JAKARTA – Sorotan terhadap efisiensi ekonomi nasional kembali menguat. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin Ak menilai tingginya Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia sebagai sinyal serius perlunya pembenahan struktural menyeluruh.
Pernyataan ini sejalan dengan keluhan Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti ICOR Indonesia berada di level 6,5 jauh di atas negara kawasan seperti Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam yang rata-rata berada di kisaran 3–4.
Inefisiensi Belanja Negara di Balik Angka ICOR
Dalam investigasi terhadap pola belanja pembangunan, tingginya ICOR tidak berdiri sendiri. Data dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap adanya persoalan serius dalam efektivitas penggunaan anggaran negara.
Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2025 mencatat 685 laporan audit, dengan dominasi pada pemeriksaan kepatuhan. Temuan ini mengindikasikan masalah kronis seperti lemahnya administrasi, ketidakpatuhan terhadap regulasi, hingga pengadaan yang tidak efisien.
“Negara terlihat agresif dalam belanja, tetapi output yang dihasilkan belum sebanding,” ujar Amin.
Secara ekonomi, ICOR yang tinggi berarti investasi yang masuk belum mampu dikonversi menjadi pertumbuhan secara optimal. Artinya, setiap tambahan modal membutuhkan biaya lebih besar untuk menghasilkan output dibanding negara lain.
Birokrasi Lambat dan Biaya Logistik Tinggi
Penelusuran lebih lanjut menunjukkan akar masalah tidak hanya pada besaran investasi, tetapi pada ekosistem ekonomi secara keseluruhan.
Beberapa faktor yang disorot antara lain:
1. Ketidakpastian regulasi yang menghambat investasi
2. Birokrasi berbelit dan lambat
3. Tingginya biaya logistik nasional
4. Rendahnya produktivitas tenaga kerja
Kombinasi faktor ini menciptakan ekonomi berbiaya tinggi (high-cost economy), yang pada akhirnya menekan daya saing Indonesia di tingkat regional.
“Masalah kita bukan kekurangan modal, tapi bagaimana modal itu dikelola. Jika tata kelola lemah, maka efisiensi tidak akan tercapai,” tegas Amin.
Audit BPK: Peta Masalah yang Selama Ini Diabaikan?
Temuan BPK sesungguhnya bukan hal baru. Namun dalam banyak kasus, laporan audit kerap berakhir tanpa tindak lanjut yang signifikan.
Investigasi menunjukkan adanya pola berulang:
1. Rekomendasi audit tidak sepenuhnya ditindaklanjuti
2. Reformasi birokrasi berjalan lambat
3. Kebijakan sering berubah dan tidak konsisten
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius: apakah mekanisme pengawasan fiskal selama ini cukup kuat untuk mendorong perubahan nyata?
Sektor Strategis Jadi Titik Lemah
Amin juga menyoroti sejumlah sektor yang menyerap anggaran besar namun belum memberikan dampak maksimal:
1. Ketahanan pangan
2. Pendidikan
3. Kesehatan
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Di sektor pangan, misalnya, persoalan data dan distribusi masih menjadi hambatan utama. Sementara di pendidikan dan kesehatan, kualitas output SDM dinilai belum sebanding dengan anggaran yang digelontorkan.
BUMN pun tak luput dari sorotan, terutama terkait profesionalisme dan intervensi non-bisnis yang berpotensi mengganggu kinerja.
Momentum Pemerintahan Baru: Reformasi atau Stagnasi?
Pemerintahan Presiden Prabowo dinilai memiliki peluang besar untuk melakukan reformasi ekonomi secara fundamental. Namun peluang ini juga datang dengan tantangan besar: keberanian politik untuk membenahi sistem dari hulu ke hilir.
Amin menekankan tiga agenda utama:
1. Kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi
2. Peningkatan kapasitas SDM dan reformasi birokrasi
3. Mendorong persaingan usaha yang sehat
Tanpa langkah konkret, laporan audit berisiko hanya menjadi arsip administratif tanpa dampak nyata bagi masyarakat.
Alarm bagi Masa Depan Ekonomi
Tingginya ICOR dan temuan BPK bukan sekadar angka statistik. Keduanya merupakan indikator bahwa mesin ekonomi nasional belum bekerja secara optimal.
Jika tidak segera dibenahi, Indonesia berpotensi terjebak dalam pertumbuhan yang mahal, lambat, dan tidak inklusif.
“Indonesia punya potensi besar, tetapi potensi harus diiringi keberanian untuk berbenah. Tanpa itu, kita akan terus tertinggal,” tutup Amin.
