bukan sekadar dokumen angka.
Ia menekankan bahwa sektor pangan, energi, UMKM, pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja harus menjadi prioritas utama.
Risiko Fiskal Tersembunyi di Balik BUMN
Salah satu catatan paling tajam yang disampaikan Amin adalah soal potensi risiko fiskal tersembunyi di luar APBN resmi pemerintah.
Menurutnya, pemerintah perlu transparan terhadap berbagai skema pembiayaan melalui BUMN maupun mekanisme quasi fiscal yang selama ini digunakan untuk menopang proyek-proyek strategis nasional.
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah BUMN diketahui memikul beban penugasan besar, mulai dari pembangunan infrastruktur hingga stabilisasi energi dan pangan.
Pengamat ekonomi menilai praktik tersebut memang mampu menjaga angka defisit APBN tetap rendah secara formal. Namun di sisi lain, risiko utang dan tekanan keuangan justru berpindah ke perusahaan negara.
“Jangan sampai publik melihat APBN aman, padahal tekanan fiskal sebenarnya dipindahkan ke BUMN,” tegas Amin.
Windfall Tax Jadi Wacana Baru
Di tengah kebutuhan penerimaan negara yang semakin besar, Amin juga membuka opsi penerapan windfall tax atau mekanisme pengambilan sebagian keuntungan luar biasa sektor komoditas saat harga global melonjak.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar memanfaatkan booming harga batu bara, nikel, sawit, mineral, hingga komoditas perikanan untuk memperkuat APBN.
Namun ia menegaskan kebijakan tersebut harus dirancang hati-hati agar tidak menimbulkan kepanikan pasar maupun mengganggu investasi.
Kurs Rupiah dan Ancaman Daya Beli
Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada kisaran Rp16.800–17.500 per dolar AS. Amin menilai asumsi itu relatif realistis melihat tekanan global saat ini.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa pelemahan rupiah berpotensi menekan inflasi dan daya beli masyarakat apabila tidak diantisipasi serius.
Kenaikan harga pangan impor, bahan baku industri, hingga energi dinilai bisa menjadi efek lanjutan apabila stabilitas makroekonomi tidak dijaga secara hati-hati.
Ujian Sesungguhnya Ada di Eksekusi
Di akhir pernyataannya, Amin menegaskan bahwa keberhasilan APBN 2027 tidak ditentukan oleh tingginya target pertumbuhan ekonomi semata.
Menurutnya, masyarakat menunggu apakah pertumbuhan itu benar-benar mampu menciptakan pekerjaan, memperkuat kelas menengah, meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, serta menghadirkan rasa keadilan ekonomi.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan angka pertumbuhan tinggi di atas kertas. Yang dibutuhkan adalah dampak nyata dalam kehidupan sehari-hari,” tutupnya.
