JAKARTA — Wakil Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP Alex Indra Lukman mendorong pemerintah agar segera mempercepat pemulihan lahan pertanian yang rusak akibat banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Ia menilai lambannya penanganan berpotensi memperburuk kondisi petani sekaligus mengganggu stabilitas pangan nasional.
Menurut Alex, kerusakan lahan sawah akibat bencana hidrometeorologi tidak hanya berdampak pada hilangnya hasil panen, tetapi juga menghambat proses tanam berikutnya. Jika tidak segera ditangani, petani akan menghadapi kerugian berlapis, mulai dari kehilangan pendapatan hingga terhambatnya siklus produksi.
“Penanganan pascabanjir harus dilakukan secara cepat dan tepat. Kalau terlambat, dampaknya akan berkepanjangan bagi petani,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa progres rehabilitasi lahan pertanian hingga akhir Maret 2026 masih jauh dari target. Dari puluhan ribu hektare sawah terdampak, baru sebagian kecil yang berhasil dipulihkan. Kondisi ini menunjukkan perlunya langkah luar biasa agar proses perbaikan dapat dipercepat.
Alex menilai sektor pertanian saat ini menjadi tulang punggung ketahanan nasional, terutama di tengah dinamika global yang tidak menentu. Karena itu, pemulihan lahan terdampak bencana harus menjadi prioritas utama pemerintah.
Selain perbaikan fisik lahan, ia juga menekankan pentingnya dukungan menyeluruh bagi petani. Bantuan benih, pupuk, hingga alat produksi harus segera disalurkan agar petani dapat kembali beraktivitas. Tak kalah penting, perlindungan melalui asuransi pertanian juga perlu dioptimalkan untuk meminimalkan risiko kerugian.
“Jangan hanya fokus pada pendataan. Yang dibutuhkan petani adalah solusi nyata agar mereka bisa kembali menanam,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa gangguan produksi pangan dapat berdampak luas terhadap harga komoditas di pasar. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi ini berpotensi memicu kenaikan harga yang membebani masyarakat.
Komisi IV DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal upaya pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi lahan pertanian, sekaligus memastikan kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada petani dan menjaga ketahanan pangan nasional.
