JAKARTA – Di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan kebijakan efisiensi anggaran, dugaan praktik lancung dalam pengadaan barang jasa masih saja terjadi. Penggiat anti korupsi LPMAK (Lembaga Pendidikan Masyarakat Anti Korupsi) Al kausar mengungkap adanya indikasi intervensi oknum anggota DPRD DKI Jakarta dalam proyek pengadaan peralatan laboratorium di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta.
Al Kausar memaparkan bahwa berdasarkan hasil investigasi pihaknya, terdapat upaya dari oknum legislatif untuk mengubah spesifikasi teknis barang yang akan dilelang. Tujuannya diduga kuat demi meraup keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
”Investigasi LPMAK menemukan adanya ‘tangan jahat’ dari oknum anggota DPRD DKI Jakarta yang berusaha mengubah spesifikasi teknis barang. Ini sangat tragis, di saat anggaran sedang diperketat, masih ada pihak yang mencoba mengeruk keuntungan dari uang rakyat,” ujar Al Kausar dalam keterangan persnya, Jumat (27/3).
Lebih lanjut, Al Kausar merinci bahwa obyek yang menjadi sasaran perubahan spesifikasi tersebut adalah alat pengukur kualitas udara. Proyek pengadaan ini sedianya dilaksanakan oleh Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan telah tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
”Prosesnya sudah masuk SiRUP dan tinggal tahap pelaksanaan. Namun, dalam perjalanannya muncul tekanan kuat dari oknum anggota dewan untuk menyesuaikan spek alat tersebut,” tambahnya.
LPMAK sangat menyayangkan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum wakil rakyat tersebut. Sebagai langkah tegas dan berencana melimpahkan temuan ini kepada pihak berwenang.
”Kami tidak akan tinggal diam. LPMAK akan segera membuat laporan resmi ke Aparat Penegak Hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keterlibatan oknum DPRD tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, belum memberikan tanggapan terkait isu ini. Saat hendak dikonfirmasi di kantornya, yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat. Sebagaimana diketahui, Komisi D merupakan mitra kerja strategis dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dalam fungsi pengawasan anggaran dan kebijakan.***
