JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae menyoroti pentingnya penyusunan rencana induk (master plan) transportasi terpadu di Bali sebagai respons atas lonjakan kepadatan yang semakin nyata dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai, tanpa arah perencanaan jangka panjang yang jelas, pertumbuhan sektor pariwisata justru berisiko menimbulkan beban serius bagi infrastruktur dan mobilitas.
Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Pemerintah Provinsi Bali beberala waktu lalu, Ridwan menggarisbawahi bahwa perkembangan Bali selama ini tidak diiringi dengan sistem perencanaan yang terukur dan berkelanjutan.
“Setiap tahun kita mengamati Bali berkembang, namun justru mengecewakan karena tidak ada progres master plan yang mampu membaca arah perkembangan ke depan,” tegasnya.
Lonjakan Wisatawan dan Tekanan Infrastruktur
Data pariwisata menunjukkan bahwa Bali menjadi penyumbang signifikan bagi sektor wisata nasional. Sebelum pandemi, jumlah wisatawan mancanegara mencapai lebih dari 6 juta per tahun, dan tren pemulihan pascapandemi menunjukkan peningkatan cepat. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan bermotor di Bali juga meningkat tajam, dengan dominasi kendaraan pribadi yang memperparah kemacetan, terutama di kawasan Denpasar, Badung, dan Gianyar.
Ridwan menilai kondisi ini mencerminkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesiapan infrastruktur. Ia mengingatkan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang tepat, kepadatan tersebut dapat menurunkan kualitas layanan wisata serta kenyamanan masyarakat lokal.
Belajar dari Negara dengan Wilayah Terbatas
Dalam pandangannya, Bali kini menghadapi tantangan yang serupa dengan negara-negara berwilayah kecil namun padat seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Negara-negara tersebut, menurutnya, telah lebih dahulu mengantisipasi kepadatan melalui sistem transportasi modern dan terintegrasi.
“Perkembangan Bali sekarang sudah sangat padat, seperti yang kita lihat di negara-negara kecil lain. Ini harus diantisipasi dengan perencanaan matang,” ujarnya.
Dorong Integrasi Moda Transportasi
Ridwan menekankan bahwa solusi tidak bisa parsial. Ia mendorong pemerintah untuk merancang sistem transportasi terpadu lintas moda yang mencakup transportasi darat, laut, hingga udara dalam satu kerangka besar.
Konsep yang diusulkan mencakup:
1. Pengembangan kereta api bawah tanah (subway) di kawasan padat wisata
2. Revitalisasi jalur kereta darat untuk konektivitas antarwilayah
3. Integrasi pelabuhan laut sebagai simpul logistik dan transportasi wisata
4. Optimalisasi bandara sebagai hub internasional
5. Penataan angkutan jalan raya agar lebih terkoordinasi dan efisien
“Yang terpenting adalah bagaimana merencanakan sistem transportasi terpadu, mulai dari bawah tanah, darat, laut, udara, hingga angkutan jalan harus diatur bersama,” jelasnya.
Risiko Tanpa Perencanaan Terpadu
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa tanpa master plan komprehensif, Bali berpotensi menghadapi berbagai dampak lanjutan seperti:
1. Penurunan daya tarik wisata akibat kemacetan ekstrem
2. Kerugian ekonomi dari inefisiensi logistik
3. Peningkatan polusi dan tekanan lingkungan
4. Ketimpangan pembangunan antarwilayah
Ridwan menegaskan bahwa momentum pertumbuhan Bali harus diimbangi dengan kebijakan berbasis data dan proyeksi jangka panjang, bukan sekadar respons jangka pendek terhadap masalah yang muncul.
Dengan demikian, ia berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menyusun grand design transportasi terpadu yang tidak hanya menjawab persoalan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi kebutuhan Bali dalam beberapa dekade ke depan.
