SAMARINDA – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, menekankan pentingnya peningkatan efektivitas pengelolaan anggaran daerah dalam kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Timur. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari tindak lanjut atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah di Samarinda, Herman menegaskan bahwa hasil audit BPK tidak boleh berhenti sebagai laporan administratif semata, melainkan harus ditindaklanjuti secara konkret agar berdampak pada pembangunan.
“Temuan BPK harus menjadi dasar perbaikan. Jangan hanya menjadi catatan, tetapi harus diimplementasikan dalam kebijakan nyata di daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan anggaran, terutama terkait efektivitas penggunaan dana yang belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dinilai menghambat percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu isu utama yang disorot adalah pengelolaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut Herman, mekanisme penyaluran SiLPA yang baru bisa dimanfaatkan di akhir tahun anggaran membuat penggunaannya menjadi kurang efektif.
“Kalau SiLPA baru bisa digunakan di akhir tahun, waktunya sangat terbatas. Ini tentu tidak optimal untuk mendukung program pembangunan,” jelasnya.
Ia pun mendorong adanya percepatan mekanisme agar SiLPA dapat dimanfaatkan lebih awal, misalnya pada triwulan kedua, sehingga pelaksanaan program bisa berjalan lebih maksimal.
“Perlu ada terobosan agar SiLPA bisa digunakan lebih cepat, sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Herman juga menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan anggaran pusat dan daerah. Ia menilai keterlambatan dalam proses penganggaran di tingkat nasional akan berdampak langsung pada pelaksanaan program di daerah.
“Kalau di pusat terlambat, daerah pasti ikut terdampak. Maka perencanaan harus dilakukan sejak awal secara terintegrasi,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah tidak berjalan sendiri-sendiri. Ketidaksinkronan program dinilai dapat mengurangi efektivitas hasil pembangunan, terutama dalam proyek infrastruktur.
Di sisi lain, Herman menyinggung semakin terbatasnya ruang fiskal daerah. Ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama di tengah perubahan kebijakan yang mempengaruhi sumber pendapatan.
“Daerah harus mencari sumber-sumber baru untuk meningkatkan PAD. Ini penting agar pembangunan tetap berjalan,” ungkapnya.
BAKN DPR RI, lanjut Herman, akan merumuskan sejumlah rekomendasi strategis bersama pemerintah daerah dan kementerian terkait guna memperkuat tata kelola keuangan negara.
“Kami ingin memastikan pengelolaan anggaran lebih efektif, transparan, dan selaras antara pusat dan daerah,” pungkasnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan yang berkelanjutan.
